Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan 10 solusi pengendalian inflasi yang bisa diterapkan oleh daerah.https://news.okezone.com/read/2022/10/25/337/2694524/pengendalian-inflasi-mendagri-kepala-daerah-tolong-jadikan-isu-prioritasidhttps://news.okezone.com/read/2022/10/25/337/2694524/pengendalian-inflasi-mendagri-kepala-daerah-tolong-jadikan-isu-prioritashttps://news.okezone.com/read/2022/10/25/337/2694524/pengendalian-inflasi-mendagri-kepala-daerah-tolong-jadikan-isu-prioritasSelasa 25 Oktober 2022 22:42 WIBArief Setyadi Mendagri Tito Karnavian (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2022/10/25/337/2694524/pengendalian-inflasi-mendagri-kepala-daerah-tolong-jadikan-isu-prioritas-TegSWCVNe9.jpgJAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan 10 solusi pengendalian inflasi yang bisa diterapkan oleh daerah. Bahkan, ia menekankan agar pengendalian inflasi harus menjadi isu prioritas.  "Yang pertama adalah masalah pengendalian inflasi tolong benar-benar jadikan isu yang prioritas, saya paham rekan-rekan kepala daerah semua memiliki banyak sekali problem di wilayah masing-masing, tapi isu inflasi sama seperti mengatasi pandemi, naikkan menjadi isu nomor satu," kata Mendagri Tito Karnavian dalam Rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah di Jakarta seperti dikutip Antara, Selasa (25/10/2022).  Tito mengatakan, solusi pengendalian kedua yakni tentang pentingnya komunikasi publik. Pemerintah daerah jangan sampai salah dalam penyampaian atau berkomunikasi sehingga membuat kepanikan di tengah masyarakat. "Upayakan masyarakat tetap tenang," imbuhnya. BACA JUGA:Kemendagri Minta Pemda Optimalkan Petugas Linmas untuk Pemilu 2024 Selanjutnya, pemerintah daerah juga diminta mengaktifkan tim pengendali inflasi daerah pada tingkat provinsi, kabupaten dan kota. Tim pengendali agar memperkuat sinergi dan konsisten dalam melaksanakan fungsi serta tugas, juga melaksanakan rapat koordinasi secara rutin. Tito menuturkan, pemerintah daerah juga harus mengaktifkan satgas pangan yang tugasnya untuk melaporkan harga dan ketersediaan komoditas. Hasil laporan nantinya akan dicek langsung oleh Kemendagri terkait harga dan ketersediaan, termasuk jika masalah distribusi. BACA JUGA:Dalam Rangka Penanganan inflasi, Gubernur Kalteng Gelar Pasar Penyeimbang  Kemudian, pemerintah daerah juga perlu mengawasi dan bantuan pengawasan dari penegak hukum terkait subsidi bahan bakar minyak tepat sasaran. Gerakan penghematan listrik juga perlu dilakukan. Sehingga, pemda harus mengimbau masyarakat agar secara cermat menggunakan listrik. Tito menambahkan, hal lain yang perlu dilakukan adalah gerakan tanam pangan cepat panen perlu digalakkan sebagai upaya mencukupi ketersediaan pangan rumah tangga. Gerakan tersebut perlu inisiasi dari seluruh komponen masyarakat seperti PKK, babinsa, bhabinkantibmas dan unsur masyarakat lainnya. Pemerintah daerah juga perlu melakukan kerja sama antar daerah yang meliputi pemenuhan kebutuhan seluruh komoditas strategis. Di mana, daerah yang kekurangan bisa mengambil komoditas ke daerah yang surplus. Selain itu, kerja sama antar daerah juga dibutuhkan terkait transportasi distribusi komoditas. Kemudian, pemerintah daerah harus mengintensifkan jaring pengaman sosial seperti belanja tidak terduga, bantuan sosial, anggaran desa, relokasi dana alokasi umum, dan bantuan sosial (bansos) pusat. Terakhir, Tito meminta Badan Pusat Stastitik (BPS) dan Bank Indonesia (BI) mengumumkan angka inflasi hingga kabupaten kota. JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan 10 solusi pengendalian inflasi yang bisa diterapkan oleh daerah. Bahkan, ia menekankan agar pengendalian inflasi harus menjadi isu prioritas.  "Yang pertama adalah masalah pengendalian inflasi tolong benar-benar jadikan isu yang prioritas, saya paham rekan-rekan kepala daerah semua memiliki banyak sekali problem di wilayah masing-masing, tapi isu inflasi sama seperti mengatasi pandemi, naikkan menjadi isu nomor satu," kata Mendagri Tito Karnavian dalam Rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah di Jakarta seperti dikutip Antara, Selasa (25/10/2022).  Tito mengatakan, solusi pengendalian kedua yakni tentang pentingnya komunikasi publik. Pemerintah daerah jangan sampai salah dalam penyampaian atau berkomunikasi sehingga membuat kepanikan di tengah masyarakat. "Upayakan masyarakat tetap tenang," imbuhnya. BACA JUGA:Kemendagri Minta Pemda Optimalkan Petugas Linmas untuk Pemilu 2024 Selanjutnya, pemerintah daerah juga diminta mengaktifkan tim pengendali inflasi daerah pada tingkat provinsi, kabupaten dan kota. Tim pengendali agar memperkuat sinergi dan konsisten dalam melaksanakan fungsi serta tugas, juga melaksanakan rapat koordinasi secara rutin. Tito menuturkan, pemerintah daerah juga harus mengaktifkan satgas pangan yang tugasnya untuk melaporkan harga dan ketersediaan komoditas. Hasil laporan nantinya akan dicek langsung oleh Kemendagri terkait harga dan ketersediaan, termasuk jika masalah distribusi. BACA JUGA:Dalam Rangka Penanganan inflasi, Gubernur Kalteng Gelar Pasar Penyeimbang  Kemudian, pemerintah daerah juga perlu mengawasi dan bantuan pengawasan dari penegak hukum terkait subsidi bahan bakar minyak tepat sasaran. Gerakan penghematan listrik juga perlu dilakukan. Sehingga, pemda harus mengimbau masyarakat agar secara cermat menggunakan listrik. Tito menambahkan, hal lain yang perlu dilakukan adalah gerakan tanam pangan cepat panen perlu digalakkan sebagai upaya mencukupi ketersediaan pangan rumah tangga. Gerakan tersebut perlu inisiasi dari seluruh komponen masyarakat seperti PKK, babinsa, bhabinkantibmas dan unsur masyarakat lainnya. Pemerintah daerah juga perlu melakukan kerja sama antar daerah yang meliputi pemenuhan kebutuhan seluruh komoditas strategis. Di mana, daerah yang kekurangan bisa mengambil komoditas ke daerah yang surplus. Selain itu, kerja sama antar daerah juga dibutuhkan terkait transportasi distribusi komoditas. Kemudian, pemerintah daerah harus mengintensifkan jaring pengaman sosial seperti belanja tidak terduga, bantuan sosial, anggaran desa, relokasi dana alokasi umum, dan bantuan sosial (bansos) pusat. Terakhir, Tito meminta Badan Pusat Stastitik (BPS) dan Bank Indonesia (BI) mengumumkan angka inflasi hingga kabupaten kota.