Menurutnya hal itu sangat menimbulkan kegaduhan dan berpotensi melahirkan ketidakpercayaan umat bila diteruskan.https://news.okezone.com/read/2023/03/25/337/2787159/soroti-larangan-bukber-said-aqil-siradj-menimbulkan-kegaduhanidhttps://news.okezone.com/read/2023/03/25/337/2787159/soroti-larangan-bukber-said-aqil-siradj-menimbulkan-kegaduhanhttps://news.okezone.com/read/2023/03/25/337/2787159/soroti-larangan-bukber-said-aqil-siradj-menimbulkan-kegaduhanSabtu 25 Maret 2023 13:05 WIBMuhammad Refi SandiIlustrasi/ Doc: Refi Sandihttps://img.okezone.com/content/2023/03/25/337/2787159/soroti-larangan-bukber-said-aqil-siradj-menimbulkan-kegaduhan-zK3THGdLlh.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wMy8yNS8xLzE2NDYwOS81L3g4amZqYzc=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Ketua Umum Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI), Said Aqil Siradj menyoroti soal larangan berbuka puasa bersama (bukber) yang ditujukan untuk pejabat dan aparatur sipil negara (ASN). Menurutnya hal itu sangat menimbulkan kegaduhan dan berpotensi melahirkan ketidakpercayaan umat bila diteruskan.  BACA JUGA: 5 Kriteria Cawapres Anies: Punya Elektabilitas Tinggi dan Miliki Kerentanan Politik yang Rendah    "Melalui intervensi kebijakan cenderung dan disinyalir cukup represif secara psikologis bagi umat. Hal ini harus diluruskan kembali. Fakta pelarangan buka bersama meskipun sudah ada penjelasan rencana pembentukan komisi fatwa dan sebagainya sangat menimbulkan kegaduhan dan pada saatnya akan melahirkan distrust umat bila dibiarkan terus terjadi," katanya dalam acara 'Tadarus Kebangsaan' di Hotel Royal Kuningan, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Sabtu (25/3/2023). Said Aqil menambahkan bahwa larangan bukber salah satu bentuk over intervensi oleh pemerintah dalam ruang keagamaan.  BACA JUGA: Polisi Amankan Tiga Remaja Gelar Perang Sarung di Bogor, Turut Amankan Celurit    "Ini adalah bentuk praktik over intervensi oleh pemerintah atas ruang-ruang kehidupan keagamaan, yang selama ini menjadi domain para pemimpin agama dan ormas-ormas keagamaan," ucapnya. Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya untuk meniadakan kegiatan buka puasa bersama pada bulan ramadhan. Hal tersebut seperti yang disampaikan dalam Surat Sekretaris Kabinet Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023. Surat tersebut ditandangani Sekretaris Kabinet Pramono Anung pada 21 Maret 2023. Surat perihal arahan terkait Penyelenggaraan Buka Puasa Bersama tersebut ditujukan kepada Menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala Badan/Lembaga. Berikut isi tiga poin arahan Presiden RI Joko Widodo yang disampaikan pada 21 Maret 2023. 1. Penanganan Covid-19 saat ini dalam transisi dari pandemi menuju endemi, sehingga masih diperlukan kehati-hatian. 2. Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan kegiatan Buka Puasa Bersama pada bulan suci Ramadan 1444H agar ditiadakan 3. Menteri Dalam Negeri agar menindaklanjuti arahan tersebut di atas kepada para Gubernur, Bupati, dan Walikota "Demikian disampaikan agar Saudara mematuhi arahan Presiden dimaksud dan meneruskan kepada seluruh pegawai di instansi masing-masing. Atas perhatian saudara diucapkan terima kasih," tulis Sekretaris Kabinet RI, Pramono Anung. Kemudian, imbas larangan Aparatur Sipil Negera (ASN) dan pejabat menggelar acara Bukber menuai sorotan banyak pihak. Sehingga Presiden Jokowi meminta para ASN dan pejabat pemerintah melakukan buka puasa secara sederhana. "Yang tidak kalah pentingnya adalah saat ini aparat sipil negara, pejabat pemerintah sedang mendapatkan sorotan yang sangat tajam dari masyarakat. Untuk itu Bapak Presiden meminta kepada jajaran pemerintah, ASN untuk berbuka puasa dengan pola hidup yang sederhana," kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung dalam keterangannya yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (23/3/2023).