Hal tersebut dikatakan Mahfud MD saat menggelar jumpa pers di Gedung PPATK.https://news.okezone.com/read/2023/04/10/337/2796054/mahfud-md-bentuk-satgas-khusus-usut-dana-janggal-rp349-t-di-kemenkeuidhttps://news.okezone.com/read/2023/04/10/337/2796054/mahfud-md-bentuk-satgas-khusus-usut-dana-janggal-rp349-t-di-kemenkeuhttps://news.okezone.com/read/2023/04/10/337/2796054/mahfud-md-bentuk-satgas-khusus-usut-dana-janggal-rp349-t-di-kemenkeuSenin 10 April 2023 12:58 WIBBachtiar RojabMahfud MD konferensi pers bersama Ketua PPATK dan Menkeu. (Foto: Bachtiar Rajab)https://img.okezone.com/content/2023/04/10/337/2796054/mahfud-md-bentuk-satgas-khusus-usut-dana-janggal-rp349-t-di-kemenkeu-26yj4YECLX.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wNC8xMC8xLzE2NTEwMC81L3g4anhxNjM=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD bakal membentuk satgas khusus guna menguak dana Janggal sebesar Rp349 T di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hal tersebut dikatakan Mahfud MD saat menggelar jumpa pers di gedung Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Jakarta Pusat. "Komite akan segera membentuk Tim Gabungan/Satgas yang akan melakukan supervisi untuk menindaklanjuti keseluruhan LHA/LHP nilai agregat sebesar Rp349.874.187.502.987,00 dengan melakukan case building," ujar Mahfud di lokasi, Senin (10/4/2023).  BACA JUGA: Kembali Dipanggil DPR soal Dana Janggal Rp349 T, Mahfud MD: Kami Hadir Besok!    Mahfud menambahkan, nantinya tam satgas tersebut terdiri dari berbagai instansi pemerintah. Termasuk, Badan Intelejen Nasional hingga Kepolisian. "Tim Gabungan/Satgas akan melibatkan PPATK, Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, Bareskrim Polri, Pidsus Kejagung, Bidang Pengawasan OJK, BIN, dan Kemenko Polhukam," imbuhnya.  BACA JUGA: Mahfud MD dan Sri Mulyani Konpers Bersama Jelaskan Transaksi Janggal Rp349 Triliun Hari Ini "Komite akan melakukan case building dengan memprioritaskan LHP yang bernilai paling besar karena telah menjadi perhatian masyarakat," tuturnya. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membahas soal laporan transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp349 triliun.Menurutnya, pelaporan ini diawali pada tanggal 8 Maret 2023 oleh Menko Politik, Hukum dan HAM Mahfud MD menyampaikan di publik mengenai transaksi Rp349 triliun. "Kami menanyakan, karena kami belum menerima surat apapun, menurut Pak Ivan (Ketua PPATK) ada surat yang dikirim tapi saya cek semuanya belum ada," jelasnya saat rapat kerja dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Senin (27/3/2023).<div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wNC8xMC8xLzE2NTEwMC81L3g4anhxNjM=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD bakal membentuk satgas khusus guna menguak dana Janggal sebesar Rp349 T di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hal tersebut dikatakan Mahfud MD saat menggelar jumpa pers di gedung Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Jakarta Pusat. "Komite akan segera membentuk Tim Gabungan/Satgas yang akan melakukan supervisi untuk menindaklanjuti keseluruhan LHA/LHP nilai agregat sebesar Rp349.874.187.502.987,00 dengan melakukan case building," ujar Mahfud di lokasi, Senin (10/4/2023).  BACA JUGA: Kembali Dipanggil DPR soal Dana Janggal Rp349 T, Mahfud MD: Kami Hadir Besok!    Mahfud menambahkan, nantinya tam satgas tersebut terdiri dari berbagai instansi pemerintah. Termasuk, Badan Intelejen Nasional hingga Kepolisian. "Tim Gabungan/Satgas akan melibatkan PPATK, Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, Bareskrim Polri, Pidsus Kejagung, Bidang Pengawasan OJK, BIN, dan Kemenko Polhukam," imbuhnya.  BACA JUGA: Mahfud MD dan Sri Mulyani Konpers Bersama Jelaskan Transaksi Janggal Rp349 Triliun Hari Ini "Komite akan melakukan case building dengan memprioritaskan LHP yang bernilai paling besar karena telah menjadi perhatian masyarakat," tuturnya. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membahas soal laporan transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp349 triliun.Menurutnya, pelaporan ini diawali pada tanggal 8 Maret 2023 oleh Menko Politik, Hukum dan HAM Mahfud MD menyampaikan di publik mengenai transaksi Rp349 triliun. "Kami menanyakan, karena kami belum menerima surat apapun, menurut Pak Ivan (Ketua PPATK) ada surat yang dikirim tapi saya cek semuanya belum ada," jelasnya saat rapat kerja dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Senin (27/3/2023).