Wapres KH Ma'ruf Amin mempertanyakan kewenangan PN untuk memutuskan penundaan pemilu.https://news.okezone.com/read/2023/03/03/337/2774661/wapres-apakah-ada-kewenangan-pn-untuk-menetapkan-penundaan-pemiluidhttps://news.okezone.com/read/2023/03/03/337/2774661/wapres-apakah-ada-kewenangan-pn-untuk-menetapkan-penundaan-pemiluhttps://news.okezone.com/read/2023/03/03/337/2774661/wapres-apakah-ada-kewenangan-pn-untuk-menetapkan-penundaan-pemiluJum'at 03 Maret 2023 11:41 WIBBinti MufaridaWapres KH Ma'ruf Amin. (MPI/Binti Mufarida)https://img.okezone.com/content/2023/03/03/337/2774661/wapres-apakah-ada-kewenangan-pn-untuk-menetapkan-penundaan-pemilu-ZeEepjkqZq.jpg JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menanggapi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN) yang meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024. Putusan PN Jakpus itu mengabulkan gugatan Partai Prima. Wapres mengatakan, persoalan ini harus dikaji lebih lanjut. Hal itu mengingat, Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih akan banding terhadap putusan PN Jakpus ini. “Saya kira itu kan putusan dari PN ya, dari pihak yudikatif. Ya kita tunggu kan sekarang KPU banding, karena memang masalah ini kan bukan masalah mudah ya,” kata Wapres kepada awak media di Istana Wapres, Jumat (3/3/2023). Ma'ruf Amin menyebutkan, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD telah bereaksi terhadap putusan PN ini. BACA JUGA:MA Bilang Putusan PN Jakpus Tunda Pemilu 2024 Bisa Dibatalkan “Apakah ada kewenangan PN untuk menetapkan penundaan pemilu itu? Ini yang sedang dilakukan pengkajian ya. Saya kira Menko Polhukam sudah bereaksi. Saya kira kemudian KPU sedang banding, karena itu kita tunggu saja,” tutur Wapres. Ia menegaskan, putusan dari PN Jakpus ini tidak akan mengganggu pelaksanaan Pemilu. “Persiapan tentu berlanjut. Ini kan baru ada putusan yang belum tentu nanti itu memperoleh legitimasi kan putusan itu. Itu nanti akan ada proses. Kita tunggu saja. Pemerintah juga nanti bersikap,” tuturnya. JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menanggapi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN) yang meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024. Putusan PN Jakpus itu mengabulkan gugatan Partai Prima. Wapres mengatakan, persoalan ini harus dikaji lebih lanjut. Hal itu mengingat, Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih akan banding terhadap putusan PN Jakpus ini. “Saya kira itu kan putusan dari PN ya, dari pihak yudikatif. Ya kita tunggu kan sekarang KPU banding, karena memang masalah ini kan bukan masalah mudah ya,” kata Wapres kepada awak media di Istana Wapres, Jumat (3/3/2023). Ma'ruf Amin menyebutkan, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD telah bereaksi terhadap putusan PN ini. BACA JUGA:MA Bilang Putusan PN Jakpus Tunda Pemilu 2024 Bisa Dibatalkan “Apakah ada kewenangan PN untuk menetapkan penundaan pemilu itu? Ini yang sedang dilakukan pengkajian ya. Saya kira Menko Polhukam sudah bereaksi. Saya kira kemudian KPU sedang banding, karena itu kita tunggu saja,” tutur Wapres. Ia menegaskan, putusan dari PN Jakpus ini tidak akan mengganggu pelaksanaan Pemilu. “Persiapan tentu berlanjut. Ini kan baru ada putusan yang belum tentu nanti itu memperoleh legitimasi kan putusan itu. Itu nanti akan ada proses. Kita tunggu saja. Pemerintah juga nanti bersikap,” tuturnya.