Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat tak ada kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang signifikan munculhttps://news.okezone.com/read/2022/12/30/337/2737089/kasus-kebakaran-hutan-dan-lahan-turun-43-di-tahun-2022idhttps://news.okezone.com/read/2022/12/30/337/2737089/kasus-kebakaran-hutan-dan-lahan-turun-43-di-tahun-2022https://news.okezone.com/read/2022/12/30/337/2737089/kasus-kebakaran-hutan-dan-lahan-turun-43-di-tahun-2022Jum'at 30 Desember 2022 12:33 WIBKhafid MardiyansyahIlustrasi (Foto: Dokumentasi Okezone)https://img.okezone.com/content/2022/12/30/337/2737089/kasus-kebakaran-hutan-dan-lahan-turun-43-di-tahun-2022-JzTHCEjMFt.jpgJAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengklaim tak ada kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang signifikan muncul menjadi isu nasional di tahun 2022. Indonesia mengalami penurunan luas wilayah yang terdampak kebakaran hutan dan lahan pada 2022 sebesar 43 persen jika dibandingkan areal yang terbakar pada 2021. Menurut data KLHK, periode luas kebakaran hutan dan lahan pada 2022 terdapat penurunan luas sekitar 152.797 hektare. Menurut data SiPongi KLHK pada 2020, lahan yang terdampak seluas 296.942 hektare. Jumlah itu naik menjadi 358.867 hektare pada 2021 dan kembali turun menjadi 202.617 hektare pada tahun ini, menurut data sampai dengan November 2022. BACA JUGA:Nol Hotspot, Wapres Apresiasi Kemajuan Pencegahan Kebakaran Hutan di Indonesia Jumlah itu jauh di bawah luasan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada 2019 ketika api menghanguskan hutan dan lahan seluas 1.649.258 hektare. Menurut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar hal tersebut sudah dipersiapkan sedini mungkin. Bahkan, Presiden Jokowi meminta jajarannya untuk menyelesaikan Kebakaran Hutan dan Lahan secara permanen. "Sejak tahun 2020, kita terus lakukan uji coba, setelah Bapak Presiden meminta dilakukan penyelesaian masalah karhutla secara permanen. Jadi pencegahannya dengan cara monitoring hotspot, kemudian operasi/patroli, Teknik Modifikasi Cuaca, penegakan hukum, tata kelola lansekap terutama gambut, dan lively hood. Jadi kesejahteraan masyarakatnya juga penting," katanya pada acara bertajuk 'Catatan Akhir Tahun 2022 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan', di Jakarta dikutip Antara. Kemudian, laju deforestasi semakin menurun. Menteri Siti mengungkapkan bahwa deforestasi menjadi bagian yang paling berat karena harus berinteraksi dengan berbagai pihak termasuk LSM internasional. Selain itu, pihaknya juga harus menjelaskan sampai dengan metode apa yang dipakai, sehingga itu bisa dikatakan deforestasi. "Istilahnya terang pada kamu, terang pada saya, begitu kira-kira. Ini juga tidak bisa memungkiri pentingnya diplomasi internasional," ujarnya. "Prinsip bapak Presiden bahwa less promise, high deliverables, konkrit dan nyata. Itulah kita sekarang di 2022. Tonggaknya sudah ditancapkan," ujar Menteri LHK Siti Nurbaya. Perspektif penting lainnya yaitu posisi Indonesia dimata internasional, yang pada tahun 2022 merupakan posisi puncak dengan gelaran G-20. "Saya kira kita sudah tahu semua ada agenda G20. Pada gelaran G20 jelas pesannya disampaikan melalui mangrove, yang merupakan ide dasarnya Bapak Presiden dan ini akan kita lanjutkan," Selain itu, pada COP 27 UNFCCC (dalam hal ini dibandingkan dengan COP 21, 2015), Indonesia berada di posisi puncak upayanya dengan instrumen diplomasi iklim yaitu FoLU Netsink 2030. Sebuah komitmen ambisius sekaligus realistis dalam penurunan emisi gas rumah kaca untuk sektor hutan sampai 2030. "Itu bukan hal sembarangan, bukan asal-asalan. Internasional mengatakan target di 2050 atau 2060. Kita khusus kehutanan dengan kontribusi kira-kira 59 persen dari emisi GRK, mengambil langkah berani, dengan situasi ini untuk dapat menyelesaikan di 2030. Tentu dengan langkah-langkah berikutnya yang sistematis dilakukan, dan ini realistis karena kita sudah belajar dan