Heru menambahkan anggaran darurat dan mendesak (darsak) yang seharusnya masuk dalam APBD-P 2022 tetap akan masuk di dalam SKPDhttps://news.okezone.com/read/2022/10/27/338/2695352/tak-ada-apbd-p-2022-pj-gubernur-heru-jika-mendesak-ubah-alokasi-anggaran-di-dinas-masing-masingidhttps://news.okezone.com/read/2022/10/27/338/2695352/tak-ada-apbd-p-2022-pj-gubernur-heru-jika-mendesak-ubah-alokasi-anggaran-di-dinas-masing-masinghttps://news.okezone.com/read/2022/10/27/338/2695352/tak-ada-apbd-p-2022-pj-gubernur-heru-jika-mendesak-ubah-alokasi-anggaran-di-dinas-masing-masingKamis 27 Oktober 2022 07:49 WIBPj Gubernur DKI Heru Budi/Foto: Refi Sandihttps://img.okezone.com/content/2022/10/27/338/2695352/tak-ada-apbd-p-2022-pj-gubernur-heru-jika-mendesak-ubah-alokasi-anggaran-di-dinas-masing-masing-qNk0HeJdW3.jpgJAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memutuskan tidak melakukan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD-P) 2022. Diketahui rancangan APBD-P 2022 telah dibahas bersama DPRD DKI Jakarta. "Jadi kan tidak ada APBD perubahan (2022), jadinya tidak ada APBD-P," kata Heru di Balairung, Balaikota, Jakarta Pusat, Rabu (26/10/2022).  BACA JUGA: Dijenguk Kuasa Hukumnya, Nikita Mirzani Minta Dispensasi Ketemu Anak di Luar Jam Besuk Heru menambahkan anggaran darurat dan mendesak (darsak) yang seharusnya masuk dalam APBD-P 2022 tetap akan masuk di dalam satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Ia menyiasati dengan menggeser anggaran program lain di internal SKPD masing-masing yang tidak merubah pagu total anggaran. "Jadi ada poin-poin yang sangat mendesak, itu pun hanya mengubah (alokasi anggaran) di dinas masing-masing. Pagunya (di dinas) jadinya tetap," ucap Heru.  BACA JUGA:Ratusan Ribu Warga Bali Gelar Doa Bersama demi Kesuksesan KTT G20 Sebagai informasi, Pemprov DKI dan DPRD terkesan saling lempar tanggung jawab terkait telatnya pembahasan APBD-P. Seharusnya, jika tidak telat dibahas, APBD-P akan disahkan melalui peraturan daerah (Perda).JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memutuskan tidak melakukan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD-P) 2022. Diketahui rancangan APBD-P 2022 telah dibahas bersama DPRD DKI Jakarta. "Jadi kan tidak ada APBD perubahan (2022), jadinya tidak ada APBD-P," kata Heru di Balairung, Balaikota, Jakarta Pusat, Rabu (26/10/2022).  BACA JUGA: Dijenguk Kuasa Hukumnya, Nikita Mirzani Minta Dispensasi Ketemu Anak di Luar Jam Besuk Heru menambahkan anggaran darurat dan mendesak (darsak) yang seharusnya masuk dalam APBD-P 2022 tetap akan masuk di dalam satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Ia menyiasati dengan menggeser anggaran program lain di internal SKPD masing-masing yang tidak merubah pagu total anggaran. "Jadi ada poin-poin yang sangat mendesak, itu pun hanya mengubah (alokasi anggaran) di dinas masing-masing. Pagunya (di dinas) jadinya tetap," ucap Heru.  BACA JUGA:Ratusan Ribu Warga Bali Gelar Doa Bersama demi Kesuksesan KTT G20 Sebagai informasi, Pemprov DKI dan DPRD terkesan saling lempar tanggung jawab terkait telatnya pembahasan APBD-P. Seharusnya, jika tidak telat dibahas, APBD-P akan disahkan melalui peraturan daerah (Perda).