Putusan PN Jakarta Pusat tersebut tidak menyasar pada Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal Pemilu 2024.https://news.okezone.com/read/2023/03/02/337/2774419/pn-jakpus-kabulkan-gugatan-partai-prima-kpu-penetapan-parpol-peserta-pemilu-masih-berlaku-sahidhttps://news.okezone.com/read/2023/03/02/337/2774419/pn-jakpus-kabulkan-gugatan-partai-prima-kpu-penetapan-parpol-peserta-pemilu-masih-berlaku-sahhttps://news.okezone.com/read/2023/03/02/337/2774419/pn-jakpus-kabulkan-gugatan-partai-prima-kpu-penetapan-parpol-peserta-pemilu-masih-berlaku-sahKamis 02 Maret 2023 22:54 WIB Muhammad FarhanIlustrasi (Foto: Dok Okezone)https://img.okezone.com/content/2023/03/02/337/2774419/pn-jakpus-kabulkan-gugatan-partai-prima-kpu-penetapan-parpol-peserta-pemilu-masih-berlaku-sah-hsOWU7Ver6.jpeg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wMy8wMi8xLzE2MzY2Ni8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy'ari menyampaikan bahwa penyelenggaraan tahapan Pemilu 2024 yang tengah berlangsung, masih tetap akan dilanjutkan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) yang mengabulkan gugatan Partai Prima dan menyatakan Pemilu 2024 untuk ditunda. Hasyim menegaskan, putusan PN Jakarta Pusat tersebut tidak menyasar pada Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal Pemilu 2024. "Yang pertama tahapan dan jadwal pemilu 2024 itu dituangkan dalam produk hukum berupa Peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal pemilu 2024. Putusan ini tidak menyasar kepada PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal pemilu 2024, sehingga dengan demikian dasar hukum tentang tahapan dan jadwal masih sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat," ujar Hasyim dalam jumpa pers via Zoom, Kamis (2/3/2023). Hasyim menjelaskan, KPU telah menyatakan eksepsi atau perlawanan sebagai bentuk jawaban atas putusan PN Jakarta Pusat tersebut. Landasan eksepsi tersebut, kata Hasyim, lantaran gugatan Partai Prima selaku parpol tersebut sudah diuji sebelumnya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Baca juga: PN Jakpus Minta Pemilu Ditunda, KPU Segera Ajukan Banding "Kami sampaikan bahwa kewenangan untuk menguji produk-produk pejabatan urusan negara dalam hal ini KPU, sebagai penyelenggara negara yang khususnya menyelenggarakan pemilu itu ranah wewenangnya ada di PTUN dan kami nyatakan bahwa ini sudah diuji oleh PTUN yang tadi dinyatakan tidak dapat diterima sehingga dengan begitu keputusan KPU tentang penetapan parpol peserta pemilu 2024 masih berlaku sah," tegas Hasyim. Baca juga: Ditemukan Masalah dalam e-Coklit, KPU: Itu Hanya Alat BantuSebelumnya, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menerima gugatan Partai Prima terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Alhasil, KPU RI diminta untuk menunda Pemilu sampai 2025. "Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya," tulis putusan PN Jakarta Pusat yang dikutip, Kamis, (2/3/2023). Dalam gugatannya, Partai Prima menggugat KPU RI dikarenakan merasa dirugikan lantaran dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) calon peserta Pemilu. Bahwa Partai Prima dirugikan oleh KPU RI dalam melakukan verifikasi administrasi partai politik yang kemudian ditetapkan dalam Rekapitulasi Hasil Verifikasi admnistrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang diterima Penggugat pada tanggal 15 Oktober 2022 Pukul 00.35 WIB yang menyatakan status akhir Penggugat (Partai Rakyat Adil Makmur) Tidak Memenuhi Syarat (TMS). <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wMy8wMi8xLzE2MzY2Ni8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy'ari menyampaikan bahwa penyelenggaraan tahapan Pemilu 2024 yang tengah berlangsung, masih tetap akan dilanjutkan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) yang mengabulkan gugatan Partai Prima dan menyatakan Pemilu 2024 untuk ditunda. Hasyim menegaskan, putusan PN Jakarta Pusat tersebut tidak menyasar pada Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal Pemilu 2024. "Yang pertama tahapan dan jadwal pemilu 2024 itu dituangkan dalam produk hukum berupa Peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal pemilu 2024. Putusan ini tidak menyasar kepada PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal pemilu 2024, sehingga dengan demikian dasar hukum tentang tahapan dan jadwal masih sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat," ujar Hasyim dalam jumpa pers via Zoom, Kamis (2/3/2023). Hasyim menjelaskan, KPU telah menyatakan eksepsi atau perlawanan sebagai bentuk jawaban atas putusan PN Jakarta Pusat tersebut. Landasan eksepsi tersebut, kata Hasyim, lantaran gugatan Partai Prima selaku parpol tersebut sudah diuji sebelumnya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Baca juga: PN Jakpus Minta Pemilu Ditunda, KPU Segera Ajukan Banding "Kami sampaikan bahwa kewenangan untuk menguji produk-produk pejabatan urusan negara dalam hal ini KPU, sebagai penyelenggara negara yang khususnya menyelenggarakan pemilu itu ranah wewenangnya ada di PTUN dan kami nyatakan bahwa ini sudah diuji oleh PTUN yang tadi dinyatakan tidak dapat diterima sehingga dengan begitu keputusan KPU tentang penetapan parpol peserta pemilu 2024 masih berlaku sah," tegas Hasyim. Baca juga: Ditemukan Masalah dalam e-Coklit, KPU: Itu Hanya Alat BantuSebelumnya, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menerima gugatan Partai Prima terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Alhasil, KPU RI diminta untuk menunda Pemilu sampai 2025. "Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya," tulis putusan PN Jakarta Pusat yang dikutip, Kamis, (2/3/2023). Dalam gugatannya, Partai Prima menggugat KPU RI dikarenakan merasa dirugikan lantaran dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) calon peserta Pemilu. Bahwa Partai Prima dirugikan oleh KPU RI dalam melakukan verifikasi administrasi partai politik yang kemudian ditetapkan dalam Rekapitulasi Hasil Verifikasi admnistrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang diterima Penggugat pada tanggal 15 Oktober 2022 Pukul 00.35 WIB yang menyatakan status akhir Penggugat (Partai Rakyat Adil Makmur) Tidak Memenuhi Syarat (TMS).