<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>KPK Dalami Adanya Negosiasi DPRD dan Pemprov Jatim soal Pencairan Dana Hibah</title><description>Apakah dalam proses perencanaan itu ada negosiasi dan lain sebagainya, kan itu yang perlu dicermati.</description><link>https://news.okezone.com/read/2022/12/28/337/2735556/kpk-dalami-adanya-negosiasi-dprd-dan-pemprov-jatim-soal-pencairan-dana-hibah</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://news.okezone.com/read/2022/12/28/337/2735556/kpk-dalami-adanya-negosiasi-dprd-dan-pemprov-jatim-soal-pencairan-dana-hibah"/><item><title>KPK Dalami Adanya Negosiasi DPRD dan Pemprov Jatim soal Pencairan Dana Hibah</title><link>https://news.okezone.com/read/2022/12/28/337/2735556/kpk-dalami-adanya-negosiasi-dprd-dan-pemprov-jatim-soal-pencairan-dana-hibah</link><guid isPermaLink="false">https://news.okezone.com/read/2022/12/28/337/2735556/kpk-dalami-adanya-negosiasi-dprd-dan-pemprov-jatim-soal-pencairan-dana-hibah</guid><pubDate>Rabu 28 Desember 2022 10:19 WIB</pubDate><dc:creator>Arie Dwi Satrio</dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2022/12/28/337/2735556/kpk-dalami-adanya-negosiasi-dprd-dan-pemprov-jatim-soal-pencairan-dana-hibah-PbZSup6Ozl.jpg" expression="full" type="image/jpeg">Ilustrasi (Foto : Okezone.com)</media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2022/12/28/337/2735556/kpk-dalami-adanya-negosiasi-dprd-dan-pemprov-jatim-soal-pencairan-dana-hibah-PbZSup6Ozl.jpg</image><title>Ilustrasi (Foto : Okezone.com)</title></images><description>JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mendalami dugaan negosiasi antara DPRD dengan Pemprov Jawa Timur (Jatim) terkait pencairan alokasi dana hibah. Dana hibah Pemprov Jatim diduga menjadi bancakan sejumlah pihak. Salah satunya, Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua P Simanjuntak (STPS) yang telah menjadi tersangka KPK.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan, saat ini KPK baru menemukan bukti dugaan suap terkait alokasi dana hibah dari DPRD Jatim untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas). Sementara dalam proses perencanaan hingga pencairan dana hibah tersebut, KPK akan mendalami dugaan ada tidaknya deal-dealan antara DPRD dengan Pemprov Jatim.

&quot;Dalam proses perencanaan penganggaran itu kan melibatkan eksekutif dan legislatif, itu dia kan itu lumrah, Undang-Undang menentukan seperti itu APBD pasti kan Gubernur, Bupati, Wali Kota dengan DPRD kan seperti itu,&quot; kata Alex sapaan karib Alexander Marwata di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (28/12/2022).

&quot;Nah, apakah dalam proses perencanaan itu ada negosiasi dan lain sebagainya, kan itu yang perlu dicermati,&quot; sambungnya.

Alex menjelaskan dalam proses penganggaran dana hibah, pasti ada keterlibatan pihak eksekutif dan legislatif. Dalam hal ini, pihak eksekutif yakni Pemprov yang dipimpin oleh Gubernur dan eksekutif dinahkodai oleh pimpinan DPRD. Namun memang, hingga kini KPK masih mencari bukti lainnya untuk mengembangkan kasus suap terkait dana hibah Pemprov Jatim.

BACA JUGA:KPK Bakal Kembangkan Kasus Suap Dana Hibah Pemprov Jatim, Bidik Tersangka Baru?&amp;nbsp; &amp;nbsp;

KPK telah menggeledah sejumlah lokasi untuk mencari bukti tambahan serta pengembangan dugaan suap alokasi dana hibah Pemprov Jatim. Beberapa lokasi yang digeledah meliputi ruang kerja Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa dan ruang kerja Wagubnya, Emil Dardak.

Penggeledahan di ruang kerja Khofifah dan Emil Dardak dilancarkan KPK pada Rabu, 21 Desember 2022. Tak hanya itu, KPK juga menggeledah ruang Sekretaris Daerah dan kantor Sekretariat Daerah Jatim serta kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Jatim.

Dari penggeledahan tersebut, KPK mengamankan sejumlah dokumen terkait anggaran diduga berkaitan dengan dan hibah. Saat ini, KPK sedang menganalisis dokumen maupun data elektronik hasil penggeledahan di sejumlah lokasi tersebut.Sejauh ini, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengurusan alokasi dana hibah yang bersumber dari APBD Jatim. Keempat tersangka tersebut yakni, Wakil Ketua DPRD Jatim asal Golkar, Sahat Tua P Simanjuntak (STPS).

