Adapun bantuan logistik perlengkapan juga diberikan dengan rincian masing-masing 1.000 selimut dan matras serta 50 tenda keluarga di Malukuhttps://news.okezone.com/read/2023/01/12/337/2745351/bnpb-serahkan-bantuan-penanganan-darurat-gempa-malukuidhttps://news.okezone.com/read/2023/01/12/337/2745351/bnpb-serahkan-bantuan-penanganan-darurat-gempa-malukuhttps://news.okezone.com/read/2023/01/12/337/2745351/bnpb-serahkan-bantuan-penanganan-darurat-gempa-malukuKamis 12 Januari 2023 22:35 WIBDimas ChoirulGempa Maluku (Foto: BNPB)https://img.okezone.com/content/2023/01/12/337/2745351/bnpb-serahkan-bantuan-penanganan-darurat-gempa-maluku-3V038m4fir.jpgAMBON - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyerahkan bantuan dana siap pakai (DSP) dengan total Rp1 miliar guna mendukung percepatan penanganan darurat gempa bumi magnitudo (M) 7,5 yang mengguncang wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku. Bantuan ini diberikan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku senilai 500 juta, 250 juta untuk Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) dan 250 Maluku Barat Daya (MBD). “Hal ini menjadi penting bagi kita bahwa kesiapsiagaan terhadap gempa dan tsunami di Provinsi Maluku merupakan hal yang wajib karena memang kita hidup di kawasan tektonik aktif,” jelas Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dalam keterangannya, Kamis (12/1/2022). Selain bantuan DSP, BNPB juga memberikan bantuan kebutuhan logistik dasar permakanan senilai total 650 juta dengan rincian 150 juta untuk Pemprov Maluku serta KKT dan MBD masing-masing senilai Rp250 juta. Baca juga: Gempa Besar Guncang Maluku, Ratusan Rumah Warga Rusak Adapun bantuan logistik perlengkapan juga diberikan dengan rincian masing-masing 1.000 selimut dan matras serta 50 tenda keluarga untuk Pemprov Maluku. Sedangkan KKT dan MBD masing-masing menerima 1.000 selimut, 1.000 matras dan 25 tenda keluarga. Baca juga: BMKG: 19 Kali Gempa Susulan Guncang Maluku Suharyanto juga turut mengapresiasi kecepatan respon cepat Pemprov Maluku dan Pemerintah Kabupaten setempat melalui penetapan status tanggal darurat. “Respons cepat dari Pemprov Maluku dan pemerintah kabupaten dengan status tanggap darurat ini sangat baik, sehingga pemerintah pusat dapat memberikan dukungan untuk menjamin kebutuhan masyarakat terdampak dapat terpenuhi,” ucapnya.Suharyanto kembali mengingatkan bahwa bencana adalah urusan bencana. Langkah penetapan status tanggap darurat menjadi bentuk kolaborasi lintas sektor dalam penanggulangan bencana. Setelah menetapkan status tanggap darurat, Suharyanto memberikan arahan untuk pemerintah daerah agar dapat membentuk pos komando serta secara cepat mendistribusikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak. “Yakinkan betul saat tanggap darurat, kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, hal ini menjadi prioritas utama,” pungkasnya. AMBON - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyerahkan bantuan dana siap pakai (DSP) dengan total Rp1 miliar guna mendukung percepatan penanganan darurat gempa bumi magnitudo (M) 7,5 yang mengguncang wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku. Bantuan ini diberikan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku senilai 500 juta, 250 juta untuk Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) dan 250 Maluku Barat Daya (MBD). “Hal ini menjadi penting bagi kita bahwa kesiapsiagaan terhadap gempa dan tsunami di Provinsi Maluku merupakan hal yang wajib karena memang kita hidup di kawasan tektonik aktif,” jelas Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dalam keterangannya, Kamis (12/1/2022). Selain bantuan DSP, BNPB juga memberikan bantuan kebutuhan logistik dasar permakanan senilai total 650 juta dengan rincian 150 juta untuk Pemprov Maluku serta KKT dan MBD masing-masing senilai Rp250 juta. Baca juga: Gempa Besar Guncang Maluku, Ratusan Rumah Warga Rusak Adapun bantuan logistik perlengkapan juga diberikan dengan rincian masing-masing 1.000 selimut dan matras serta 50 tenda keluarga untuk Pemprov Maluku. Sedangkan KKT dan MBD masing-masing menerima 1.000 selimut, 1.000 matras dan 25 tenda keluarga. Baca juga: BMKG: 19 Kali Gempa Susulan Guncang Maluku Suharyanto juga turut mengapresiasi kecepatan respon cepat Pemprov Maluku dan Pemerintah Kabupaten setempat melalui penetapan status tanggal darurat. “Respons cepat dari Pemprov Maluku dan pemerintah kabupaten dengan status tanggap darurat ini sangat baik, sehingga pemerintah pusat dapat memberikan dukungan untuk menjamin kebutuhan masyarakat terdampak dapat terpenuhi,” ucapnya.Suharyanto kembali mengingatkan bahwa bencana adalah urusan bencana. Langkah penetapan status tanggap darurat menjadi bentuk kolaborasi lintas sektor dalam penanggulangan bencana. Setelah menetapkan status tanggap darurat, Suharyanto memberikan arahan untuk pemerintah daerah agar dapat membentuk pos komando serta secara cepat mendistribusikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak. “Yakinkan betul saat tanggap darurat, kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, hal ini menjadi prioritas utama,” pungkasnya.