Sehingga momen tersebut dikatakan Hasto merupakan momentum yang ideal untuk memberikan pesan kepada seluruh kader dan jajaran PDIP.https://news.okezone.com/read/2022/12/14/337/2726999/di-hut-ke-50-pdip-beri-sinyal-umumkan-nama-capres-2024idhttps://news.okezone.com/read/2022/12/14/337/2726999/di-hut-ke-50-pdip-beri-sinyal-umumkan-nama-capres-2024https://news.okezone.com/read/2022/12/14/337/2726999/di-hut-ke-50-pdip-beri-sinyal-umumkan-nama-capres-2024Rabu 14 Desember 2022 15:00 WIBCarlos Roy FajartaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto (Foto: Carlos Roy Fajarta)https://img.okezone.com/content/2022/12/14/337/2726999/di-hut-ke-50-pdip-beri-sinyal-umumkan-nama-capres-2024-xOnjz1BTab.jpgJAKARTA - Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkapkan soal kemungkinan pengumuman bakal calon presiden dan wakil presiden (Capres - Cawapres) saat HUT PDIP ke-50 pada 10 Januari 2023. Hal tersebut disampaikan Hasto Kristiyanto saat menjawab pertanyaan sejumlah awak media yang meliput kegiatan pelatihan antikorupsi bagi Bacaleg dari PDI Perjuangan di sekolah Partai PDIP Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (14/12/2022). "Dalam rakernas tersebut berkumpul tiga pilar partai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, PAC, ranting tingkat desa dan anak ranting," ujar Hasto Kristiyanto. BACA JUGA:PDIP Jamin Tingkat Keterwakilan Perempuan Dalam Pileg 2024  Sehingga momen tersebut dikatakan Hasto merupakan momentum yang ideal untuk memberikan pesan kepada seluruh kader dan jajaran PDIP. "Sehingga ketika seluruh kader berkumpul, spiritnya akan menganggap semangat persatuan. Apakah di dalam rakernas tersebut ibu Ketua Umum akan mengumumkan capres-cawapres itu dalam pertimbangan ketua umum," ujar Hasto. Suasana kebatinan yang dibangun dalam HUT ke-50 PDIP pada 10 Januari 2023, kata Hasto, akan lebih mengedepankan soliditas partai politik dalam terjun ke bawah dan menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat. Hasto menambahkan, soal kerja sama antar partai politik, tentunta kerja sama antar partai politik dalam sistem presidensial, didasarkan dalam menempatkan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. "Parpol bekerja sama itu untuk mengusung capres-cawapres dan kemudian memenuhi presidential threshold. Minimal 20 persen kursi di parlemen atau 25 persen perolehan suara agar pemerintahan berjalan efektif. Sehingga mandat menyusun kabinet ada di tangan presiden. Pada akhirnya akan terjadi pengerucutan saat pencalonan capres-cawapres," ujar Hasto. BACA JUGA:Survei Pilpres 2024: Elektabilitas Prabowo Kokoh di Puncak, Dibuntuti Ganjar dan Anies  JAKARTA - Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkapkan soal kemungkinan pengumuman bakal calon presiden dan wakil presiden (Capres - Cawapres) saat HUT PDIP ke-50 pada 10 Januari 2023. Hal tersebut disampaikan Hasto Kristiyanto saat menjawab pertanyaan sejumlah awak media yang meliput kegiatan pelatihan antikorupsi bagi Bacaleg dari PDI Perjuangan di sekolah Partai PDIP Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (14/12/2022). "Dalam rakernas tersebut berkumpul tiga pilar partai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, PAC, ranting tingkat desa dan anak ranting," ujar Hasto Kristiyanto. BACA JUGA:PDIP Jamin Tingkat Keterwakilan Perempuan Dalam Pileg 2024  Sehingga momen tersebut dikatakan Hasto merupakan momentum yang ideal untuk memberikan pesan kepada seluruh kader dan jajaran PDIP. "Sehingga ketika seluruh kader berkumpul, spiritnya akan menganggap semangat persatuan. Apakah di dalam rakernas tersebut ibu Ketua Umum akan mengumumkan capres-cawapres itu dalam pertimbangan ketua umum," ujar Hasto. Suasana kebatinan yang dibangun dalam HUT ke-50 PDIP pada 10 Januari 2023, kata Hasto, akan lebih mengedepankan soliditas partai politik dalam terjun ke bawah dan menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat. Hasto menambahkan, soal kerja sama antar partai politik, tentunta kerja sama antar partai politik dalam sistem presidensial, didasarkan dalam menempatkan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. "Parpol bekerja sama itu untuk mengusung capres-cawapres dan kemudian memenuhi presidential threshold. Minimal 20 persen kursi di parlemen atau 25 persen perolehan suara agar pemerintahan berjalan efektif. Sehingga mandat menyusun kabinet ada di tangan presiden. Pada akhirnya akan terjadi pengerucutan saat pencalonan capres-cawapres," ujar Hasto. BACA JUGA:Survei Pilpres 2024: Elektabilitas Prabowo Kokoh di Puncak, Dibuntuti Ganjar dan Anies