Kemudian, Staf Ahli Sahat, Rusdi (RS); Kepala Desa Jelgung, Kabupaten Sampang, sekaligus Koordinator Kelompok Masyarakat (Pokmas), Abdul Hamid (AH); serta Koordinator Lapangan Pokmas, Ilham Wahyudi (IW) alias Eeng.

Sahat Simanjuntak diduga telah menerima uang senilai Rp5 miliar terkait pengurusan alokasi dana hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas). Adapun, uang suap tersebut berasal dari Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi yang merupakan Koordinator Kelompok Masyarakat (Pokmas).

Uang suap tersebut diterima Sahat melalui orang kepercayaannya, Rusdi. Diduga, Sahat telah menerima suap terkait pengurusan alokasi dana hibah Jatim tersebut sejak 2021. Saat ini, KPK sedang mendalami aliran dana penggunaan uang suap tersebut.</description><content:encoded>JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mendalami dugaan negosiasi antara DPRD dengan Pemprov Jawa Timur (Jatim) terkait pencairan alokasi dana hibah. Dana hibah Pemprov Jatim diduga menjadi bancakan sejumlah pihak. Salah satunya, Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua P Simanjuntak (STPS) yang telah menjadi tersangka KPK.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan, saat ini KPK baru menemukan bukti dugaan suap terkait alokasi dana hibah dari DPRD Jatim untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas). Sementara dalam proses perencanaan hingga pencairan dana hibah tersebut, KPK akan mendalami dugaan ada tidaknya deal-dealan antara DPRD dengan Pemprov Jatim.

&quot;Dalam proses perencanaan penganggaran itu kan melibatkan eksekutif dan legislatif, itu dia kan itu lumrah, Undang-Undang menentukan seperti itu APBD pasti kan Gubernur, Bupati, Wali Kota dengan DPRD kan seperti itu,&quot; kata Alex sapaan karib Alexander Marwata di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (28/12/2022).

&quot;Nah, apakah dalam proses perencanaan itu ada negosiasi dan lain sebagainya, kan itu yang perlu dicermati,&quot; sambungnya.

Alex menjelaskan dalam proses penganggaran dana hibah, pasti ada keterlibatan pihak eksekutif dan legislatif. Dalam hal ini, pihak eksekutif yakni Pemprov yang dipimpin oleh Gubernur dan eksekutif dinahkodai oleh pimpinan DPRD. Namun memang, hingga kini KPK masih mencari bukti lainnya untuk mengembangkan kasus suap terkait dana hibah Pemprov Jatim.

BACA JUGA:KPK Bakal Kembangkan Kasus Suap Dana Hibah Pemprov Jatim, Bidik Tersangka Baru?&amp;nbsp; &amp;nbsp;

KPK telah menggeledah sejumlah lokasi untuk mencari bukti tambahan serta pengembangan dugaan suap alokasi dana hibah Pemprov Jatim. Beberapa lokasi yang digeledah meliputi ruang kerja Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa dan ruang kerja Wagubnya, Emil Dardak.

Penggeledahan di ruang kerja Khofifah dan Emil Dardak dilancarkan KPK pada Rabu, 21 Desember 2022. Tak hanya itu, KPK juga menggeledah ruang Sekretaris Daerah dan kantor Sekretariat Daerah Jatim serta kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Jatim.

Dari penggeledahan tersebut, KPK mengamankan sejumlah dokumen terkait anggaran diduga berkaitan dengan dan hibah. Saat ini, KPK sedang menganalisis dokumen maupun data elektronik hasil penggeledahan di sejumlah lokasi tersebut.Sejauh ini, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengurusan alokasi dana hibah yang bersumber dari APBD Jatim. Keempat tersangka tersebut yakni, Wakil Ketua DPRD Jatim asal Golkar, Sahat Tua P Simanjuntak (STPS).

Kemudian, Staf Ahli Sahat, Rusdi (RS); Kepala Desa Jelgung, Kabupaten Sampang, sekaligus Koordinator Kelompok Masyarakat (Pokmas), Abdul Hamid (AH); serta Koordinator Lapangan Pokmas, Ilham Wahyudi (IW) alias Eeng.

Sahat Simanjuntak diduga telah menerima uang senilai Rp5 miliar terkait pengurusan alokasi dana hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas). Adapun, uang suap tersebut berasal dari Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi yang merupakan Koordinator Kelompok Masyarakat (Pokmas).

Uang suap tersebut diterima Sahat melalui orang kepercayaannya, Rusdi. Diduga, Sahat telah menerima suap terkait pengurusan alokasi dana hibah Jatim tersebut sejak 2021. Saat ini, KPK sedang mendalami aliran dana penggunaan uang suap tersebut.</content:encoded></item></channel></rss>
