Pemerintah meminta agar momen buka puasa bersama selama Ramadhan 1444 H agar ditiadakan untuk kalangan pejabat hingga pegawai pemerintahhttps://news.okezone.com/read/2023/03/23/337/2786209/asn-dilarang-bukber-dpr-pertanyakan-konser-musik-puluhan-ribu-orang-dibolehkanidhttps://news.okezone.com/read/2023/03/23/337/2786209/asn-dilarang-bukber-dpr-pertanyakan-konser-musik-puluhan-ribu-orang-dibolehkanhttps://news.okezone.com/read/2023/03/23/337/2786209/asn-dilarang-bukber-dpr-pertanyakan-konser-musik-puluhan-ribu-orang-dibolehkanKamis 23 Maret 2023 17:17 WIBKiswondariWakil Ketua DPR Ahmad Sahroni (Foto; Instagram)https://img.okezone.com/content/2023/03/23/337/2786209/asn-dilarang-bukber-dpr-pertanyakan-konser-musik-puluhan-ribu-orang-dibolehkan-RUcbqDOdtx.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wMy8yMy80LzE2NDU2Mi81L3g4amRqaDg=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Pemerintah meminta agar momen buka puasa bersama selama Ramadhan 1444 H agar ditiadakan untuk kalangan pejabat hingga pegawai pemerintah. Surat tersebut ditujukan kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, dan kepala badan/lembaga. Sebab penanganan Covid-19 saat ini dalam transisi dari pandemi menuju endemi sehingga masih diperlukan kehati-hatian. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni khawatir masyarakat jadi berspekulasi dan pesimistis terkait pembatasan aktivitas buka puasa, walaupun sampai saat ini hanya berlaku di ranah pejabat dan ASN. “Dengan segala hormat, saya agak bingung dengan arahan ini. Dan walaupun hanya berlaku untuk ASN, namun ini saya rasa bisa menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat tentang apa yang sebenarnya tengah terjadi,” kata Sahroni kepada wartawan, Kamis (23/3/2023). Politikus Partai Nasdem ini juga mengaku bingung lantaran sebelumnya banyak kegiatan skala besar, seperti konser musik yang jumlah orangnya jauh lebih besar dari buka puasa bersama, namun justru diperbolehkan. BACA JUGA: Jalanan di Jaksel Lengang Jelang Buka Puasa Hari Pertama    Sehingga, ia pun mengaku tidak mengerti kenapa agenda buka puasa justru mendapat pembatasan meskipun transisi pandemi Covid-19 menuju endemi yang jadi alasan. BACA JUGA: 1,9 Miliar Muslim di Seluruh Dunia Sambut Ramadhan, Ini Negara yang Paling Lama Puasa hingga 18 Jam “Jika alasannya untuk penanggulangan Covid-19, saya mencatat setahun belakangan ini begitu banyak acara besar yang diselenggarakan tanpa protokol covid lagi. Konser besar (dihadiri) sampai ratusan ribu orang, acara kenegaraan juga ada yang sampai dihadiri 1 juta orang, semuanya dilakukan secara lancar-lancar saja. Acara buka puasa ini saya kira sebanyak-banyaknya paling hanya 500 orang,” ujarnya.Legislator DKI ini juga menegaskan bahwa dirinya bukan dalam posisi kontra terhadap keputusan presiden. Dirinya hanya ingin agar arahan ini disertai alasan yang lebih konkret agar masyarakat mendapat kejelasan dan tidak menduga-duga. “Saya bukan ingin dalam posisi kontra dengan kebijakan Pak Presiden, namun kami rakyat perlu alasan yang lebih konkret, itu saja sebenarnya. Agar tidak terjadi persepsi macam-macam di masyarakat tentang kondisi negara kita saat ini,” pungkas Sahroni. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wMy8yMy80LzE2NDU2Mi81L3g4amRqaDg=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Pemerintah meminta agar momen buka puasa bersama selama Ramadhan 1444 H agar ditiadakan untuk kalangan pejabat hingga pegawai pemerintah. Surat tersebut ditujukan kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, dan kepala badan/lembaga. Sebab penanganan Covid-19 saat ini dalam transisi dari pandemi menuju endemi sehingga masih diperlukan kehati-hatian. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni khawatir masyarakat jadi berspekulasi dan pesimistis terkait pembatasan aktivitas buka puasa, walaupun sampai saat ini hanya berlaku di ranah pejabat dan ASN. “Dengan segala hormat, saya agak bingung dengan arahan ini. Dan walaupun hanya berlaku untuk ASN, namun ini saya rasa bisa menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat tentang apa yang sebenarnya tengah terjadi,” kata Sahroni kepada wartawan, Kamis (23/3/2023). Politikus Partai Nasdem ini juga mengaku bingung lantaran sebelumnya banyak kegiatan skala besar, seperti konser musik yang jumlah orangnya jauh lebih besar dari buka puasa bersama, namun justru diperbolehkan. BACA JUGA: Jalanan di Jaksel Lengang Jelang Buka Puasa Hari Pertama    Sehingga, ia pun mengaku tidak mengerti kenapa agenda buka puasa justru mendapat pembatasan meskipun transisi pandemi Covid-19 menuju endemi yang jadi alasan. BACA JUGA: 1,9 Miliar Muslim di Seluruh Dunia Sambut Ramadhan, Ini Negara yang Paling Lama Puasa hingga 18 Jam “Jika alasannya untuk penanggulangan Covid-19, saya mencatat setahun belakangan ini begitu banyak acara besar yang diselenggarakan tanpa protokol covid lagi. Konser besar (dihadiri) sampai ratusan ribu orang, acara kenegaraan juga ada yang sampai dihadiri 1 juta orang, semuanya dilakukan secara lancar-lancar saja. Acara buka puasa ini saya kira sebanyak-banyaknya paling hanya 500 orang,” ujarnya.Legislator DKI ini juga menegaskan bahwa dirinya bukan dalam posisi kontra terhadap keputusan presiden. Dirinya hanya ingin agar arahan ini disertai alasan yang lebih konkret agar masyarakat mendapat kejelasan dan tidak menduga-duga. “Saya bukan ingin dalam posisi kontra dengan kebijakan Pak Presiden, namun kami rakyat perlu alasan yang lebih konkret, itu saja sebenarnya. Agar tidak terjadi persepsi macam-macam di masyarakat tentang kondisi negara kita saat ini,” pungkas Sahroni.