Indonesia mengalami penurunan Corruption Perception Index (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun pengukuran 2022.https://news.okezone.com/read/2023/02/06/337/2760037/bukan-hanya-indonesia-mahfud-sebut-hampir-seluruh-negara-indeks-persepsi-korupsinya-turunidhttps://news.okezone.com/read/2023/02/06/337/2760037/bukan-hanya-indonesia-mahfud-sebut-hampir-seluruh-negara-indeks-persepsi-korupsinya-turunhttps://news.okezone.com/read/2023/02/06/337/2760037/bukan-hanya-indonesia-mahfud-sebut-hampir-seluruh-negara-indeks-persepsi-korupsinya-turunSenin 06 Februari 2023 16:45 WIBRaka Dwi NoviantoMenko Polhukam Mahfud MD (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2023/02/06/337/2760037/bukan-hanya-indonesia-mahfud-sebut-hampir-seluruh-negara-indeks-persepsi-korupsinya-turun-GcN0a5m8p5.jpgJAKARTA - Indonesia mengalami penurunan Corruption Perception Index (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun pengukuran 2022. Namun, bukan hanya Indonesia melainkan hampir seluruh negara. "Dan harus diketahui bahwa sekarang sudah ini hampir semua negara mengalami penurunan indeks persepsi korupsi termasuk Malaysia, Singapura, Brunei dan seterusnya itu turun juga," kata Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/2/2023). BACA JUGA:Gelar Ratas, Jokowi Bahas Penurunan Indeks Persepsi Korupsi  Salah satu contohnya, kata Mahfud, Timor Leste yang memiliki nilai indeks persepsi korupsi lebih tinggi dari Indonesia. Mahfud menilai, Timor Leste hanya diukur oleh empat lembaga survei. "Karena hanya diukur dr empat lembaga survei, sedangkan kita delapan, tapi enggak apa-apa itu hak dari TII untuk membuat agregasi dam kami menghargai upaya TII sebagai persepsi. Itu bukan fakta sehingga kami perbaiki juga dari sudut persepsi. Berterima kasih kami kepada TII," katanya. Mahfud menambahkan, saat ini pemerintah sedang menyiapkan satu langkah yang konkret tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Setidaknya akan mengikis proses tawar-menawar secara lisan atau tatap muka. "Sehingga enggak ada lagi tawar menawar, apa lewat lisan, apa lewat. Di situ kalau mau proyek dengan Indonesia, ini pedomannya, siapa yang menang, ambil. Itu SPBE terutama untuk APBN. Dan dari SPBE itu, semua akan terkontrol setiap hari oleh pemerinrah pusat. Apa yang terjadi di daerah maupun di masing- masing kementerian lembaga," ujarnya.  BACA JUGA:IPK Anjlok, DPR: Pemberantasan Korupsi di Negara Kita Memang Belum Sempurna Berdasarkan hasil pengukuran Transparency Internasional, IPK Indonesia tahun 2022 turun drastis. Indonesia meraih skor 34/100 atau turun empat poin dari tahun 2021 dengan skor 38/100.JAKARTA - Indonesia mengalami penurunan Corruption Perception Index (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun pengukuran 2022. Namun, bukan hanya Indonesia melainkan hampir seluruh negara. "Dan harus diketahui bahwa sekarang sudah ini hampir semua negara mengalami penurunan indeks persepsi korupsi termasuk Malaysia, Singapura, Brunei dan seterusnya itu turun juga," kata Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/2/2023). BACA JUGA:Gelar Ratas, Jokowi Bahas Penurunan Indeks Persepsi Korupsi  Salah satu contohnya, kata Mahfud, Timor Leste yang memiliki nilai indeks persepsi korupsi lebih tinggi dari Indonesia. Mahfud menilai, Timor Leste hanya diukur oleh empat lembaga survei. "Karena hanya diukur dr empat lembaga survei, sedangkan kita delapan, tapi enggak apa-apa itu hak dari TII untuk membuat agregasi dam kami menghargai upaya TII sebagai persepsi. Itu bukan fakta sehingga kami perbaiki juga dari sudut persepsi. Berterima kasih kami kepada TII," katanya. Mahfud menambahkan, saat ini pemerintah sedang menyiapkan satu langkah yang konkret tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Setidaknya akan mengikis proses tawar-menawar secara lisan atau tatap muka. "Sehingga enggak ada lagi tawar menawar, apa lewat lisan, apa lewat. Di situ kalau mau proyek dengan Indonesia, ini pedomannya, siapa yang menang, ambil. Itu SPBE terutama untuk APBN. Dan dari SPBE itu, semua akan terkontrol setiap hari oleh pemerinrah pusat. Apa yang terjadi di daerah maupun di masing- masing kementerian lembaga," ujarnya.  BACA JUGA:IPK Anjlok, DPR: Pemberantasan Korupsi di Negara Kita Memang Belum Sempurna Berdasarkan hasil pengukuran Transparency Internasional, IPK Indonesia tahun 2022 turun drastis. Indonesia meraih skor 34/100 atau turun empat poin dari tahun 2021 dengan skor 38/100.