Presiden tidak ada intervensi, karena pemilu itu urusan KPU, lembaga independen yamg dihormati.https://news.okezone.com/read/2023/03/08/337/2777526/soal-pn-jakpus-tunda-pemilu-presiden-tidak-intervensi-itu-urusan-kpuidhttps://news.okezone.com/read/2023/03/08/337/2777526/soal-pn-jakpus-tunda-pemilu-presiden-tidak-intervensi-itu-urusan-kpuhttps://news.okezone.com/read/2023/03/08/337/2777526/soal-pn-jakpus-tunda-pemilu-presiden-tidak-intervensi-itu-urusan-kpuRabu 08 Maret 2023 14:19 WIBAchmad Al FiqriIlustrasi (Foto : Okezone.com)https://img.okezone.com/content/2023/03/08/337/2777526/soal-pn-jakpus-tunda-pemilu-presiden-tidak-intervensi-itu-urusan-kpu-4ld3S6zZmK.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wMy8wNy8xLzE2Mzg4Ni8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menegaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mengintervensi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) yang mengabulkan gugatan Partai Prima dengan menunda Pemilu 2024. "Presiden tidak ada intervensi, karena pemilu itu urusan KPU, lembaga independen yamg dihormati," terang Moeldoko saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (8/3/2023). Moeldoko pun enggan mengomentari terkait putusan PN Jakpus. Menurutnya, pemerintah tak berwenang untuk mengomentari putusan yang mengabulkan penundaan Pemilu 2024. "Apa yang dikomentari? Ini kan enggak ada hubungannya sama pemerintahan, ini kan hubungan antara parpol dengan pengadilan. Jadi enggak ada hubungannya dengan pemerintahan," kata Moeldoko. BACA JUGA: Soal Pemilu Ditunda, KPU Ajukan Banding atas Putusan PN Jakpus Pekan Ini Sebagai informasi, PN Jakpus sebelumnya telah menerima gugatan Partai Prima terhadap KPU RI. Alhasil, KPU RI diminta untuk menunda Pemilu sampai 2025. "Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya," tulis putusan PN Jakarta Pusat yang dikutip, Kamis 2 Maret 2023. Dalam gugatannya, Partai Prima menggugat KPU RI dikarenakan merasa dirugikan lantaran dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai calon peserta Pemilu.Partai Prima dinyatakan TMS lantaran tak lolos tahap verifikasi administrasi partai politik yang kemudian ditetapkan dalam Rekapitulasi Hasil Verifikasi admnistrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu. Hal ini berakibat Partai Prima tidak bisa mengikuti tahapan pemilu selanjutnya berupa verifikasi faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024.<div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wMy8wNy8xLzE2Mzg4Ni8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menegaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mengintervensi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) yang mengabulkan gugatan Partai Prima dengan menunda Pemilu 2024. "Presiden tidak ada intervensi, karena pemilu itu urusan KPU, lembaga independen yamg dihormati," terang Moeldoko saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (8/3/2023). Moeldoko pun enggan mengomentari terkait putusan PN Jakpus. Menurutnya, pemerintah tak berwenang untuk mengomentari putusan yang mengabulkan penundaan Pemilu 2024. "Apa yang dikomentari? Ini kan enggak ada hubungannya sama pemerintahan, ini kan hubungan antara parpol dengan pengadilan. Jadi enggak ada hubungannya dengan pemerintahan," kata Moeldoko. BACA JUGA: Soal Pemilu Ditunda, KPU Ajukan Banding atas Putusan PN Jakpus Pekan Ini Sebagai informasi, PN Jakpus sebelumnya telah menerima gugatan Partai Prima terhadap KPU RI. Alhasil, KPU RI diminta untuk menunda Pemilu sampai 2025. "Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya," tulis putusan PN Jakarta Pusat yang dikutip, Kamis 2 Maret 2023. Dalam gugatannya, Partai Prima menggugat KPU RI dikarenakan merasa dirugikan lantaran dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai calon peserta Pemilu.Partai Prima dinyatakan TMS lantaran tak lolos tahap verifikasi administrasi partai politik yang kemudian ditetapkan dalam Rekapitulasi Hasil Verifikasi admnistrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu. Hal ini berakibat Partai Prima tidak bisa mengikuti tahapan pemilu selanjutnya berupa verifikasi faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024.