Komisi VI DPR RI meminta semua pihak untuk menghentikan politisisasi terhadap insiden kebakaran pipa di Depo Pertamina Plumpang.https://news.okezone.com/read/2023/03/16/337/2781882/dpr-jangan-ada-politisasi-kebakaran-depo-pertamina-plumpangidhttps://news.okezone.com/read/2023/03/16/337/2781882/dpr-jangan-ada-politisasi-kebakaran-depo-pertamina-plumpanghttps://news.okezone.com/read/2023/03/16/337/2781882/dpr-jangan-ada-politisasi-kebakaran-depo-pertamina-plumpangKamis 16 Maret 2023 00:05 WIBAntaraKebakaran Depo Pertamina Plumpang (Foto: MPI)https://img.okezone.com/content/2023/03/16/337/2781882/dpr-jangan-ada-politisasi-kebakaran-depo-pertamina-plumpang-PTEw6AeYXX.jpg <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wMy8xMS8xLzE2NDE0NC8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Komisi VI DPR RI meminta semua pihak untuk menghentikan politisisasi terhadap insiden kebakaran pipa di Depo Pertamina Plumpang, Koja, Jakarta Utara yang terjadi pada 3 Maret 2023. Hal itu diutarakan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung, saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta. “Hal-hal seperti ini ketika dipolitisasi tentu akan menjadi runyam, mengaburkan masalah dan akhirnya tidak bisa mengambil keputusan-keputusan yang penting, yang harus diambil, karena (pertimbangannya) kemudian menjadi populis atau tidak,” ujarnya dilansir Antara, Rabu (15/3/2023). BACA JUGA: Dinyatakan Hilang saat Kebakaran Depo Plumpang, Jenazah Bocah 9 Tahun Tiba di Rumah Duka    Berdasarkan paparan Dirut Pertamina, persoalan pemukiman masyarakat yang berada di dekat lokasi Depo Plumpang sudah berlangsung hingga puluhan tahun. Oleh karena itu, semua tahu bahwa ada risiko kebakaran di lokasi tersebut. “Karena memang dekat sekali risikonya terhadap sumber bahaya itu. Nah, tapi keputusan-keputusan yang benar, walaupun pahit, tidak bisa diambil karena menjadi politis,” ujar Martin. Oleh sebab itu, dia meminta semua pihak untuk menghentikan politisasi terkait insiden kebakaran Depo Pertamina Plumpang ini. “Jadi please, kita stop persoalan itu, kita lihat masalahnya (secara obyektif),” katanya. BACA JUGA: BPBD DKI Jakarta Data Rumah Warga Terdampak Kebakaran Depo Pertamina Plumpang Masih kata Martin, dari peta yang disampaikan oleh Pertamina, sejak tahun 1986 sudah ada masyarakat yang menghuni sekitar lokasi Depo BBM Plumpang. Ada juga informasi di berbagai berita bahwa sudah ada masyarakat di sana yang membayar pajak Bumi dan Bangunan (PPB) dari tahun 1986. Pajak PPB tersebut tentu dibayarkan atas hak alas tertentu. Itu sudah ada sejak tahun 1986.  “Saya minta kepada semua pihak, please stop politisasi, supaya kita bisa ambil keputusan yang terbaik,” imbaunya. Martin mengajak semua pihak untuk melihat kasus ini dengan obyektif dan meminta kajian terhadap keamanan seluruh fasilitas segera dilakukan, untuk selanjutnya dapat segera diputuskan langkah-langkah mitigasi ke depannya. “Ini menjadi satu pelajaran berharga yang tidak boleh lagi terulang. Jadi apa yang harus dilakukan ke depan? tentu kita harus tahu dulu duduk masalahnya, lalu kita baca sama-sama, apa langkah-langkah ke depan,” kata Martin. “Jadi, ayo kita hadapi, ayo kita atasi. Dan juga kita minta seluruh lembaga terkait untuk bersama-sama menyelesaikan masalah ini,” tutup Martin. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wMy8xMS8xLzE2NDE0NC8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Komisi VI DPR RI meminta semua pihak untuk menghentikan politisisasi terhadap insiden kebakaran pipa di Depo Pertamina Plumpang, Koja, Jakarta Utara yang terjadi pada 3 Maret 2023. Hal itu diutarakan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung, saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta. “Hal-hal seperti ini ketika dipolitisasi tentu akan menjadi runyam, mengaburkan masalah dan akhirnya tidak bisa mengambil keputusan-keputusan yang penting, yang harus diambil, karena (pertimbangannya) kemudian menjadi populis atau tidak,” ujarnya dilansir Antara, Rabu (15/3/2023). BACA JUGA: Dinyatakan Hilang saat Kebakaran Depo Plumpang, Jenazah Bocah 9 Tahun Tiba di Rumah Duka    Berdasarkan paparan Dirut Pertamina, persoalan pemukiman masyarakat yang berada di dekat lokasi Depo Plumpang sudah berlangsung hingga puluhan tahun. Oleh karena itu, semua tahu bahwa ada risiko kebakaran di lokasi tersebut. “Karena memang dekat sekali risikonya terhadap sumber bahaya itu. Nah, tapi keputusan-keputusan yang benar, walaupun pahit, tidak bisa diambil karena menjadi politis,” ujar Martin. Oleh sebab itu, dia meminta semua pihak untuk menghentikan politisasi terkait insiden kebakaran Depo Pertamina Plumpang ini. “Jadi please, kita stop persoalan itu, kita lihat masalahnya (secara obyektif),” katanya. BACA JUGA: BPBD DKI Jakarta Data Rumah Warga Terdampak Kebakaran Depo Pertamina Plumpang Masih kata Martin, dari peta yang disampaikan oleh Pertamina, sejak tahun 1986 sudah ada masyarakat yang menghuni sekitar lokasi Depo BBM Plumpang. Ada juga informasi di berbagai berita bahwa sudah ada masyarakat di sana yang membayar pajak Bumi dan Bangunan (PPB) dari tahun 1986. Pajak PPB tersebut tentu dibayarkan atas hak alas tertentu. Itu sudah ada sejak tahun 1986.  “Saya minta kepada semua pihak, please stop politisasi, supaya kita bisa ambil keputusan yang terbaik,” imbaunya. Martin mengajak semua pihak untuk melihat kasus ini dengan obyektif dan meminta kajian terhadap keamanan seluruh fasilitas segera dilakukan, untuk selanjutnya dapat segera diputuskan langkah-langkah mitigasi ke depannya. “Ini menjadi satu pelajaran berharga yang tidak boleh lagi terulang. Jadi apa yang harus dilakukan ke depan? tentu kita harus tahu dulu duduk masalahnya, lalu kita baca sama-sama, apa langkah-langkah ke depan,” kata Martin. “Jadi, ayo kita hadapi, ayo kita atasi. Dan juga kita minta seluruh lembaga terkait untuk bersama-sama menyelesaikan masalah ini,” tutup Martin.