Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mengesahkan kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP) yang sebelumnya berupa rancangan.    https://news.okezone.com/read/2023/01/02/337/2738937/jokowi-sahkan-kuhp-jadi-uuidhttps://news.okezone.com/read/2023/01/02/337/2738937/jokowi-sahkan-kuhp-jadi-uuhttps://news.okezone.com/read/2023/01/02/337/2738937/jokowi-sahkan-kuhp-jadi-uuSenin 02 Januari 2023 21:18 WIBRaka Dwi NoviantoPresiden Joko Widodo/ Foto: Biro Setpreshttps://img.okezone.com/content/2023/01/02/337/2738937/jokowi-sahkan-kuhp-jadi-uu-DrsurziSeQ.jpgJAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mengesahkan kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP) yang sebelumnya berupa rancangan. Pengesahan tersebut diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.  BACA JUGA:Sidang Bharada E, Saksi Ahli Pidana Serahkan Draf KUHP ke Hakim "Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan," bunyi Pasai 624 dikutip dari UU tersebut, Senin (2/1/2023). UU KUHP itu disahkan di Jakarta oleh Presiden Jokowi pada 2 Januari 2022. Dan diundang-undangkan oleh Menteri Sekertaris Negara Pratikno.  BACA JUGA:Kronologi Santri Ponpes di Malang Pukuli Teman hingga Hidungnya Patah "Undang-undang ini dapat disebut KUHP," bunyi Pasal 623.JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mengesahkan kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP) yang sebelumnya berupa rancangan. Pengesahan tersebut diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.  BACA JUGA:Sidang Bharada E, Saksi Ahli Pidana Serahkan Draf KUHP ke Hakim "Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan," bunyi Pasai 624 dikutip dari UU tersebut, Senin (2/1/2023). UU KUHP itu disahkan di Jakarta oleh Presiden Jokowi pada 2 Januari 2022. Dan diundang-undangkan oleh Menteri Sekertaris Negara Pratikno.  BACA JUGA:Kronologi Santri Ponpes di Malang Pukuli Teman hingga Hidungnya Patah "Undang-undang ini dapat disebut KUHP," bunyi Pasal 623.