<div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wMy8yNS8xLzE2NDYwOS81L3g4amZqYzc=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Ketua Umum Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI), Said Aqil Siradj menyoroti soal larangan berbuka puasa bersama (bukber) yang ditujukan untuk pejabat dan aparatur sipil negara (ASN). Menurutnya hal itu sangat menimbulkan kegaduhan dan berpotensi melahirkan ketidakpercayaan umat bila diteruskan.  BACA JUGA: 5 Kriteria Cawapres Anies: Punya Elektabilitas Tinggi dan Miliki Kerentanan Politik yang Rendah    "Melalui intervensi kebijakan cenderung dan disinyalir cukup represif secara psikologis bagi umat. Hal ini harus diluruskan kembali. Fakta pelarangan buka bersama meskipun sudah ada penjelasan rencana pembentukan komisi fatwa dan sebagainya sangat menimbulkan kegaduhan dan pada saatnya akan melahirkan distrust umat bila dibiarkan terus terjadi," katanya dalam acara 'Tadarus Kebangsaan' di Hotel Royal Kuningan, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Sabtu (25/3/2023). Said Aqil menambahkan bahwa larangan bukber salah satu bentuk over intervensi oleh pemerintah dalam ruang keagamaan.  BACA JUGA: Polisi Amankan Tiga Remaja Gelar Perang Sarung di Bogor, Turut Amankan Celurit    "Ini adalah bentuk praktik over intervensi oleh pemerintah atas ruang-ruang kehidupan keagamaan, yang selama ini menjadi domain para pemimpin agama dan ormas-ormas keagamaan," ucapnya. Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya untuk meniadakan kegiatan buka puasa bersama pada bulan ramadhan. Hal tersebut seperti yang disampaikan dalam Surat Sekretaris Kabinet Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023. Surat tersebut ditandangani Sekretaris Kabinet Pramono Anung pada 21 Maret 2023. Surat perihal arahan terkait Penyelenggaraan Buka Puasa Bersama tersebut ditujukan kepada Menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala Badan/Lembaga. Berikut isi tiga poin arahan Presiden RI Joko Widodo yang disampaikan pada 21 Maret 2023. 1. Penanganan Covid-19 saat ini dalam transisi dari pandemi menuju endemi, sehingga masih diperlukan kehati-hatian. 2. Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan kegiatan Buka Puasa Bersama pada bulan suci Ramadan 1444H agar ditiadakan 3. Menteri Dalam Negeri agar menindaklanjuti arahan tersebut di atas kepada para Gubernur, Bupati, dan Walikota "Demikian disampaikan agar Saudara mematuhi arahan Presiden dimaksud dan meneruskan kepada seluruh pegawai di instansi masing-masing. Atas perhatian saudara diucapkan terima kasih," tulis Sekretaris Kabinet RI, Pramono Anung. Kemudian, imbas larangan Aparatur Sipil Negera (ASN) dan pejabat menggelar acara Bukber menuai sorotan banyak pihak. Sehingga Presiden Jokowi meminta para ASN dan pejabat pemerintah melakukan buka puasa secara sederhana. "Yang tidak kalah pentingnya adalah saat ini aparat sipil negara, pejabat pemerintah sedang mendapatkan sorotan yang sangat tajam dari masyarakat. Untuk itu Bapak Presiden meminta kepada jajaran pemerintah, ASN untuk berbuka puasa dengan pola hidup yang sederhana," kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung dalam keterangannya yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (23/3/2023).