Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri mengungkapkan aksi pencegahan korupsi untuk periode 2023-2024. https://news.okezone.com/read/2022/12/20/337/2730778/ketua-kpk-ungkap-aksi-pencegahan-korupsi-di-2023-hingga-2024idhttps://news.okezone.com/read/2022/12/20/337/2730778/ketua-kpk-ungkap-aksi-pencegahan-korupsi-di-2023-hingga-2024https://news.okezone.com/read/2022/12/20/337/2730778/ketua-kpk-ungkap-aksi-pencegahan-korupsi-di-2023-hingga-2024Selasa 20 Desember 2022 14:43 WIBArie Dwi SatrioKetua KPK, Firli Bahuri (foto: MPI/Arie)https://img.okezone.com/content/2022/12/20/337/2730778/ketua-kpk-ungkap-aksi-pencegahan-korupsi-di-2023-hingga-2024-oVra6k0p2l.jpg JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri mengungkapkan aksi pencegahan korupsi untuk periode 2023-2024. Aksi tersebut nantinya bakal dilancarkan oleh tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang dikomandoi Ketua KPK. Adapun, tim Stranas PK terdiri dari lima Kementerian dan Lembaga yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bertindak sebagai koordinator, Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PAN RB dan Kementerian Dalam Negeri. "Timnas berkoordinasi dengan sejumlah kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya yang terkait, termasuk berkoordinasi intensif dengan Menko Perekonomian, Menko Maritim dan Investasi serta Menteri Politik Hukum dan HAM," kata Firli di acara peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024 daerah Jakarta Pusat, Selasa (20/12/2022).  BACA JUGA:Usut Suap Pengurusan HGU di Riau, KPK Periksa Eks Kepala Kantor Pertanahan Kuansing Firli menjabarkan, aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024 ini melibatkan 76 kementerian dan lembaga. Kemudian, 34 pemerintah provinsi, dan 68 pemerintah kabupaten atau kota. Adapun, 15 aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024 tersebut yakni sebagai berikut : 1. Percepatan Penyelesaian Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang dan Tumpang Tindih Perizinan Berbasis Lahan Melalui Implementasi Kebijakan Satu Peta; 2. Pengendalian Ekspor Impor; 3. Peningkatan Kualitas Data Pemilik Manfaat serta Pemanfaatan Untuk Perizinan, Pengadaan Barang/Jasa;  BACA JUGA:Terkait Suap Hakim MA, KPK Panggil Petugas Kebersihan sebagai Saksi 4. Perbaikan Tata Kelola di Kawasan Pelabuhan; 5. Percepatan Proses Digitalisasi Sertifikasi Pendukung Kemudahan Berusaha; 6. Penguatan Digitalisasi Perencanaan Penganggaran di Tingkat Pusat, Daerah, dan Desa; 7. Peningkatan Efektifitas Pencegahan Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa; 8. Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi di sub-Sektor Mineral dan Batubara (Minerba); 9. Penataan Aset Pusat; 10. Penguatan Partai Politik dalam Pencegahan Korupsi; 11. Optimalisasi Interoperabilitas Data Berbasis NIK Untuk Program Pemerintah; 12. Penguatan Aparat Pengawasan Interen Pemerintah (APIP) Dalam Pengawasan Program Pemerintah; 13. Penguatan Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana; 14. Optimalisasi Pengawasan Keuangan Desa dan Penataan Aset Desa; 15. Penguatan Integrasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (ASN). Firli pun memastikan, akan melakukan pengecekan langsung terkait dampak dari aksi Stranas PK. Hal ini, ditegaskan Firli, penting guna mencegah terjadinya praktik korupsi, serta diharapkan meningkatkan prekonomian. "Saya akan sidak langsung, target KPK bahwa keberadaan pelabuhan menjamin distrubusi logistik, meningkatkan pendapatan daerah apalagi PNBP," pungkas Firli. JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri mengungkapkan aksi pencegahan korupsi untuk periode 2023-2024. Aksi tersebut nantinya bakal dilancarkan oleh tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang dikomandoi Ketua KPK. Adapun, tim Stranas PK terdiri dari lima Kementerian dan Lembaga yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bertindak sebagai koordinator, Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PAN RB dan Kementerian Dalam Negeri. "Timnas berkoordinasi dengan sejumlah kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya yang terkait, termasuk berkoordinasi intensif dengan Menko Perekonomian, Menko Maritim dan Investasi serta Menteri Politik Hukum dan HAM," kata Firli di acara peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024 daerah Jakarta Pusat, Selasa (20/12/2022).  BACA JUGA:Usut Suap Pengurusan HGU di Riau, KPK Periksa Eks Kepala Kantor Pertanahan Kuansing Firli menjabarkan, aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024 ini melibatkan 76 kementerian dan lembaga. Kemudian, 34 pemerintah provinsi, dan 68 pemerintah kabupaten atau kota. Adapun, 15 aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024 tersebut yakni sebagai berikut : 1. Percepatan Penyelesaian Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang dan Tumpang Tindih Perizinan Berbasis Lahan Melalui Implementasi Kebijakan Satu Peta; 2. Pengendalian Ekspor Impor; 3. Peningkatan Kualitas Data Pemilik Manfaat serta Pemanfaatan Untuk Perizinan, Pengadaan Barang/Jasa;  BACA JUGA:Terkait Suap Hakim MA, KPK Panggil Petugas Kebersihan sebagai Saksi 4. Perbaikan Tata Kelola di Kawasan Pelabuhan; 5. Percepatan Proses Digitalisasi Sertifikasi Pendukung Kemudahan Berusaha; 6. Penguatan Digitalisasi Perencanaan Penganggaran di Tingkat Pusat, Daerah, dan Desa; 7. Peningkatan Efektifitas Pencegahan Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa; 8. Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi di sub-Sektor Mineral dan Batubara (Minerba); 9. Penataan Aset Pusat; 10. Penguatan Partai Politik dalam Pencegahan Korupsi; 11. Optimalisasi Interoperabilitas Data Berbasis NIK Untuk Program Pemerintah; 12. Penguatan Aparat Pengawasan Interen Pemerintah (APIP) Dalam Pengawasan Program Pemerintah; 13. Penguatan Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana; 14. Optimalisasi Pengawasan Keuangan Desa dan Penataan Aset Desa; 15. Penguatan Integrasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (ASN). Firli pun memastikan, akan melakukan pengecekan langsung terkait dampak dari aksi Stranas PK. Hal ini, ditegaskan Firli, penting guna mencegah terjadinya praktik korupsi, serta diharapkan meningkatkan prekonomian. "Saya akan sidak langsung, target KPK bahwa keberadaan pelabuhan menjamin distrubusi logistik, meningkatkan pendapatan daerah apalagi PNBP," pungkas Firli.