<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>Jenderal Kopassus Pimpin Operasi Pembebasan Pilot Susi Air, Tak Ada Negoisasi untuk KKB Teroris!</title><description>Saat ini, KKB pimpinan Egianus Kogoya sudah terpecah belah.</description><link>https://news.okezone.com/read/2023/02/27/337/2772137/jenderal-kopassus-pimpin-operasi-pembebasan-pilot-susi-air-tak-ada-negoisasi-untuk-kkb-teroris</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://news.okezone.com/read/2023/02/27/337/2772137/jenderal-kopassus-pimpin-operasi-pembebasan-pilot-susi-air-tak-ada-negoisasi-untuk-kkb-teroris"/><item><title>Jenderal Kopassus Pimpin Operasi Pembebasan Pilot Susi Air, Tak Ada Negoisasi untuk KKB Teroris!</title><link>https://news.okezone.com/read/2023/02/27/337/2772137/jenderal-kopassus-pimpin-operasi-pembebasan-pilot-susi-air-tak-ada-negoisasi-untuk-kkb-teroris</link><guid isPermaLink="false">https://news.okezone.com/read/2023/02/27/337/2772137/jenderal-kopassus-pimpin-operasi-pembebasan-pilot-susi-air-tak-ada-negoisasi-untuk-kkb-teroris</guid><pubDate>Senin 27 Februari 2023 15:53 WIB</pubDate><dc:creator>Riana Rizkia</dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2023/02/27/337/2772137/jenderal-kopassus-pimpin-operasi-pembebasan-pilot-susi-air-tak-ada-negoisasi-untuk-kkb-teroris-wg67Bzko6L.jpg" expression="full" type="image/jpeg">KKB Teroris Sandera Pilot Susi Air</media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2023/02/27/337/2772137/jenderal-kopassus-pimpin-operasi-pembebasan-pilot-susi-air-tak-ada-negoisasi-untuk-kkb-teroris-wg67Bzko6L.jpg</image><title>KKB Teroris Sandera Pilot Susi Air</title></images><description>&amp;lt;div class=&quot;vicon&quot;&amp;gt;&amp;lt;iframe width=&quot;100%&quot; height=&quot;340&quot; src=&quot;https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wMi8yMi8xLzE2MzEwOC8wLw==&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&amp;gt;&amp;lt;/iframe&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;
JAKARTA  -Pemerintah tidak boleh memberikan ruang negoisasi yang menguntungkan kelompok teror manapun, termasuk Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua yang meminta Pilot Susi Air, Philips Marks Merthens dengan sejumlah amunisi dan senjata api.
Saat ini, KKB pimpinan Egianus Kogoya sudah terpecah belah dalam beberapa kelompok setelah adanya operasi penyelamatan dari pasukan elite TNI-Polri.
(Baca juga: Hari ke-20 Pilot Susi Air Disandera, Strategi Jenderal Kopassus Ahli Perang Hutan Bikin KKB Terdesak)
Satgas Operasi Damai Cartenz yang dipimpin Brigjen JO Sembiring terus melakukan pencarian dengan menyisir belantara Papua. Pasukan elite gabungan TNI-Polri itu berhasil menyekat pergerakan kelompok teroris Papua tersebut sehingga tidak bisa bergerak bebas.
&quot;Negara tidak boleh memberikan ruang untuk negosiasi dengan kelompok teroris manapun. Mereka adalah Pengkhianat bangsa yang tidak dapat kita tolerir,&quot; kata Anggota Komisi I DPR, Dave Laksono, kepada Okezone, Senin (27/2/2023).
Dave menyakini jika TNI-Polri memiliki kemampuan dan peralatan yang cukup untuk melakukan penyelamatan terhadap pilot asal Selandia Baru tersebut.

&quot;TNI memiliki kemampuan yang handal, peralatan yang cukup dan personel yang banyak untuk melakukan penyelataman. Saya anjurkan segera serang jantung kekuatan utama mereka,&quot; katanya.

Lebih lanjut, Ketua DPP Partai Golkar itu menyebut jika tentara nasional Indonesia pasti memiliki strategi dan pertimbangan tertentu dalam proses penyelamatan pilot susi air.

&quot;Mereka (TNI) tentu memiliki strategi dan pertimbangan tertentu, akan tetapi seluruh dunia menunggu langkah selanjutnya yang TNI ambil, demi menyelamatkan sang pilot tersebut,&quot; katanya.

&quot;Kami selalu meminta agar ada tindakan tegas yang terukur dari TNI dalam penanganan situasi Papua,&quot; pungkasnya.</description><content:encoded>&amp;lt;div class=&quot;vicon&quot;&amp;gt;&amp;lt;iframe width=&quot;100%&quot; height=&quot;340&quot; src=&quot;https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wMi8yMi8xLzE2MzEwOC8wLw==&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&amp;gt;&amp;lt;/iframe&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;
JAKARTA  -Pemerintah tidak boleh memberikan ruang negoisasi yang menguntungkan kelompok teror manapun, termasuk Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua yang meminta Pilot Susi Air, Philips Marks Merthens dengan sejumlah amunisi dan senjata api.
Saat ini, KKB pimpinan Egianus Kogoya sudah terpecah belah dalam beberapa kelompok setelah adanya operasi penyelamatan dari pasukan elite TNI-Polri.
(Baca juga: Hari ke-20 Pilot Susi Air Disandera, Strategi Jenderal Kopassus Ahli Perang Hutan Bikin KKB Terdesak)
Satgas Operasi Damai Cartenz yang dipimpin Brigjen JO Sembiring terus melakukan pencarian dengan menyisir belantara Papua. Pasukan elite gabungan TNI-Polri itu berhasil menyekat pergerakan kelompok teroris Papua tersebut sehingga tidak bisa bergerak bebas.
&quot;Negara tidak boleh memberikan ruang untuk negosiasi dengan kelompok teroris manapun. Mereka adalah Pengkhianat bangsa yang tidak dapat kita tolerir,&quot; kata Anggota Komisi I DPR, Dave Laksono, kepada Okezone, Senin (27/2/2023).
Dave menyakini jika TNI-Polri memiliki kemampuan dan peralatan yang cukup untuk melakukan penyelamatan terhadap pilot asal Selandia Baru tersebut.

&quot;TNI memiliki kemampuan yang handal, peralatan yang cukup dan personel yang banyak untuk melakukan penyelataman. Saya anjurkan segera serang jantung kekuatan utama mereka,&quot; katanya.

Lebih lanjut, Ketua DPP Partai Golkar itu menyebut jika tentara nasional Indonesia pasti memiliki strategi dan pertimbangan tertentu dalam proses penyelamatan pilot susi air.

&quot;Mereka (TNI) tentu memiliki strategi dan pertimbangan tertentu, akan tetapi seluruh dunia menunggu langkah selanjutnya yang TNI ambil, demi menyelamatkan sang pilot tersebut,&quot; katanya.

&quot;Kami selalu meminta agar ada tindakan tegas yang terukur dari TNI dalam penanganan situasi Papua,&quot; pungkasnya.</content:encoded></item></channel></rss>
