Apalagi, kata Dasco, masih ada pasal-pasal krusial yang perlu dibahas secara hati-hati oleh Komisi III DPR.    https://news.okezone.com/read/2022/11/10/337/2704752/rkuhp-ditargetkan-rampung-22-november-akan-disahkan-dengan-kehati-hatianidhttps://news.okezone.com/read/2022/11/10/337/2704752/rkuhp-ditargetkan-rampung-22-november-akan-disahkan-dengan-kehati-hatianhttps://news.okezone.com/read/2022/11/10/337/2704752/rkuhp-ditargetkan-rampung-22-november-akan-disahkan-dengan-kehati-hatianKamis 10 November 2022 13:40 WIBKiswondariIlustrasi/ Doc: Freepikhttps://img.okezone.com/content/2022/11/10/337/2704752/rkuhp-ditargetkan-rampung-22-november-akan-disahkan-dengan-kehati-hatian-GANeNNa30s.jpg JAKARTA - Komisi III DPR RI dijadwalkan akan mengambil keputusan tingkat I untuk Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) pada 22 November 2022 mendatang. Namun, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad juga mengingatkan agar jangan sampai pembahasan dan pengesahannya terburu-buru. Apalagi, kata Dasco, masih ada pasal-pasal krusial yang perlu dibahas secara hati-hati oleh Komisi III DPR.  BACA JUGA:Jujur Adalah Cara Jadi Pahlawan Antikorupsi! "Sampai saat ini komisi teknis dalam hal ini Komisi III itu terus maraton membahas RUU KUHP. Dari hasil pantauan kami dan juga komunikasi teman-teman di Komisi III memang masih ada pasal-pasal yang krusial yang perlu dibahas hati-hati," kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (10/11/2022). Sehingga, menurut Dasco, boleh saja ada target pengesahan dari Komisi III DPR, namun jangan terburu-buru dan menimbulkan gejolak di masyarakat di kemudian hari.  BACA JUGA: Kasus Covid-19 Kembali Meningkat, Pj Gubernur DKI Minta Masyarakat Percepat Vaksin Booster "Adapun target pengesahan itu menurut kami boleh-boleh saja tapi jangan sampai karena terburu-buru ada hal yang tidak bisa dituntaskan dengan baik dan menimbulkan gejolak di kemudian hari," tandasnya. Sebelumnya, pada Rabu (9/11/2022), pemerintah melalui Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward O.S. Hiariej menyerahkan draf baru Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hasil sosialisasi dan dialog di berbagai daerah di Indonesia kepada Komisi III DPR. Terdapat 5 pasal yang dihapus sehingga pasalnya berkurang dari 632 jadi 627 pasal. JAKARTA - Komisi III DPR RI dijadwalkan akan mengambil keputusan tingkat I untuk Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) pada 22 November 2022 mendatang. Namun, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad juga mengingatkan agar jangan sampai pembahasan dan pengesahannya terburu-buru. Apalagi, kata Dasco, masih ada pasal-pasal krusial yang perlu dibahas secara hati-hati oleh Komisi III DPR.  BACA JUGA:Jujur Adalah Cara Jadi Pahlawan Antikorupsi! "Sampai saat ini komisi teknis dalam hal ini Komisi III itu terus maraton membahas RUU KUHP. Dari hasil pantauan kami dan juga komunikasi teman-teman di Komisi III memang masih ada pasal-pasal yang krusial yang perlu dibahas hati-hati," kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (10/11/2022). Sehingga, menurut Dasco, boleh saja ada target pengesahan dari Komisi III DPR, namun jangan terburu-buru dan menimbulkan gejolak di masyarakat di kemudian hari.  BACA JUGA: Kasus Covid-19 Kembali Meningkat, Pj Gubernur DKI Minta Masyarakat Percepat Vaksin Booster "Adapun target pengesahan itu menurut kami boleh-boleh saja tapi jangan sampai karena terburu-buru ada hal yang tidak bisa dituntaskan dengan baik dan menimbulkan gejolak di kemudian hari," tandasnya. Sebelumnya, pada Rabu (9/11/2022), pemerintah melalui Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward O.S. Hiariej menyerahkan draf baru Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hasil sosialisasi dan dialog di berbagai daerah di Indonesia kepada Komisi III DPR. Terdapat 5 pasal yang dihapus sehingga pasalnya berkurang dari 632 jadi 627 pasal.