mempraktekkannya, sudah juga didasarkan pada teoritik dan empirik dari praktek-praktek yang kita lakukan," tutur Menteri Siti. Pengendalian emisi GRK sektor kehutanan berlangsung dan sedang didorong terus pengendalian emisi sektor energi, industri dan sampah limbah dengan berbagai instrumen kebijakan yang ada, lintas sektor dan bersama para pihak. JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengklaim tak ada kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang signifikan muncul menjadi isu nasional di tahun 2022. Indonesia mengalami penurunan luas wilayah yang terdampak kebakaran hutan dan lahan pada 2022 sebesar 43 persen jika dibandingkan areal yang terbakar pada 2021. Menurut data KLHK, periode luas kebakaran hutan dan lahan pada 2022 terdapat penurunan luas sekitar 152.797 hektare. Menurut data SiPongi KLHK pada 2020, lahan yang terdampak seluas 296.942 hektare. Jumlah itu naik menjadi 358.867 hektare pada 2021 dan kembali turun menjadi 202.617 hektare pada tahun ini, menurut data sampai dengan November 2022. BACA JUGA:Nol Hotspot, Wapres Apresiasi Kemajuan Pencegahan Kebakaran Hutan di Indonesia Jumlah itu jauh di bawah luasan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada 2019 ketika api menghanguskan hutan dan lahan seluas 1.649.258 hektare. Menurut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar hal tersebut sudah dipersiapkan sedini mungkin. Bahkan, Presiden Jokowi meminta jajarannya untuk menyelesaikan Kebakaran Hutan dan Lahan secara permanen. "Sejak tahun 2020, kita terus lakukan uji coba, setelah Bapak Presiden meminta dilakukan penyelesaian masalah karhutla secara permanen. Jadi pencegahannya dengan cara monitoring hotspot, kemudian operasi/patroli, Teknik Modifikasi Cuaca, penegakan hukum, tata kelola lansekap terutama gambut, dan lively hood. Jadi kesejahteraan masyarakatnya juga penting," katanya pada acara bertajuk 'Catatan Akhir Tahun 2022 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan', di Jakarta dikutip Antara. Kemudian, laju deforestasi semakin menurun. Menteri Siti mengungkapkan bahwa deforestasi menjadi bagian yang paling berat karena harus berinteraksi dengan berbagai pihak termasuk LSM internasional. Selain itu, pihaknya juga harus menjelaskan sampai dengan metode apa yang dipakai, sehingga itu bisa dikatakan deforestasi. "Istilahnya terang pada kamu, terang pada saya, begitu kira-kira. Ini juga tidak bisa memungkiri pentingnya diplomasi internasional," ujarnya. "Prinsip bapak Presiden bahwa less promise, high deliverables, konkrit dan nyata. Itulah kita sekarang di 2022. Tonggaknya sudah ditancapkan," ujar Menteri LHK Siti Nurbaya. Perspektif penting lainnya yaitu posisi Indonesia dimata internasional, yang pada tahun 2022 merupakan posisi puncak dengan gelaran G-20. "Saya kira kita sudah tahu semua ada agenda G20. Pada gelaran G20 jelas pesannya disampaikan melalui mangrove, yang merupakan ide dasarnya Bapak Presiden dan ini akan kita lanjutkan," Selain itu, pada COP 27 UNFCCC (dalam hal ini dibandingkan dengan COP 21, 2015), Indonesia berada di posisi puncak upayanya dengan instrumen diplomasi iklim yaitu FoLU Netsink 2030. Sebuah komitmen ambisius sekaligus realistis dalam penurunan emisi gas rumah kaca untuk sektor hutan sampai 2030. "Itu bukan hal sembarangan, bukan asal-asalan. Internasional mengatakan target di 2050 atau 2060. Kita khusus kehutanan dengan kontribusi kira-kira 59 persen dari emisi GRK, mengambil langkah berani, dengan situasi ini untuk dapat menyelesaikan di 2030. Tentu dengan langkah-langkah berikutnya yang sistematis dilakukan, dan ini realistis karena kita sudah belajar dan mempraktekkannya, sudah juga didasarkan pada teoritik dan empirik dari praktek-praktek yang kita lakukan," tutur Menteri Siti. Pengendalian emisi GRK sektor kehutanan berlangsung dan sedang didorong terus pengendalian emisi sektor energi, industri dan sampah limbah dengan berbagai instrumen kebijakan yang ada, lintas sektor dan bersama para pihak.