MK menolak gugatan UU KUHP.    https://news.okezone.com/read/2023/02/28/337/2772583/breaking-news-mk-tolak-gugatan-uu-kuhp-terkait-somasiidhttps://news.okezone.com/read/2023/02/28/337/2772583/breaking-news-mk-tolak-gugatan-uu-kuhp-terkait-somasihttps://news.okezone.com/read/2023/02/28/337/2772583/breaking-news-mk-tolak-gugatan-uu-kuhp-terkait-somasiSelasa 28 Februari 2023 10:48 WIBAchmad Al FiqriMahkamah Konstitusi (Dok Okezone)https://img.okezone.com/content/2023/02/28/337/2772583/breaking-news-mk-tolak-gugatan-uu-kuhp-Rrjx0dqTUM.jpegJAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi terkait Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). "Menolak permohonan para pemohon tidak dapat diterima,” kata Ketua Ketua Majelis Hakim Anwar Usman saat membacakan amar putusannya pada sidang, Selasa (28/2/2023). Hakim Suharyoto menjelaskan salah satu pertimbangannya, kerugian konstitusional tidak dapat diterima lantaran UU tidak langsung berlaku. Karena itu, MK belum melihat dampak akibat pemberlakuan UU tersebut Sebagai informasi, UU KUHP digugat oleh Zico Leonard Djagardo Simanjuntak. Perkara itu teregristrasi dalam Nomor 1/PUU-XXI/2023. BACA JUGA:Kemenkumham Sebut KUHP Baru Kedepankan Norma Restorative Justice Adapun materi yang dimohonkan pengujian yaitu Pasal 433 ayat (3), Pasal 434 ayat (2), dan Pasal 509 huruf a dan b KUHP terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi terkait Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). "Menolak permohonan para pemohon tidak dapat diterima,” kata Ketua Ketua Majelis Hakim Anwar Usman saat membacakan amar putusannya pada sidang, Selasa (28/2/2023). Hakim Suharyoto menjelaskan salah satu pertimbangannya, kerugian konstitusional tidak dapat diterima lantaran UU tidak langsung berlaku. Karena itu, MK belum melihat dampak akibat pemberlakuan UU tersebut Sebagai informasi, UU KUHP digugat oleh Zico Leonard Djagardo Simanjuntak. Perkara itu teregristrasi dalam Nomor 1/PUU-XXI/2023. BACA JUGA:Kemenkumham Sebut KUHP Baru Kedepankan Norma Restorative Justice Adapun materi yang dimohonkan pengujian yaitu Pasal 433 ayat (3), Pasal 434 ayat (2), dan Pasal 509 huruf a dan b KUHP terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.