Totok Hariyono mengatakan, politik sara dan identitas menjadi ancaman nyata yang wajib dihindari https://news.okezone.com/read/2023/03/25/337/2787121/bawaslu-ingatkan-parpol-tak-gunakan-politisasi-sara-dan-identitas-jelang-pemilu-2024idhttps://news.okezone.com/read/2023/03/25/337/2787121/bawaslu-ingatkan-parpol-tak-gunakan-politisasi-sara-dan-identitas-jelang-pemilu-2024https://news.okezone.com/read/2023/03/25/337/2787121/bawaslu-ingatkan-parpol-tak-gunakan-politisasi-sara-dan-identitas-jelang-pemilu-2024Sabtu 25 Maret 2023 11:19 WIBBachtiar RojabAnggota Bawaslu Totok Hariyono/Foto: Bachtiar Rojabhttps://img.okezone.com/content/2023/03/25/337/2787121/bawaslu-ingatkan-parpol-tak-gunakan-politisasi-sara-dan-identitas-jelang-pemilu-2024-dihYnedA7v.jpg <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wMy8xNC8xLzE2NDI5NC81L3g4ajRiaGI=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mewanti-wanti partai politik agar tidak berkampanye menggunakaan politisasi SARA maupun politisasi agama. Anggota Bawaslu, Totok Hariyono mengatakan, politik sara dan identitas menjadi ancaman nyata yang wajib dihindari. Sebab, hal tersebut mengundang perpecahan bagi masyarakat Indonesia.  BACA JUGA: Jembatan Darurat Cikereteg Bogor Retak, Kini Hanya Bisa Dilintasi Motor "Dua-duanya tentu akan melahirkan perbedaan yang tajam. Nah ini yang kita harapkan politik identitas politik sara itu tidak digunakan dalam proses pemilu ini," ujar Totok di Hotel Grand Sahid Jakarta, Sabtu (25/3/2023). Totok berharap, mereka yang bakal bertarung di Pemilu 2024 menjadi sosok negarawan yang tidak mengunggah perbedaan-perbedaan yang terjadi.  BACA JUGA: Isyarat Persahabatan, Vatikan Kembalikan 3 Patung Parthenon Berusia 2.500 Tahun ke Yunani  "Karena identitas itu given, pemberian langsung dari tuhan yang kita tidak bisa menolak. Saya mau suku dari jawa, bali, irian tidak bisa menolak. Saya beragama islam Hindu, Kristen, juga dari lahir," paparnya. "Tapi jangan perbedaan-perbedaan ini di eksploitasi, digunakan untuk merauh kekuasaan. Saya pikir mari kita bisa menahan diri lah, apalagi peserta pemilu ini calon negarawan mana yang peka terhadap masyarakat mana yang tidak peka," sambungnya. Totok menambahkan, hal itulah yang menjadikan Bawaslu menggelar diskusi dengan mengundang tokoh-tokoh agama terkait politisasi.  <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wMy8xNC8xLzE2NDI5NC81L3g4ajRiaGI=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mewanti-wanti partai politik agar tidak berkampanye menggunakaan politisasi SARA maupun politisasi agama. Anggota Bawaslu, Totok Hariyono mengatakan, politik sara dan identitas menjadi ancaman nyata yang wajib dihindari. Sebab, hal tersebut mengundang perpecahan bagi masyarakat Indonesia.  BACA JUGA: Jembatan Darurat Cikereteg Bogor Retak, Kini Hanya Bisa Dilintasi Motor "Dua-duanya tentu akan melahirkan perbedaan yang tajam. Nah ini yang kita harapkan politik identitas politik sara itu tidak digunakan dalam proses pemilu ini," ujar Totok di Hotel Grand Sahid Jakarta, Sabtu (25/3/2023). Totok berharap, mereka yang bakal bertarung di Pemilu 2024 menjadi sosok negarawan yang tidak mengunggah perbedaan-perbedaan yang terjadi.  BACA JUGA: Isyarat Persahabatan, Vatikan Kembalikan 3 Patung Parthenon Berusia 2.500 Tahun ke Yunani  "Karena identitas itu given, pemberian langsung dari tuhan yang kita tidak bisa menolak. Saya mau suku dari jawa, bali, irian tidak bisa menolak. Saya beragama islam Hindu, Kristen, juga dari lahir," paparnya. "Tapi jangan perbedaan-perbedaan ini di eksploitasi, digunakan untuk merauh kekuasaan. Saya pikir mari kita bisa menahan diri lah, apalagi peserta pemilu ini calon negarawan mana yang peka terhadap masyarakat mana yang tidak peka," sambungnya. Totok menambahkan, hal itulah yang menjadikan Bawaslu menggelar diskusi dengan mengundang tokoh-tokoh agama terkait politisasi.