PPATK telah menyserahkan temuan dana kejahatan lingkungan senilai Rp1 triliun ke Polri.    https://news.okezone.com/read/2023/01/30/337/2755463/ppatk-diserahkan-temuan-dana-kejahatan-lingkungan-rp1-triliun-ke-polriidhttps://news.okezone.com/read/2023/01/30/337/2755463/ppatk-diserahkan-temuan-dana-kejahatan-lingkungan-rp1-triliun-ke-polrihttps://news.okezone.com/read/2023/01/30/337/2755463/ppatk-diserahkan-temuan-dana-kejahatan-lingkungan-rp1-triliun-ke-polriSenin 30 Januari 2023 10:57 WIBArie Dwi SatrioKepala PPATK Ivan Yustiavandana. (tangkapan layar Youtube DPR RI/MNC Portal) https://img.okezone.com/content/2023/01/30/337/2755463/ppatk-diserahkan-temuan-dana-kejahatan-lingkungan-rp1-triliun-ke-polri-QBa29K0dxS.jpg  <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMi8xMi8yOS80LzE1OTc0NC8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sudah menyerahkan temuan aliran uang diduga terkait kasus green financial crime (GFC) atau kejahatan lingkungan hidup ke anggota partai politik (parpol). Temuan ini sudah diserahkan ke Polri. "Sudah diserahkan ke Polri," kata Ketua PPATK, Ivan Yustiavandana saat dikonfirmasi, Senin (30/1/2023). Di lain sisi, Polri akan menindaklanjuti temuan PPATK tersebut. Aliran dana itu diduga untuk Pemilu 2024. "Ya tentunya kalau ada laporan dari PPATK, dari penyidik Bareskrim terus akan melakukan koordinasi, komunikasi dengan penyidik PPATK," ucap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo, Jakarta, Kamis, 26 Januari 2023. Diketahui, PPATK mengungkap temuan transaksi Rp1 triliun dari kasus green financial crime (GFC) atau kejahatan keuangan terkait lingkungan hidup ke anggota parpol. BACA JUGA: Heboh Aliran Dana Rp1 Triliun Hasil Kejahatan ke Parpol untuk Pemilu, PPATK: Kita Lacak! "Nilai transaksinya luar biasa terkait GFC ini, ada yang Rp1 triliun satu kasus, dan alirannya itu ada yang ke anggota partai politik," kata Plt Deputi Analisis dan Pemeriksaan PPATK, Danang Tri Hartono pada Kamis, 19 Januari 2023. Sementara itu, Ivan Yustiavandana mengungkap duit Rp1 triliun yang diduga mengalir ke anggota parpol tersebut bersumber dari beberapa aktivitas kejahatan lingkungan hidup, seperti pembalakan liar maupun pertambangan ilegal. "Dalam beberapa kasus lama, memang kita melihat ada sumber-sumber yang berasal dari aktivitas pembalakan liar, illegal mining, illegal logging, seperti yang saya sampaikan; illegal fishing yang lari ke banyak kepentingan termasuk juga untuk pendanaan terkait dengan politik," tuturnya.  <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMi8xMi8yOS80LzE1OTc0NC8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sudah menyerahkan temuan aliran uang diduga terkait kasus green financial crime (GFC) atau kejahatan lingkungan hidup ke anggota partai politik (parpol). Temuan ini sudah diserahkan ke Polri. "Sudah diserahkan ke Polri," kata Ketua PPATK, Ivan Yustiavandana saat dikonfirmasi, Senin (30/1/2023). Di lain sisi, Polri akan menindaklanjuti temuan PPATK tersebut. Aliran dana itu diduga untuk Pemilu 2024. "Ya tentunya kalau ada laporan dari PPATK, dari penyidik Bareskrim terus akan melakukan koordinasi, komunikasi dengan penyidik PPATK," ucap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo, Jakarta, Kamis, 26 Januari 2023. Diketahui, PPATK mengungkap temuan transaksi Rp1 triliun dari kasus green financial crime (GFC) atau kejahatan keuangan terkait lingkungan hidup ke anggota parpol. BACA JUGA: Heboh Aliran Dana Rp1 Triliun Hasil Kejahatan ke Parpol untuk Pemilu, PPATK: Kita Lacak! "Nilai transaksinya luar biasa terkait GFC ini, ada yang Rp1 triliun satu kasus, dan alirannya itu ada yang ke anggota partai politik," kata Plt Deputi Analisis dan Pemeriksaan PPATK, Danang Tri Hartono pada Kamis, 19 Januari 2023. Sementara itu, Ivan Yustiavandana mengungkap duit Rp1 triliun yang diduga mengalir ke anggota parpol tersebut bersumber dari beberapa aktivitas kejahatan lingkungan hidup, seperti pembalakan liar maupun pertambangan ilegal. "Dalam beberapa kasus lama, memang kita melihat ada sumber-sumber yang berasal dari aktivitas pembalakan liar, illegal mining, illegal logging, seperti yang saya sampaikan; illegal fishing yang lari ke banyak kepentingan termasuk juga untuk pendanaan terkait dengan politik," tuturnya.