Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menyebutkan pihaknya akan melakukan sejumlah langkahhttps://news.okezone.com/read/2022/10/17/338/2688840/ini-langkah-pj-gubernur-dki-untuk-minimalisir-macet-dan-banjir-di-jakartaidhttps://news.okezone.com/read/2022/10/17/338/2688840/ini-langkah-pj-gubernur-dki-untuk-minimalisir-macet-dan-banjir-di-jakartahttps://news.okezone.com/read/2022/10/17/338/2688840/ini-langkah-pj-gubernur-dki-untuk-minimalisir-macet-dan-banjir-di-jakartaSenin 17 Oktober 2022 16:39 WIBCarlos Roy FajartaKetua DPRD DKI Prasetyo dan Pj Gubernur DKI Heru Budi di gedung DPRD DKI Jakarta (foto: MPI/Carlos)https://img.okezone.com/content/2022/10/17/338/2688840/ini-langkah-pj-gubernur-dki-untuk-minimalisir-macet-dan-banjir-di-jakarta-WU3NxLqB1g.jpg JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menyebutkan pihaknya akan melakukan sejumlah langkah untuk meminimalisir kemacetan lalu lintas, dan banjir yang masih sering terjadi di DKI Jakarta "Programnya mengurangi U turn, menambah satu arah di waktu tertentu dengan berkomunikasi bersama masyarakat, DPRD, serta dengan Forkopimda khususnya Polda Metro Jaya untuk mengurai kemacetan," ujar Heru usai mengikuti Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin (17/10/2022).  BACA JUGA:Heru Budi Hartono Hidupkan Lagi Meja Pengaduan Era Ahok di Balai Kota DKI Untuk mengurai kemacetan dan banjir di satu titik lokasi, dirinya akan menggunakan strategi Work From Home (WFH). "Saat hujan lebat kita himbau agar tidak melintas atau WFH di titik tertentu. Namun soal wacana pengaturan jam kerja perlu di diskusikan karena harus berdiskusi dengan DPRD," terangnya. Perihal aplikasi Jaki yang merupakan peninggalan Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan, Heru Budi Hartono menyebutkan tetap akan mempertahankannya apabila aplikasi tersebut benar-benar bermanfaat untuk masyarakat.  BACA JUGA:Ratusan Karangan Bunga Penuhi Balai Kota DKI di Hari Pelantikan Pj Gubernur Heru Budi Hartono"Aplikasi Jaki terkait layanan masyarakat akan dilanjutkan dan disempurnakan. Kalau tidak ada keluhan soal aplikasi itu dan bagus membuat masyarakat lebih terlayani dengan baik. Tidak perlu dilihat program itu buatan siapa, tapi lihatlah program itu untuk siapa," tegasnya. Terkait Mendagri RI, Tito Karnavian yang akan melakukan evaluasi terhadap para penjabat (Pj) kepala daerah, Heru mengaku siap untuk dievaluasi. "Kalau evaluasi tiga bulan sekali ya bagus. Jadi perintahnya suruh kerja. Kerja bersama Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan jajarannya serta masyarakat," pungkasnya. JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menyebutkan pihaknya akan melakukan sejumlah langkah untuk meminimalisir kemacetan lalu lintas, dan banjir yang masih sering terjadi di DKI Jakarta "Programnya mengurangi U turn, menambah satu arah di waktu tertentu dengan berkomunikasi bersama masyarakat, DPRD, serta dengan Forkopimda khususnya Polda Metro Jaya untuk mengurai kemacetan," ujar Heru usai mengikuti Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin (17/10/2022).  BACA JUGA:Heru Budi Hartono Hidupkan Lagi Meja Pengaduan Era Ahok di Balai Kota DKI Untuk mengurai kemacetan dan banjir di satu titik lokasi, dirinya akan menggunakan strategi Work From Home (WFH). "Saat hujan lebat kita himbau agar tidak melintas atau WFH di titik tertentu. Namun soal wacana pengaturan jam kerja perlu di diskusikan karena harus berdiskusi dengan DPRD," terangnya. Perihal aplikasi Jaki yang merupakan peninggalan Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan, Heru Budi Hartono menyebutkan tetap akan mempertahankannya apabila aplikasi tersebut benar-benar bermanfaat untuk masyarakat.  BACA JUGA:Ratusan Karangan Bunga Penuhi Balai Kota DKI di Hari Pelantikan Pj Gubernur Heru Budi Hartono"Aplikasi Jaki terkait layanan masyarakat akan dilanjutkan dan disempurnakan. Kalau tidak ada keluhan soal aplikasi itu dan bagus membuat masyarakat lebih terlayani dengan baik. Tidak perlu dilihat program itu buatan siapa, tapi lihatlah program itu untuk siapa," tegasnya. Terkait Mendagri RI, Tito Karnavian yang akan melakukan evaluasi terhadap para penjabat (Pj) kepala daerah, Heru mengaku siap untuk dievaluasi. "Kalau evaluasi tiga bulan sekali ya bagus. Jadi perintahnya suruh kerja. Kerja bersama Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan jajarannya serta masyarakat," pungkasnya.