PDIP berikan sanksi teguran keras ke Dewan Kolonel terkait mempromosikan Puan Maharani capres.   https://news.okezone.com/read/2022/10/25/337/2693819/pdip-berikan-sanksi-teguran-keras-ke-dewan-kolonelidhttps://news.okezone.com/read/2022/10/25/337/2693819/pdip-berikan-sanksi-teguran-keras-ke-dewan-kolonelhttps://news.okezone.com/read/2022/10/25/337/2693819/pdip-berikan-sanksi-teguran-keras-ke-dewan-kolonelSelasa 25 Oktober 2022 07:08 WIBIrfan MaulanaPDIP memberikan teguran keras ke Dewan Kolonel. https://img.okezone.com/content/2022/10/25/337/2693819/pdip-berikan-sanksi-teguran-keras-ke-dewan-kolonel-uYKAH2mf3W.jpgJAKARTA - DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjatuhkan sanksi kepada para kader loyalis Puan Maharani yang disebut sebagai dewan kolonel. Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun mengatakan, mereka dijatuhkan sanksi berat lantaran dinilai telah melanggar aturan partai. "Kenapa mereka ini langsung dijatuhkan sanksi? Sanksi keras terakhir karena mereka lakukan kegiatan di luar AD/ART Partai. Dan pernah diberikan peringatan pertama, lalu kedua, kemudian ini peringatan ketiga keras, dan terakhir," ujarnya di Kantor DPP Partai PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, (24/10/2022). Mereka yang dikenakan sanksi adalah Trimedya Panjaitan, Johan Budi Sapto Pribowo, Masinton Pasaribu, dan Hendrawan Supratikno. Komarudin mengungkapkan masih ada beberapa nama lagi bagian dari Dewan kolonel yang akan disanksi. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMi8xMC8yNC8xLzE1NTU0NC8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> "Ada beberapa nama, tetapi mereka tidak terlibat langsung di media. Kami akan panggil lakukan klarifikasi," ucapnya. Sebagaimana diketahui, dewan kolonel berisi anggota fraksi Partai PDIP di DPR RI. Mereka merupakan loyalis ketua DPR RI Puan Maharani yang juga menjabat sebagai ketua DPP Partai PDIP. BACA JUGA:Disanksi PDIP Soal Siap Nyapres, Ganjar : Saya Harus Memperbaiki    Mereka mempromosikan Puan di daerah pemilihan (dapil) masing-masing dari anggotanya. Hal itu bertujuan agar menjadikan Puan sebagai calon presiden (capres) dari PDIP pada Pilpres 2024. Sekretaris Jenderal DPP Partai PDIP, Hasto Kristiyanto menegaskan sanksi itu berkaitan dengan instruksi No 4503/internal/DPP/X/2022 PDIP yang ditandatangani oleh Ketua Umum Partai PDIP Megawati Soekarnoputri pada 7 Oktober 2022 lalu. Peraturan itu tentang komunikasi politik dimana para kader tak boleh berbicara soal pencapresan 2024. JAKARTA - DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjatuhkan sanksi kepada para kader loyalis Puan Maharani yang disebut sebagai dewan kolonel. Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun mengatakan, mereka dijatuhkan sanksi berat lantaran dinilai telah melanggar aturan partai. "Kenapa mereka ini langsung dijatuhkan sanksi? Sanksi keras terakhir karena mereka lakukan kegiatan di luar AD/ART Partai. Dan pernah diberikan peringatan pertama, lalu kedua, kemudian ini peringatan ketiga keras, dan terakhir," ujarnya di Kantor DPP Partai PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, (24/10/2022). Mereka yang dikenakan sanksi adalah Trimedya Panjaitan, Johan Budi Sapto Pribowo, Masinton Pasaribu, dan Hendrawan Supratikno. Komarudin mengungkapkan masih ada beberapa nama lagi bagian dari Dewan kolonel yang akan disanksi. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMi8xMC8yNC8xLzE1NTU0NC8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> "Ada beberapa nama, tetapi mereka tidak terlibat langsung di media. Kami akan panggil lakukan klarifikasi," ucapnya. Sebagaimana diketahui, dewan kolonel berisi anggota fraksi Partai PDIP di DPR RI. Mereka merupakan loyalis ketua DPR RI Puan Maharani yang juga menjabat sebagai ketua DPP Partai PDIP. BACA JUGA:Disanksi PDIP Soal Siap Nyapres, Ganjar : Saya Harus Memperbaiki    Mereka mempromosikan Puan di daerah pemilihan (dapil) masing-masing dari anggotanya. Hal itu bertujuan agar menjadikan Puan sebagai calon presiden (capres) dari PDIP pada Pilpres 2024. Sekretaris Jenderal DPP Partai PDIP, Hasto Kristiyanto menegaskan sanksi itu berkaitan dengan instruksi No 4503/internal/DPP/X/2022 PDIP yang ditandatangani oleh Ketua Umum Partai PDIP Megawati Soekarnoputri pada 7 Oktober 2022 lalu. Peraturan itu tentang komunikasi politik dimana para kader tak boleh berbicara soal pencapresan 2024.