Surat kuasa OC Kaligis untuk menjadi penasihat hukum telah ditandatangani oleh Istri Lukas Enembe, Yulce Wenda, tadi pagi.https://news.okezone.com/read/2023/01/20/337/2750051/oc-kaligis-ditunjuk-jadi-kuasa-hukum-lukas-enembeidhttps://news.okezone.com/read/2023/01/20/337/2750051/oc-kaligis-ditunjuk-jadi-kuasa-hukum-lukas-enembehttps://news.okezone.com/read/2023/01/20/337/2750051/oc-kaligis-ditunjuk-jadi-kuasa-hukum-lukas-enembeJum'at 20 Januari 2023 14:42 WIBArie Dwi Satriohttps://img.okezone.com/content/2023/01/20/337/2750051/oc-kaligis-ditunjuk-jadi-kuasa-hukum-lukas-enembe-7vXn2ByU9I.jpgJAKARTA - Pengacara senior Otto Cornelis Kaligis (OC Kaligis) ditunjuk untuk menjadi Kuasa Hukum Gubernur Papua, Lukas Enembe (LE). Surat kuasa OC Kaligis untuk menjadi penasihat hukum telah ditandatangani oleh Istri Lukas Enembe, Yulce Wenda, tadi pagi. "Keluarga juga menunjuk OC Kaligis sebagai tim hukum Pak Lukas. Surat kuasa sudah ditandatangani pagi tadi. Surat kuasa ditandatangani oleh Istri Gubernur," kata salah satu kuasa hukum Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening, Jumat (20/1/2023). Sekadar informasi, KPK telah menetapkan Gubernur Papua Lukas Enembe (LE) sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek pembangunan infrastruktur. Lukas ditetapkan sebagai tersangka bersama Bos PT Tabi Bangun Papua (PT TBP), Rijatono Lakka (RL). BACA JUGA:Dilaporkan Kubu Lukas Enembe ke Komnas HAM, KPK : Melanggar HAM Dimana? Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Sedangkan Rijatono ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap. Lukas diduga menerima suap sebesar Rp1 miliar dari Rijatono. Suap itu diberikan karena perusahaan Rijatono dimenangkan dalam sejumlah proyek pembangunan di Papua. Sedikitnya, ada tiga proyek di Papua bernilai miliaran rupiah yang dimenangkan perusahaan Rijatono Lakka untuk digarap. Ketiga proyek tersebut yakni, proyek multi years peningkatan jalan Entrop-Hamadi dengan nilai proyek Rp14, 8 Miliar. Kemudian, proyek multi years rehab sarana dan prasarana penunjang PAUD Integrasi dengan nilai proyek Rp13,3 miliar. Selanjutnya, proyek multi years penataan lingkungan venue menembak outdoor AURI dengan nilai proyek Rp12,9 miliar. KPK menduga Lukas Enembe juga menerima pemberian lain sebagai gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya hingga jumlahnya miliaran rupiah. Saat ini, KPK sedang mengusut dugaan penerimaan gratifikasi lainnya tersebut.JAKARTA - Pengacara senior Otto Cornelis Kaligis (OC Kaligis) ditunjuk untuk menjadi Kuasa Hukum Gubernur Papua, Lukas Enembe (LE). Surat kuasa OC Kaligis untuk menjadi penasihat hukum telah ditandatangani oleh Istri Lukas Enembe, Yulce Wenda, tadi pagi. "Keluarga juga menunjuk OC Kaligis sebagai tim hukum Pak Lukas. Surat kuasa sudah ditandatangani pagi tadi. Surat kuasa ditandatangani oleh Istri Gubernur," kata salah satu kuasa hukum Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening, Jumat (20/1/2023). Sekadar informasi, KPK telah menetapkan Gubernur Papua Lukas Enembe (LE) sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek pembangunan infrastruktur. Lukas ditetapkan sebagai tersangka bersama Bos PT Tabi Bangun Papua (PT TBP), Rijatono Lakka (RL). BACA JUGA:Dilaporkan Kubu Lukas Enembe ke Komnas HAM, KPK : Melanggar HAM Dimana? Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Sedangkan Rijatono ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap. Lukas diduga menerima suap sebesar Rp1 miliar dari Rijatono. Suap itu diberikan karena perusahaan Rijatono dimenangkan dalam sejumlah proyek pembangunan di Papua. Sedikitnya, ada tiga proyek di Papua bernilai miliaran rupiah yang dimenangkan perusahaan Rijatono Lakka untuk digarap. Ketiga proyek tersebut yakni, proyek multi years peningkatan jalan Entrop-Hamadi dengan nilai proyek Rp14, 8 Miliar. Kemudian, proyek multi years rehab sarana dan prasarana penunjang PAUD Integrasi dengan nilai proyek Rp13,3 miliar. Selanjutnya, proyek multi years penataan lingkungan venue menembak outdoor AURI dengan nilai proyek Rp12,9 miliar. KPK menduga Lukas Enembe juga menerima pemberian lain sebagai gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya hingga jumlahnya miliaran rupiah. Saat ini, KPK sedang mengusut dugaan penerimaan gratifikasi lainnya tersebut.