https://news.okezone.com/read/2023/01/31/525/2756589/tak-bisa-kerja-maksimal-tangani-gempa-dua-pejabat-pemkab-cianjur-munduridhttps://news.okezone.com/read/2023/01/31/525/2756589/tak-bisa-kerja-maksimal-tangani-gempa-dua-pejabat-pemkab-cianjur-mundurhttps://news.okezone.com/read/2023/01/31/525/2756589/tak-bisa-kerja-maksimal-tangani-gempa-dua-pejabat-pemkab-cianjur-mundurSelasa 31 Januari 2023 18:25 WIBAntaraIlustrasi korban gempa Cianjur (Foto: MPI)https://img.okezone.com/content/2023/01/31/525/2756589/tak-bisa-kerja-maksimal-tangani-gempa-dua-pejabat-pemkab-cianjur-mundur-zZHCiMk7GO.jpg <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wMS8yNC8xLzE2MTM3MC8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> CIANJUR - Merasa tak bisa bekerja secara maksimal dalam penanganan pasca-gempa Cianjur, dua orang kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mundur. Mereka adalah adalah Kepala BPBD Rizal Fatah dan Kepala Satpol PP Hendri Prasetyadi . "Satu hari sebelumnya, Fatah dan Hendri mengajukan pengunduran diri karena tidak dapat bekerja secara maksimal selama penanganan musibah gempa itu," ujar Bupati Cianjur, Herman Suherman, Selasa (31/1/2023). Pihaknya langsung menunjuk dua orang Pelaksana Tugas atau Plt untuk kedua jabatan yang ditinggalkan tersebut, yakni Kepala BPBD dijabat Dindin yang merangkap Sekretaris Dinas Sosial, sedangkan Satpol PP dijabat Arif Purnawan yang juga Asisten I Setdakab Cianjur. BACA JUGA:Berbagi Keceriaan, Guru di Jawa Barat Berikan Lato-Lato ke Anak Korban Gempa Cianjur Sedangkan Fatah Rizal akan menjabat sebagai Camat Haurwangi, sementara Hendri Prasetyadi akan menjabat sebagai Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Meski mundur dalam masa transisi tanggap darurat bencana, hal tersebut tidak berpengaruh terhadap penanganan dampak musibah gempa tersebut."Tidak berpengaruh terhadap penanganan bencana yang sedang berjalan sampai ke masa pemulihan. Saya berharap dua orang yang menggantikan dapat bekerja secara maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama para korban gempa dumi itu," katanya. Bupati Cianjur, menambahkan, hingga saat ini pelayanan bagi warga korban gempa setempat, terus berjalan sejumlah dinas ditunjuk sebagai penghubung guna memudahkan warga untuk mendapatkan berbagai bantuan, termasuk informasi terkait pencairan dana dari pemerintah pusat. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wMS8yNC8xLzE2MTM3MC8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> CIANJUR - Merasa tak bisa bekerja secara maksimal dalam penanganan pasca-gempa Cianjur, dua orang kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mundur. Mereka adalah adalah Kepala BPBD Rizal Fatah dan Kepala Satpol PP Hendri Prasetyadi . "Satu hari sebelumnya, Fatah dan Hendri mengajukan pengunduran diri karena tidak dapat bekerja secara maksimal selama penanganan musibah gempa itu," ujar Bupati Cianjur, Herman Suherman, Selasa (31/1/2023). Pihaknya langsung menunjuk dua orang Pelaksana Tugas atau Plt untuk kedua jabatan yang ditinggalkan tersebut, yakni Kepala BPBD dijabat Dindin yang merangkap Sekretaris Dinas Sosial, sedangkan Satpol PP dijabat Arif Purnawan yang juga Asisten I Setdakab Cianjur. BACA JUGA:Berbagi Keceriaan, Guru di Jawa Barat Berikan Lato-Lato ke Anak Korban Gempa Cianjur Sedangkan Fatah Rizal akan menjabat sebagai Camat Haurwangi, sementara Hendri Prasetyadi akan menjabat sebagai Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Meski mundur dalam masa transisi tanggap darurat bencana, hal tersebut tidak berpengaruh terhadap penanganan dampak musibah gempa tersebut."Tidak berpengaruh terhadap penanganan bencana yang sedang berjalan sampai ke masa pemulihan. Saya berharap dua orang yang menggantikan dapat bekerja secara maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama para korban gempa dumi itu," katanya. Bupati Cianjur, menambahkan, hingga saat ini pelayanan bagi warga korban gempa setempat, terus berjalan sejumlah dinas ditunjuk sebagai penghubung guna memudahkan warga untuk mendapatkan berbagai bantuan, termasuk informasi terkait pencairan dana dari pemerintah pusat.