Menurut dia, membangun sebuah negara memang memerlukan keahlian, namun hal itu perlu dilandaskan jiwa yang besar agar bisa mencapai tujuannya.https://news.okezone.com/read/2023/02/16/337/2765786/singgung-pidato-bung-karno-bpip-tekankan-bangun-karakter-bangsa-lewat-iptekidhttps://news.okezone.com/read/2023/02/16/337/2765786/singgung-pidato-bung-karno-bpip-tekankan-bangun-karakter-bangsa-lewat-iptekhttps://news.okezone.com/read/2023/02/16/337/2765786/singgung-pidato-bung-karno-bpip-tekankan-bangun-karakter-bangsa-lewat-iptekKamis 16 Februari 2023 01:49 WIBFakhrizal Fakhri Dialog Kebangsaan BPIP di Universitas Diponegoro (Foto: istimewa/Okezone)https://img.okezone.com/content/2023/02/16/337/2765786/singgung-pidato-bung-karno-bpip-tekankan-bangun-karakter-bangsa-lewat-iptek-btznksE8Qz.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wMi8xNS80LzE2Mjc0MS8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Karjono Atmoharsono mengungkap sebuah amanat pendidikan dalam pidato Presiden Soekarno bahwa membangun negara ekonomi, teknik, dan pertahanan adalah pertama-tama adalah membangun jiwa bangsa. Menurut dia, membangun sebuah negara memang memerlukan keahlian, namun hal itu perlu dilandaskan jiwa yang besar agar bisa mencapai tujuannya. "Inilah perlunya, sekali lagi mutlak perlunya, nation and sharacter building," kata Karjono dalam Dialog Kebangsaan Pembinaan Ideologi Pancasila, digelar di Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Rabu (15/2/2023). Ia menambahkan bahwa apalah artinya ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) tanpa adanya iman dan taqwa (Iptaq). "Artinya apa Iptek itu perlu Iptaq," imbuhnya. Baca juga: Jaga Pancasila, Rieke Harap Perguruan Tinggi Jadi 'Think Tank' Negara Anggota Rieke Diah Pitaloka menambahkan bahwa peran Iptek sebagai landasan pembangunan yang berpedoman pada ideologi Pancasila membutuhkan data yang akurat dan presisi. Sehingga diperlukan regulasi atau produk hukum seperti Peraturan Pemerintah dan turunnannya. "Seperti pentingnya Peraturan Daerah yang mengacu pada UU No.11 tahun 2019 tentang Sisnas Iptek serta UU Nomor 23 tahun 2014," kata Rieke. Baca juga: Tingkatkan Kualitas, BPIP Rekomendasikan Lembaga Pendidikan dari PAUD hingga Perguruan Tinggi DirombakKata dia, Pancasila merupakan sebuah ilmu ilmiah dan juga ilmu amaliah. Ilmu tersebut diamalkan dalam setiap pembangunan di segala bidang kehidupan. "Tujuan dari Pancasila sebenarnya adalah Pancasila adil dan makmur. Itu tujuan sebenarnya," ujarnya. Rieke menegaskan bahwa Pancasila merupakan sebuah jalan untuk mewujudkan visi negara Indonesia, menjadi negara merdeka, berkeadilan dan memakmurkan masyarakat. "Pembangunan yang menyeluruh, yang menyatukan antar pulau, kecamatan dan desa, yang disebut semesta berencana," ucapnya. Rieke menyebut, para pendiri bangsa mengamanatkan dalam pembangunan harus berdasarkan hasil riset ilmu pengetahuan dan teknologi. Undang-undang juga tegas mengatakan, kebijakan pembangunan pemerintah harus berlandaskan hasil riset ilmu pengetahuan dan teknologi. "Jadi tidak boleh asumsi, karena kebijakan pembangunan itu menyangkut rakyat, makanya harus hasil riset, artinya harus ada data akurat dan aktual. Bicara tentang Pancasila, maka alokasi anggaran harus berbasis riset berupa data akurat aktual, menggambarkan kebutuhan real rakyat," ucap Anggota Pansus RUU Sisnas IPTEK itu. Rieke mengatakan, perjuangan mulai tampak, salah satunya dengan lahir Undang-undang No 11 tahun 2019. Yakni tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (UU Sisnas IPTEK). Sehingga IPTEK tidak hanya menjadi sekedar ilmu, namun juga harus berkontribusi dalam mengambil kebijakan. "Bahwa untuk memenuhi kontribusi pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan nasional perlu diatur mengenai Sisnas IPTEK," ujar Rieke. "Sains adalah untuk kemaslahatan, untuk kehidupan yang lebih baik. Bukan melahirkan saudara-saudra menjadi sarjana, magister atau doktor, tetapi Sains itu untuk pembangunan nasional," kata Rieke. Turut hadir dalam dialog, Sekda Jateng Sumarso, Deputi BRIN Bidang Kebijakan Pembangunan Mego Pinandito. Lalu ada Wakil Kepala LPPM Bidang Pengabdian Masyarakat IPB, Sofyan Sjaf, dan Dekan Fakultas Hukum Undip, Retno Saraswati. