DPR RI dijadwalkan akan menggelar Rapat Paripurna ke-5 tahun persidangan 2022-2023 pada hari Selasa, 20 September 2022 pukul 09.30 WIB.https://news.okezone.com/read/2022/09/20/337/2670945/dpr-sahkan-ruu-perlindungan-data-pribadi-menjadi-undang-undang-hari-iniidhttps://news.okezone.com/read/2022/09/20/337/2670945/dpr-sahkan-ruu-perlindungan-data-pribadi-menjadi-undang-undang-hari-inihttps://news.okezone.com/read/2022/09/20/337/2670945/dpr-sahkan-ruu-perlindungan-data-pribadi-menjadi-undang-undang-hari-iniSelasa 20 September 2022 08:17 WIBKiswondariIlustrasi (Foto: Dok. Okezone)https://img.okezone.com/content/2022/09/20/337/2670945/dpr-sahkan-ruu-perlindungan-data-pribadi-menjadi-undang-undang-hari-ini-lNIRKyUH6B.jpgJAKARTA - DPR RI dijadwalkan akan menggelar Rapat Paripurna ke-5 tahun persidangan 2022-2023 pada hari Selasa, 20 September 2022 pukul 09.30 WIB. Berdasarkan surat undangan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR, terdapat 6 agenda dalam rapat yang masih digelar luring dan daring itu. Salah satu yang ditunggu-tunggu adalah pengesahan tingkat II Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Ada juga agenda persetujuan terhadap penjualan barang milik negara berupa Kapal Floating Storage Offloading (FSO) Ardjuna Sakti, dan agenda-agenda lainnya. BACA JUGA:Isu Kebocoran Data, Segera Sahkan UU PDP Berikut 6 agenda dalam Rapat Paripurna DPR yang sudah disahkan dalam Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR pada Senin (19/9) kemarin: 1. Laporan Komisi Vlll DPR RI atas hasil Uji Kelayakan (fit and proper Test) Calon Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (Dewas BPKH) dari unsur Masyarakat Periode 2022-2027 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan; 2. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi; 3. Pendapat Fraksi-fraksi terhadap RIJU Usul Inisiatif Komisi Xl DPR RI tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan menjadi RI-JU Usul DPR RI; 4. Persetujuan Terhadap Permohonan Pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan;5. Laporan Komisi Vll DPR RI terhadap Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara Kapal Floating Storage Offloading (FSO) Ardjuna Sakti, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan; 6. Persetujuan Perpanjangan Waktu pembahasan terhadap: 1) Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata. 2) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 3) Rancangan Undang-Undang tentang Landas Kontinen.JAKARTA - DPR RI dijadwalkan akan menggelar Rapat Paripurna ke-5 tahun persidangan 2022-2023 pada hari Selasa, 20 September 2022 pukul 09.30 WIB. Berdasarkan surat undangan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR, terdapat 6 agenda dalam rapat yang masih digelar luring dan daring itu. Salah satu yang ditunggu-tunggu adalah pengesahan tingkat II Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Ada juga agenda persetujuan terhadap penjualan barang milik negara berupa Kapal Floating Storage Offloading (FSO) Ardjuna Sakti, dan agenda-agenda lainnya. BACA JUGA:Isu Kebocoran Data, Segera Sahkan UU PDP Berikut 6 agenda dalam Rapat Paripurna DPR yang sudah disahkan dalam Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR pada Senin (19/9) kemarin: 1. Laporan Komisi Vlll DPR RI atas hasil Uji Kelayakan (fit and proper Test) Calon Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (Dewas BPKH) dari unsur Masyarakat Periode 2022-2027 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan; 2. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi; 3. Pendapat Fraksi-fraksi terhadap RIJU Usul Inisiatif Komisi Xl DPR RI tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan menjadi RI-JU Usul DPR RI; 4. Persetujuan Terhadap Permohonan Pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan;5. Laporan Komisi Vll DPR RI terhadap Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara Kapal Floating Storage Offloading (FSO) Ardjuna Sakti, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan; 6. Persetujuan Perpanjangan Waktu pembahasan terhadap: 1) Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata. 2) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 3) Rancangan Undang-Undang tentang Landas Kontinen.