Menteri Luar Negeri (Menlu), Retno Marsudi. menyampaikan beberapa fokus diplomasi Indonesia di tahun 2023.https://news.okezone.com/read/2023/01/11/18/2744478/menlu-retno-sampaikan-diplomasi-2023-fokus-pada-penguatan-kedaulatanidhttps://news.okezone.com/read/2023/01/11/18/2744478/menlu-retno-sampaikan-diplomasi-2023-fokus-pada-penguatan-kedaulatanhttps://news.okezone.com/read/2023/01/11/18/2744478/menlu-retno-sampaikan-diplomasi-2023-fokus-pada-penguatan-kedaulatanRabu 11 Januari 2023 17:59 WIBWidya MichellaMenlu Retno Marsudi/Widya Michellahttps://img.okezone.com/content/2023/01/11/18/2744478/menlu-retno-sampaikan-diplomasi-2023-fokus-pada-penguatan-kedaulatan-ZKsXpU8D4X.jpgJAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu), Retno Marsudi. menyampaikan beberapa fokus diplomasi Indonesia di tahun 2023. Salah satunya adalah penguatan diplomasi kedaulatan. "Perundingan perbatasan maritim akan difokuskan antara lain finalisasi perjanjian batas laut teritorial dengan Malaysia di segmen laut sulawesi dan selat Malaka bagian selatan. Presiden dan PM Malaysia sudah berkomitmen untuk menandatangani pada tahun ini ," kata Menlu dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri 2023 (PPTM 2023), Rabu (11/1/2023) di kantor Kemlu, Jakarta. BACA JUGA:Tugasi Menlu Lawan Uni Eropa di WTO, Jokowi: Jangan Mundur! Kemudian, Indonesia juga akan melakukan perundingan penetapan batas landas kontinen dengan Filipina. Lalu perundingan teknis dengan Palau untuk memperoleh kesepakatan parsial garis batas ZEE di segmen tertentu. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMi8xMC8zMS8xLzE1NTk5OS8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> "Perundingan batas darat prioritas antara lain perundingan penegasan batas darat pada unresource segmen yang tersisa dengan Timor Leste yaitu Noel Besi/Citrana and Bijae Sunan/Oben," kata dia. BACA JUGA:Bahas Emansipasi Perempuan, Megawati: Saya Mau Kali Ini Menlu Perempuan, Itu Mba Retno Lebih lanjut, Indonesia kata Retno juga akan menyelesaikan outstanding boundary problem dalam penegasan batas darat Indonesia Malaysia di sektor timur khususnya di pulau sebatik dan sungai Sinapad-Sesai. "Rektivasi forum Joint Border Committee (JBC) Indonesia dengan Papua Nugini," tutur dia. Selain penguatan diplomasi kedaulatan, diplomasi Indonesia juga akan berfokus memperkuat perlindungan warga negara Indonesia, serta kerjasama ekonomi.JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu), Retno Marsudi. menyampaikan beberapa fokus diplomasi Indonesia di tahun 2023. Salah satunya adalah penguatan diplomasi kedaulatan. "Perundingan perbatasan maritim akan difokuskan antara lain finalisasi perjanjian batas laut teritorial dengan Malaysia di segmen laut sulawesi dan selat Malaka bagian selatan. Presiden dan PM Malaysia sudah berkomitmen untuk menandatangani pada tahun ini ," kata Menlu dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri 2023 (PPTM 2023), Rabu (11/1/2023) di kantor Kemlu, Jakarta. BACA JUGA:Tugasi Menlu Lawan Uni Eropa di WTO, Jokowi: Jangan Mundur! Kemudian, Indonesia juga akan melakukan perundingan penetapan batas landas kontinen dengan Filipina. Lalu perundingan teknis dengan Palau untuk memperoleh kesepakatan parsial garis batas ZEE di segmen tertentu. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMi8xMC8zMS8xLzE1NTk5OS8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> "Perundingan batas darat prioritas antara lain perundingan penegasan batas darat pada unresource segmen yang tersisa dengan Timor Leste yaitu Noel Besi/Citrana and Bijae Sunan/Oben," kata dia. BACA JUGA:Bahas Emansipasi Perempuan, Megawati: Saya Mau Kali Ini Menlu Perempuan, Itu Mba Retno Lebih lanjut, Indonesia kata Retno juga akan menyelesaikan outstanding boundary problem dalam penegasan batas darat Indonesia Malaysia di sektor timur khususnya di pulau sebatik dan sungai Sinapad-Sesai. "Rektivasi forum Joint Border Committee (JBC) Indonesia dengan Papua Nugini," tutur dia. Selain penguatan diplomasi kedaulatan, diplomasi Indonesia juga akan berfokus memperkuat perlindungan warga negara Indonesia, serta kerjasama ekonomi.