https://news.okezone.com/read/2023/04/04/337/2792881/menteri-hadi-teken-mou-dengan-mui-kawal-sertifikasi-rumah-ibadahidhttps://news.okezone.com/read/2023/04/04/337/2792881/menteri-hadi-teken-mou-dengan-mui-kawal-sertifikasi-rumah-ibadahhttps://news.okezone.com/read/2023/04/04/337/2792881/menteri-hadi-teken-mou-dengan-mui-kawal-sertifikasi-rumah-ibadahSelasa 04 April 2023 13:06 WIBAngkasa YudhistiraMenteri ATR Hadi Tjahjanto (Foto : Istimewa)https://img.okezone.com/content/2023/04/04/337/2792881/menteri-hadi-teken-mou-dengan-mui-kawal-sertifikasi-rumah-ibadah-BWYUqL9VNy.jpgJAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hadi Tjahjanto menandatangani nota kesepahaman atau MoU dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait dengan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah, Asistensi Pencegahan, Pemberdayaan Tanah Untuk Kemaslahatan Umat, dan Penanganan Permasalahan Pertanahan Umat di Gedung MUI Jakarta. Menteri Hadi bercerita mengenai arahan Presiden Jokowi dalam Rakornas Kepala Daerah di Sentul, Bogor, terkait polemik perizinan rumah ibadah dan kebebasan beragama. BACA JUGA: Jamin Sertifikasi Rumah Ibadah, Menteri Hadi: Pendataan agar Tak Lagi Diganggu Mafia Tanah “Presiden cemas kehidupan beragama yang tidak rukun padahal setiap agama memiliki hak yang sama dalam hal kebebasan beragama dan beribadah,” ujar Hadi. "Saya kuat melawan mafia tanah karena didukung oleh Pak Wamen (Wakil Menteri Raja Juli Antoni), jajaran Sekjen dan Dirjen serta seluruh mujahid-mujahid pertanahan di ATR/BPN, apalagi jika didoakan oleh MUI," imbuhnya dilansir dari Antara, Selasa (4/4/2023). Hadi mengatakan, dirinya diminta oleh Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan polemik perizinan rumah ibadah dan kebebasan beragama. Oleh karenanya, ia menaruh perhatian terhadap tanah-tanah rumah ibadah seluruh agama. BACA JUGA: Menteri ATR Ingin Selesaikan Konflik Pertanahan Melalui Skema Pendekatan Humanis Kerakyatan Atas hal itu, dirinya menginisiasi pensertifikatan rumah ibadah melalui Gerakan Nasional Sertipikasi Rumah Ibadah dan Pesantren. "Melalui gerakan ini, seluruh rumah ibadah, termasuk masjid, mushola dan seluruh rumah ibadah akan saya kawal dan sertifikasi seluruhnya tanpa terkecuali, tanpa diskriminasi," kata Hadi.Lebih lanjut, Kementerian ATR/BPN terus berupaya dalam pensertipikatan tanah wakaf. Hal ini terbukti dengan telah tercapainya sertipikasi pada 221.839 bidang dengan total luas 1.959 hektar di seluruh provinsi Indonesia. "Kami belum puas dengan capaian tersebut. Karena itu hari ini kita tambah lagi armada untuk bersama bersinergi merealisasikan pendaftaran tanah bersama MUI untuk sertifikasi tanah lebih banyak lagi," kata Menteri ATR/BPN. Hadi juga memohon doa dari Majelis Ulama Indonesia agar program sertipikasi 126 juta bidang tanah yang dicanangkan Presiden Joko Widodo bisa terlaksana tanpa gangguan.JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hadi Tjahjanto menandatangani nota kesepahaman atau MoU dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait dengan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah, Asistensi Pencegahan, Pemberdayaan Tanah Untuk Kemaslahatan Umat, dan Penanganan Permasalahan Pertanahan Umat di Gedung MUI Jakarta. Menteri Hadi bercerita mengenai arahan Presiden Jokowi dalam Rakornas Kepala Daerah di Sentul, Bogor, terkait polemik perizinan rumah ibadah dan kebebasan beragama. BACA JUGA: Jamin Sertifikasi Rumah Ibadah, Menteri Hadi: Pendataan agar Tak Lagi Diganggu Mafia Tanah “Presiden cemas kehidupan beragama yang tidak rukun padahal setiap agama memiliki hak yang sama dalam hal kebebasan beragama dan beribadah,” ujar Hadi. "Saya kuat melawan mafia tanah karena didukung oleh Pak Wamen (Wakil Menteri Raja Juli Antoni), jajaran Sekjen dan Dirjen serta seluruh mujahid-mujahid pertanahan di ATR/BPN, apalagi jika didoakan oleh MUI," imbuhnya dilansir dari Antara, Selasa (4/4/2023). Hadi mengatakan, dirinya diminta oleh Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan polemik perizinan rumah ibadah dan kebebasan beragama. Oleh karenanya, ia menaruh perhatian terhadap tanah-tanah rumah ibadah seluruh agama. BACA JUGA: Menteri ATR Ingin Selesaikan Konflik Pertanahan Melalui Skema Pendekatan Humanis Kerakyatan Atas hal itu, dirinya menginisiasi pensertifikatan rumah ibadah melalui Gerakan Nasional Sertipikasi Rumah Ibadah dan Pesantren. "Melalui gerakan ini, seluruh rumah ibadah, termasuk masjid, mushola dan seluruh rumah ibadah akan saya kawal dan sertifikasi seluruhnya tanpa terkecuali, tanpa diskriminasi," kata Hadi.Lebih lanjut, Kementerian ATR/BPN terus berupaya dalam pensertipikatan tanah wakaf. Hal ini terbukti dengan telah tercapainya sertipikasi pada 221.839 bidang dengan total luas 1.959 hektar di seluruh provinsi Indonesia. "Kami belum puas dengan capaian tersebut. Karena itu hari ini kita tambah lagi armada untuk bersama bersinergi merealisasikan pendaftaran tanah bersama MUI untuk sertifikasi tanah lebih banyak lagi," kata Menteri ATR/BPN. Hadi juga memohon doa dari Majelis Ulama Indonesia agar program sertipikasi 126 juta bidang tanah yang dicanangkan Presiden Joko Widodo bisa terlaksana tanpa gangguan.