Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin tegaskan, Istana tidak melakukan intervensi dalam proses Pemilu 2024 mendatang. https://news.okezone.com/read/2023/01/12/337/2745189/wapres-maruf-tegaskan-istana-tak-intervensi-pemilu-2024idhttps://news.okezone.com/read/2023/01/12/337/2745189/wapres-maruf-tegaskan-istana-tak-intervensi-pemilu-2024https://news.okezone.com/read/2023/01/12/337/2745189/wapres-maruf-tegaskan-istana-tak-intervensi-pemilu-2024Kamis 12 Januari 2023 19:30 WIBBinti MufaridaWapres Ma'ruf Amin (foto: dok MPI)https://img.okezone.com/content/2023/01/12/337/2745189/wapres-maruf-tegaskan-istana-tak-intervensi-pemilu-2024-1MHLEAOPnM.jpg JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin tegaskan, Istana tidak melakukan intervensi dalam proses Pemilu 2024 mendatang. Hal ini ditegaskan Wapres saat ditanya awak media di Istana Wapres, Kamis (12/1/2023). “Saya kira sudah dijawab oleh Presiden, Istana, nggak ada itu (intervensi). Hanya kalau terjadi apa-apa alamatnya ke Istana, padahal istana tidak pernah ikut campur ya, itu Presiden sudah menegaskan tuh nggak ada intervensi Istana,” tegas Wapres dalam keterangannya. Wapres pun menegaskan, proses penyelenggaraan Pemilu merupakan kewenangan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). “Itu kewenangan KPU, itu penuh soal Pemilu sudah ada lembaganya dan kalau ada yang merasa kan ada badan pengawasnya itu disampaikan,” tandasnya.  BACA JUGA:KPU: Calon Pemilih Pemilu 2024 Sebanyak 204.656.053 Orang Sementara itu, pada kesempatan terpisah Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko juga membantah intervensi Istana soal verifikasi Partai Politik (Parpol) peserta Pemilu 2024. Sebelumnya, dugaan ini dilontarkan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih saat melakukan rapat dengar pendapat dengan DPR Komisi II DPR RI, Rabu (11/1/2023) kemarin. Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih menuding menduga ada kecurangan meliputi instruksi untuk memanipulasi data dan dokumen, yang diikuti intimidasi serta intervensi jajaran petinggi Komisi Pemilihan Umum (KPU) kepada penyelenggara pemilu daerah. Lingkaran Istana yang dituduh melakukan intervensi yakni Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD juga Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam pesan yang beredar berisi komunikasi antara anggota KPU provinsi terkait perintah KPU untuk mengubah data.  BACA JUGA: Tegaskan Pemilu 2024 Digelar pada 14 Februari, Mendagri: Tak Ada Agenda Lain! “Ini siapa (yang dituding). Kalau Menko Polhukam, tanya ke Menko Polhukam,” kata Moeldoko. “Yang jelas, di Istana nggak ada itu (melakukan intervensi),” tegasnya. Moeldoko pun menegaskan bahwa Istana tidak berkepentingan untuk melakukan intervensi dalam verifikasi data Parpol peserta Pemilu 2024. “Nggak ada kepentingan dari Istana. Ini perlu dikonfirmasi lagi,” tegasnya. JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin tegaskan, Istana tidak melakukan intervensi dalam proses Pemilu 2024 mendatang. Hal ini ditegaskan Wapres saat ditanya awak media di Istana Wapres, Kamis (12/1/2023). “Saya kira sudah dijawab oleh Presiden, Istana, nggak ada itu (intervensi). Hanya kalau terjadi apa-apa alamatnya ke Istana, padahal istana tidak pernah ikut campur ya, itu Presiden sudah menegaskan tuh nggak ada intervensi Istana,” tegas Wapres dalam keterangannya. Wapres pun menegaskan, proses penyelenggaraan Pemilu merupakan kewenangan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). “Itu kewenangan KPU, itu penuh soal Pemilu sudah ada lembaganya dan kalau ada yang merasa kan ada badan pengawasnya itu disampaikan,” tandasnya.  BACA JUGA:KPU: Calon Pemilih Pemilu 2024 Sebanyak 204.656.053 Orang Sementara itu, pada kesempatan terpisah Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko juga membantah intervensi Istana soal verifikasi Partai Politik (Parpol) peserta Pemilu 2024. Sebelumnya, dugaan ini dilontarkan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih saat melakukan rapat dengar pendapat dengan DPR Komisi II DPR RI, Rabu (11/1/2023) kemarin. Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih menuding menduga ada kecurangan meliputi instruksi untuk memanipulasi data dan dokumen, yang diikuti intimidasi serta intervensi jajaran petinggi Komisi Pemilihan Umum (KPU) kepada penyelenggara pemilu daerah. Lingkaran Istana yang dituduh melakukan intervensi yakni Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD juga Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam pesan yang beredar berisi komunikasi antara anggota KPU provinsi terkait perintah KPU untuk mengubah data.  BACA JUGA: Tegaskan Pemilu 2024 Digelar pada 14 Februari, Mendagri: Tak Ada Agenda Lain! “Ini siapa (yang dituding). Kalau Menko Polhukam, tanya ke Menko Polhukam,” kata Moeldoko. “Yang jelas, di Istana nggak ada itu (melakukan intervensi),” tegasnya. Moeldoko pun menegaskan bahwa Istana tidak berkepentingan untuk melakukan intervensi dalam verifikasi data Parpol peserta Pemilu 2024. “Nggak ada kepentingan dari Istana. Ini perlu dikonfirmasi lagi,” tegasnya.