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wMi8xNS80LzE2Mjc0MS8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Karjono Atmoharsono mengungkap sebuah amanat pendidikan dalam pidato Presiden Soekarno bahwa membangun negara ekonomi, teknik, dan pertahanan adalah pertama-tama adalah membangun jiwa bangsa. Menurut dia, membangun sebuah negara memang memerlukan keahlian, namun hal itu perlu dilandaskan jiwa yang besar agar bisa mencapai tujuannya. "Inilah perlunya, sekali lagi mutlak perlunya, nation and sharacter building," kata Karjono dalam Dialog Kebangsaan Pembinaan Ideologi Pancasila, digelar di Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Rabu (15/2/2023). Ia menambahkan bahwa apalah artinya ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) tanpa adanya iman dan taqwa (Iptaq). "Artinya apa Iptek itu perlu Iptaq," imbuhnya. Baca juga: Jaga Pancasila, Rieke Harap Perguruan Tinggi Jadi 'Think Tank' Negara Anggota Rieke Diah Pitaloka menambahkan bahwa peran Iptek sebagai landasan pembangunan yang berpedoman pada ideologi Pancasila membutuhkan data yang akurat dan presisi. Sehingga diperlukan regulasi atau produk hukum seperti Peraturan Pemerintah dan turunnannya. "Seperti pentingnya Peraturan Daerah yang mengacu pada UU No.11 tahun 2019 tentang Sisnas Iptek serta UU Nomor 23 tahun 2014," kata Rieke. Baca juga: Tingkatkan Kualitas, BPIP Rekomendasikan Lembaga Pendidikan dari PAUD hingga Perguruan Tinggi DirombakKata dia, Pancasila merupakan sebuah ilmu ilmiah dan juga ilmu amaliah. Ilmu tersebut diamalkan dalam setiap pembangunan di segala bidang kehidupan. "Tujuan dari Pancasila sebenarnya adalah Pancasila adil dan makmur. Itu tujuan sebenarnya," ujarnya. Rieke menegaskan bahwa Pancasila merupakan sebuah jalan untuk mewujudkan visi negara Indonesia, menjadi negara merdeka, berkeadilan dan memakmurkan masyarakat. "Pembangunan yang menyeluruh, yang menyatukan antar pulau, kecamatan dan desa, yang disebut semesta berencana," ucapnya. Rieke menyebut, para pendiri bangsa mengamanatkan dalam pembangunan harus berdasarkan hasil riset ilmu pengetahuan dan teknologi. Undang-undang juga tegas mengatakan, kebijakan pembangunan pemerintah harus berlandaskan hasil riset ilmu pengetahuan dan teknologi. "Jadi tidak boleh asumsi, karena kebijakan pembangunan itu menyangkut rakyat, makanya harus hasil riset, artinya harus ada data akurat dan aktual. Bicara tentang Pancasila, maka alokasi anggaran harus berbasis riset berupa data akurat aktual, menggambarkan kebutuhan real rakyat," ucap Anggota Pansus RUU Sisnas IPTEK itu. Rieke mengatakan, perjuangan mulai tampak, salah satunya dengan lahir Undang-undang No 11 tahun 2019. Yakni tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (UU Sisnas IPTEK). Sehingga IPTEK tidak hanya menjadi sekedar ilmu, namun juga harus berkontribusi dalam mengambil kebijakan. "Bahwa untuk memenuhi kontribusi pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan nasional perlu diatur mengenai Sisnas IPTEK," ujar Rieke. "Sains adalah untuk kemaslahatan, untuk kehidupan yang lebih baik. Bukan melahirkan saudara-saudra menjadi sarjana, magister atau doktor, tetapi Sains itu untuk pembangunan nasional," kata Rieke. Turut hadir dalam dialog, Sekda Jateng Sumarso, Deputi BRIN Bidang Kebijakan Pembangunan Mego Pinandito. Lalu ada Wakil Kepala LPPM Bidang Pengabdian Masyarakat IPB, Sofyan Sjaf, dan Dekan Fakultas Hukum Undip, Retno Saraswati.