Menjelang Kongres Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang diadakan pada 24 - 30 Oktober di wilayah adat Tabi Jayapura Papua https://news.okezone.com/read/2022/10/21/340/2692127/ketua-dewan-adat-suku-meski-gubernur-terjerat-kasus-hukum-papua-harus-tetap-damaiidhttps://news.okezone.com/read/2022/10/21/340/2692127/ketua-dewan-adat-suku-meski-gubernur-terjerat-kasus-hukum-papua-harus-tetap-damaihttps://news.okezone.com/read/2022/10/21/340/2692127/ketua-dewan-adat-suku-meski-gubernur-terjerat-kasus-hukum-papua-harus-tetap-damaiJum'at 21 Oktober 2022 22:57 WIBEdy SiswantoGubernur Papua, Lukas Enembe (foto: dok Okezone)https://img.okezone.com/content/2022/10/21/340/2692127/ketua-dewan-adat-suku-meski-gubernur-terjerat-kasus-hukum-papua-harus-tetap-damai-KaKgFEojNI.jpg JAYAPURA - Menjelang Kongres Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang diadakan pada 24 - 30 Oktober di wilayah adat Tabi Jayapura Papua, faktor keamanan menjadi salah satu perhatian semua elemen masyarakat di Papua, ditambah dengan kasus dugaan korupsi yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe. Oleh karena itu, Ketua Dewan Adat Suku Tepera Depapre Papua, David Edward Danya mengajak semua pihak yang ada di Papua menjaga kondusifitas keamanan dan kedamaian Papua. "Kondisi yang damai diperlukan agar dalam penyelenggaraan Kongres AMAN dapat berjalan dengan baik dan lancar tanpa ada gangguan maupun kekhawatiran masyarakat termasuk para delegasi adat yang berasal dari seluruh Indonesia," kata David di Sentani Jayapura, Jumat (21/10/2022).  BACA JUGA:KPK Cecar Sekda Papua soal Pengelolaan APBD Terkait Kasus Lukas Enembe Pada kesempatan yang sama, David mengungkapkan Lukas Enembe hanya diakui sebagai gubernur, bukan sebagai kepala suku besar seperti yang sempat diberitakan dibeberapa media. Pihaknya tidak mengakui pengangkatan Lukas Enembe sebagai kepala suku besar Papua. "Karena Papua memiliki berbagai adat dan tidak bisa dikukuhkan berdasarkan perwakilan kepala suku saja," tegasnya. Menurut David, setiap daerah di Papua termasuk yang di pesisir pantai juga memiiki kepala suku dan ondoafi masing - masing sehingga tidak bisa Lukas Enembe mengklaim sepihak sebagai Kepala Suku Besar di tanah Papua.  BACA JUGA:KPK Panggil Sekda Papua Terkait Kasus Korupsi Lukas EnembeSementara itu, terkait dengan usulan pemeriksaan Lukas Enembe dilakukan di lapangan terbuka disaksikan masyarakat, Ketua Dewan Adat Suku Tepera Depapre itu menilai hal itu mengada - ada, karena di hukum adat tidak ada yang melakukab pemerikaaan dilapangan dalam hal kasus korupsi seperti yang menjerat Lukas Enembe. "Jika terjerat kasus hukum tersebut, Lukas Enembe harus di proses secara hukum negara sehingga tidak bisa digunakan hukum adat," ungkap David. "Gubernur Lukas Enembe harus berani dan jujur menghadapi proses hukum yang akan dilakukan KPK, jangan sampai adat menjadi tameng agar terhindar dari jeratan hukum yang berlaku," pungkasnya. JAYAPURA - Menjelang Kongres Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang diadakan pada 24 - 30 Oktober di wilayah adat Tabi Jayapura Papua, faktor keamanan menjadi salah satu perhatian semua elemen masyarakat di Papua, ditambah dengan kasus dugaan korupsi yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe. Oleh karena itu, Ketua Dewan Adat Suku Tepera Depapre Papua, David Edward Danya mengajak semua pihak yang ada di Papua menjaga kondusifitas keamanan dan kedamaian Papua. "Kondisi yang damai diperlukan agar dalam penyelenggaraan Kongres AMAN dapat berjalan dengan baik dan lancar tanpa ada gangguan maupun kekhawatiran masyarakat termasuk para delegasi adat yang berasal dari seluruh Indonesia," kata David di Sentani Jayapura, Jumat (21/10/2022).  BACA JUGA:KPK Cecar Sekda Papua soal Pengelolaan APBD Terkait Kasus Lukas Enembe Pada kesempatan yang sama, David mengungkapkan Lukas Enembe hanya diakui sebagai gubernur, bukan sebagai kepala suku besar seperti yang sempat diberitakan dibeberapa media. Pihaknya tidak mengakui pengangkatan Lukas Enembe sebagai kepala suku besar Papua. "Karena Papua memiliki berbagai adat dan tidak bisa dikukuhkan berdasarkan perwakilan kepala suku saja," tegasnya. Menurut David, setiap daerah di Papua termasuk yang di pesisir pantai juga memiiki kepala suku dan ondoafi masing - masing sehingga tidak bisa Lukas Enembe mengklaim sepihak sebagai Kepala Suku Besar di tanah Papua.  BACA JUGA:KPK Panggil Sekda Papua Terkait Kasus Korupsi Lukas EnembeSementara itu, terkait dengan usulan pemeriksaan Lukas Enembe dilakukan di lapangan terbuka disaksikan masyarakat, Ketua Dewan Adat Suku Tepera Depapre itu menilai hal itu mengada - ada, karena di hukum adat tidak ada yang melakukab pemerikaaan dilapangan dalam hal kasus korupsi seperti yang menjerat Lukas Enembe. "Jika terjerat kasus hukum tersebut, Lukas Enembe harus di proses secara hukum negara sehingga tidak bisa digunakan hukum adat," ungkap David. "Gubernur Lukas Enembe harus berani dan jujur menghadapi proses hukum yang akan dilakukan KPK, jangan sampai adat menjadi tameng agar terhindar dari jeratan hukum yang berlaku," pungkasnya.