Pendalaman dilakukan setelah KPK mendeteksi 134 pegawai pajak punya saham di 280 perusahaan.https://news.okezone.com/read/2023/03/09/337/2777941/134-pegawai-pajak-punya-saham-di-280-perusahan-kpk-kami-sedang-dalamiidhttps://news.okezone.com/read/2023/03/09/337/2777941/134-pegawai-pajak-punya-saham-di-280-perusahan-kpk-kami-sedang-dalamihttps://news.okezone.com/read/2023/03/09/337/2777941/134-pegawai-pajak-punya-saham-di-280-perusahan-kpk-kami-sedang-dalamiKamis 09 Maret 2023 08:30 WIBAchmad Al FiqriIlustrasi (Foto : Antara)https://img.okezone.com/content/2023/03/09/337/2777941/134-pegawai-pajak-punya-saham-di-280-perusahan-kpk-kami-sedang-dalami-l5txqjRVBf.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wMy8wNy8xLzE2MzkxNy8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh ratusan pegawai pajak. Langkah tersebut dilakukan setelah KPK mendeteksi 134 pegawai pajak punya saham di 280 perusahaan. "Kalau perusahaannya apa saja, sedang kita dalami. Ini bervariasi. Kalau lihat namanya sih ada yang katering segala macam," kata Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan saat jumpa pers di kantornya, Jakarta Selatan, Rabu (8/3/2023). BACA JUGA: KPK Bilang Konsultan Rafael Alun Bekas Pemeriksa di Ditjen Pajak Pahala menjelaskan, adanya ASN yang memiliki saham di perusahaan bersiko konflik kepentingan. Apalagi, bila sahamnya ditanam di perusahaan konsultan pajak. "Apa sih risiko dari pegawai pajak? Dia berhubungan dengan wajib pajak dan risiko korupsinya, dia menerima sesuatu dengan wewenangnya, kan dia punya wewenang dan jabatan," tutur Pahala. "Kenapa kita bilang berisiko konsultan pajak, karena dengan wewenangnya dia bisa menerima sesuatu dengan wewenang dan jabatannya," tambahnya. BACA JUGA: KPK Ungkap Ratusan Pegawai Pajak Catut Nama Istri dalam Kepemilikan Saham Ia mengatakan, larangan kepemilikan saham oleh ASN masih belum tegas diatur dalam perundang-undangan. Misalnya PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. "Kalau dulu tegas, bukan pemegang saham, berbisnis tidak boleh. tidak boleh pegawai negeri berbisnis. Makanya nama istri rata-rata, kan pegawainya engga boleh," ucap Pahala.Dibetitakan sebelumnya, KPK mengungkapkan sebanyak ratusan pegawai pajak yang puna sahan perisahaan, mayoritas mencatut nama istri dalam kepemilikan saham. "Jadi yang kita temukan 134 ini untuk pegawai pajak saja, jadi bukan Kemenkeu dan itu saham yang dimiliki baik oleh yang bersangkutan maupun istri. Sebagian besar sih nama istri, tetapikan kalau di LHKPN yang bersangkutan dan istri dianggap sama," kata Pahala Nainggolan.<div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wMy8wNy8xLzE2MzkxNy8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh ratusan pegawai pajak. Langkah tersebut dilakukan setelah KPK mendeteksi 134 pegawai pajak punya saham di 280 perusahaan. "Kalau perusahaannya apa saja, sedang kita dalami. Ini bervariasi. Kalau lihat namanya sih ada yang katering segala macam," kata Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan saat jumpa pers di kantornya, Jakarta Selatan, Rabu (8/3/2023). BACA JUGA: KPK Bilang Konsultan Rafael Alun Bekas Pemeriksa di Ditjen Pajak Pahala menjelaskan, adanya ASN yang memiliki saham di perusahaan bersiko konflik kepentingan. Apalagi, bila sahamnya ditanam di perusahaan konsultan pajak. "Apa sih risiko dari pegawai pajak? Dia berhubungan dengan wajib pajak dan risiko korupsinya, dia menerima sesuatu dengan wewenangnya, kan dia punya wewenang dan jabatan," tutur Pahala. "Kenapa kita bilang berisiko konsultan pajak, karena dengan wewenangnya dia bisa menerima sesuatu dengan wewenang dan jabatannya," tambahnya. BACA JUGA: KPK Ungkap Ratusan Pegawai Pajak Catut Nama Istri dalam Kepemilikan Saham Ia mengatakan, larangan kepemilikan saham oleh ASN masih belum tegas diatur dalam perundang-undangan. Misalnya PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. "Kalau dulu tegas, bukan pemegang saham, berbisnis tidak boleh. tidak boleh pegawai negeri berbisnis. Makanya nama istri rata-rata, kan pegawainya engga boleh," ucap Pahala.Dibetitakan sebelumnya, KPK mengungkapkan sebanyak ratusan pegawai pajak yang puna sahan perisahaan, mayoritas mencatut nama istri dalam kepemilikan saham. "Jadi yang kita temukan 134 ini untuk pegawai pajak saja, jadi bukan Kemenkeu dan itu saham yang dimiliki baik oleh yang bersangkutan maupun istri. Sebagian besar sih nama istri, tetapikan kalau di LHKPN yang bersangkutan dan istri dianggap sama," kata Pahala Nainggolan.