Politisi Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Johannes Saragih menyoroti wacana kebijakan jalan berbayar.https://news.okezone.com/read/2023/02/05/337/2759515/soroti-erp-perindo-minta-benahi-dulu-transportasi-umumidhttps://news.okezone.com/read/2023/02/05/337/2759515/soroti-erp-perindo-minta-benahi-dulu-transportasi-umumhttps://news.okezone.com/read/2023/02/05/337/2759515/soroti-erp-perindo-minta-benahi-dulu-transportasi-umumMinggu 05 Februari 2023 21:17 WIBRiana RizkiaPolitisi Partai Perindo Johannes Saragih (Foto: Riana Rizkia)https://img.okezone.com/content/2023/02/05/337/2759515/soroti-erp-perindo-minta-benahi-dulu-transportasi-umum-s1RmtQBYQB.jpg <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMi8xMi8xNS8xLzE1ODgxNS8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Politisi Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Johannes Saragih menyoroti wacana kebijakan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP). Menurutnya, benahi dulu transportasi umum sebelum membangun sistem ERP. Adapun Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menerapkan jalan berbayar atau ERP di 25 titik guna mengurai kemacetan. BACA JUGA:Perindo, Partai Politik yang Dinilai Peduli terhadap Pertanian  Jika transportasi umum dibenahi, kata Johannes, masyarakat tidak hanya menjadikan ERP sebagai satu satunya pilihan. Namun, mereka bisa memilih transportasi umum jika tidak ingin menggunakan ERP. "Apakah zona zona yang akan diterapkan ERP itu sudah ada alternatif koridor untuk orang yang tidak mau memakai ERP, Itu satu. Kedua, apakah untuk transportasi umum sudah sangat tersedia di situ?" kata Johannes dalam Podcast Aksi Nyata #DariKamuUntukIndonesia yang disiarkan di Youtube Partai Perindo, Minggu (5/2/2023). "Jujur aja, bicara MRT, ok dari selatan sampai ke pusat. Timur ke barat gimana? Nah sementara kalau mau diterapkan ERP ini di zona timur barat, orang enggak ada pilihan," sambungnya. BACA JUGA:Susuri Jalan Berlumpur, Perindo Bagikan Paket Sembako untuk Korban Banjir Manado Johannes menambahkan, bahwa ERP dapat diterapkan ketika seluruh wilayah Jakarta dapat terjangkau menggunakan transportasi umum. Sebab, hingga saat ini masih banyak titik di Jakarta yang tidak terjangkau transportasi umum. Tak heran jika masih banyak masyarakat yang justru memilih kendaraan pribadi. Lantaran mereka harus memutar jika menggunakan transportasi umum. "(ERP bisa diterapkan) kalau transportasi umumnya sudah bagus, dan sudah terintegrasi untuk mengcover wilayah bukan hanya jakarta," ucapnya. "ERP itu baik, tapi sebelum sampai ke sana, siapin dulu nih public transportnya, dibenarin dulu deh. Sehingga nanti kalau pemerintah ditanya sama masyarakat 'ya udah kalau enggak mau pakai jalur mahal ini, ini ada publik transportasi'," pungkasnya. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMi8xMi8xNS8xLzE1ODgxNS8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Politisi Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Johannes Saragih menyoroti wacana kebijakan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP). Menurutnya, benahi dulu transportasi umum sebelum membangun sistem ERP. Adapun Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menerapkan jalan berbayar atau ERP di 25 titik guna mengurai kemacetan. BACA JUGA:Perindo, Partai Politik yang Dinilai Peduli terhadap Pertanian  Jika transportasi umum dibenahi, kata Johannes, masyarakat tidak hanya menjadikan ERP sebagai satu satunya pilihan. Namun, mereka bisa memilih transportasi umum jika tidak ingin menggunakan ERP. "Apakah zona zona yang akan diterapkan ERP itu sudah ada alternatif koridor untuk orang yang tidak mau memakai ERP, Itu satu. Kedua, apakah untuk transportasi umum sudah sangat tersedia di situ?" kata Johannes dalam Podcast Aksi Nyata #DariKamuUntukIndonesia yang disiarkan di Youtube Partai Perindo, Minggu (5/2/2023). "Jujur aja, bicara MRT, ok dari selatan sampai ke pusat. Timur ke barat gimana? Nah sementara kalau mau diterapkan ERP ini di zona timur barat, orang enggak ada pilihan," sambungnya. BACA JUGA:Susuri Jalan Berlumpur, Perindo Bagikan Paket Sembako untuk Korban Banjir Manado Johannes menambahkan, bahwa ERP dapat diterapkan ketika seluruh wilayah Jakarta dapat terjangkau menggunakan transportasi umum. Sebab, hingga saat ini masih banyak titik di Jakarta yang tidak terjangkau transportasi umum. Tak heran jika masih banyak masyarakat yang justru memilih kendaraan pribadi. Lantaran mereka harus memutar jika menggunakan transportasi umum. "(ERP bisa diterapkan) kalau transportasi umumnya sudah bagus, dan sudah terintegrasi untuk mengcover wilayah bukan hanya jakarta," ucapnya. "ERP itu baik, tapi sebelum sampai ke sana, siapin dulu nih public transportnya, dibenarin dulu deh. Sehingga nanti kalau pemerintah ditanya sama masyarakat 'ya udah kalau enggak mau pakai jalur mahal ini, ini ada publik transportasi'," pungkasnya.