Upaya tersebut merupakan komitmen dari SSDM Polri yang memastikan bahwa pendaftaran maupun rekrutmen personel kepolisian tidak dipungut biaya.https://news.okezone.com/read/2023/04/11/337/2796898/polri-buka-hotline-pengaduan-hindari-calo-dan-kkn-rekrutmen-akpol-bintara-hingga-tamtamaidhttps://news.okezone.com/read/2023/04/11/337/2796898/polri-buka-hotline-pengaduan-hindari-calo-dan-kkn-rekrutmen-akpol-bintara-hingga-tamtamahttps://news.okezone.com/read/2023/04/11/337/2796898/polri-buka-hotline-pengaduan-hindari-calo-dan-kkn-rekrutmen-akpol-bintara-hingga-tamtamaSelasa 11 April 2023 16:56 WIBPuteranegara BatubaraIlustrasi (Foto: Dok Okezone)https://img.okezone.com/content/2023/04/11/337/2796898/polri-buka-hotline-pengaduan-hindari-calo-dan-kkn-rekrutmen-akpol-bintara-hingga-tamtama-S2XW22EIIp.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wNC8xMS8xLzE2NTE0NS81L3g4anoxazU=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Staf Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (SSDM) Polri membuka jalur Hotline pengaduan untuk menghindari praktik calo dan KKN terkait dengan rekrutmen anggota Kepolisian melalui jalur Akpol, Bintara dan Tamtama. Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (As SDM) Irjen Dedi Prasetyo mengungkapkan bahwa masyarakat yang mengalami, melihat, mendengar, dan mengetahui adanya dugaan penyimpangan dalam proses penerimaan calon anggota polisi dapat mengadu ke nomor ponsel 085773760016, yang tersambung langsung dengan aplikasi WhatsApp SSDM Polri. "Kegiatan rekrutmen ini harus menjadi kontribusi positif dengan melaksanakan prinsip Betah (bersih, transparan, akuntabel dan humanis), dan clean and clear," kata Dedi kepada seluruh jajaran yang hadir secara tatap muka dan virtual di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (11/4/2023). Menurut Dedi, upaya tersebut merupakan komitmen dari SSDM Polri yang memastikan bahwa pendaftaran maupun rekrutmen personel kepolisian tidak dipungut biaya. BACA JUGA: Polri Gelar Upacara Kenaikan Pangkat, Bintang di Pundak Fadil Imran Menjadi Tiga "Ini adalah operasi khusus SDM. Rekrutmen Polri pernah mendapat sertifikat ISO dengan prinsip BETAH, inilah pertanggungjawaban kita. Penting untuk meningkatkan kerja keras dalam meningkatkan public trust Polri. Saat ini telah mencapai 70,8 persen," ujar Dedi. BACA JUGA: Kawal Mudik Lebaran, Panglima TNI: Sinergitas TNI-Polri Kunci Ciptakan Rasa Aman Masyarakat Dedi menekankan, image di masyarakat terkait masuk polisi bayar harus dihilangkan. Sebab itu, dalam proses rekrutmen kali ini pihaknya akan melakukan pengawasan secara ketat."Brand image yang masih melekat di masyarakat, 'masuk polisi pakai uang', 'masuk bintara sekian ratus (juta rupiah)', '(masuk) taruna sekian ratus juta atau sekian miliar (rupiah)'. Image ini harus kita rubah,' ucap Dedi. Mantan Kadiv Humas Polri ini juga memperingatkan agar pelanggaran dalam proses rekrutmen anggota Polri dihindari. Para pejabat kepolisian, baik di tingkat pusat maupun daerah, diminta memiliki upaya mitigasi kecurangan dalam penerimaan anggota Polri ini. "Kita harus ubah image tersebut. Contoh kasus di Jawa Tengah ini sudah cukup memukul kita. Jangan sampai terulang kembali. Mitigasi sedari awal sampai selesai proses rekrutmen," tutur Dedi. Dedi juga memerintahkan jajarannya, baik panitia pusat maupun daerah, untuk menggandeng pihak eksternal untuk pengawasan proses rekrutmen anggota. "Selain pengawasan internal, (pengawasan) eksternal diperkuat. Silakan yang di wilayah gandeng pengawas eksternal lainnya," papar Dedi. Kembali ke sarana pengaduan terkait proses rekrutmen, Dedi menegaskan hanya satu nomor hotline yang resmi dipakai SSDM Polri. Dia pun menegaskan kepada operator hotline untuk proaktif menanggapi masyarakat. "Operator hotline juga harus proaktif, harus menjawab apa saja yang jadi pertanyaan masyarakat terkait rekrutmen ini," ujar Dedi. Dedi pun mengingatkan masyarakat bila menerima pesan atau panggilan dari nomor selain hotline SSDM Polri dan hotline masing-masing panitia daerah, lalu mengaku sebagai pihak panitia penerima anggota Polri, jangan lekas percaya. "Kalau ada nomor-nomor lain, itu oknum yang memanfaatkan proses rekrutmen untuk mencari keuntungan sendiri," tutup Dedi.<div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wNC8xMS8xLzE2NTE0NS81L3g4anoxazU=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Staf Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (SSDM) Polri membuka jalur Hotline pengaduan untuk menghindari praktik calo dan KKN terkait dengan rekrutmen anggota Kepolisian melalui jalur Akpol, Bintara dan Tamtama. Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (As SDM) Irjen Dedi Prasetyo mengungkapkan bahwa masyarakat yang mengalami, melihat, mendengar, dan mengetahui adanya dugaan penyimpangan dalam proses penerimaan calon anggota polisi dapat mengadu ke nomor ponsel 085773760016, yang tersambung langsung dengan aplikasi WhatsApp SSDM Polri. "Kegiatan rekrutmen ini harus menjadi kontribusi positif dengan melaksanakan prinsip Betah (bersih, transparan, akuntabel dan humanis), dan clean and clear," kata Dedi kepada seluruh jajaran yang hadir secara tatap muka dan virtual di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (11/4/2023). Menurut Dedi, upaya tersebut merupakan komitmen dari SSDM Polri yang memastikan bahwa pendaftaran maupun rekrutmen personel kepolisian tidak dipungut biaya. BACA JUGA: Polri Gelar Upacara Kenaikan Pangkat, Bintang di Pundak Fadil Imran Menjadi Tiga "Ini adalah operasi khusus SDM. Rekrutmen Polri pernah mendapat sertifikat ISO dengan prinsip BETAH, inilah pertanggungjawaban kita. Penting untuk meningkatkan kerja keras dalam meningkatkan public trust Polri. Saat ini telah mencapai 70,8 persen," ujar Dedi. BACA JUGA: Kawal Mudik Lebaran, Panglima TNI: Sinergitas TNI-Polri Kunci Ciptakan Rasa Aman Masyarakat Dedi menekankan, image di masyarakat terkait masuk polisi bayar harus dihilangkan. Sebab itu, dalam proses rekrutmen kali ini pihaknya akan melakukan pengawasan secara ketat."Brand image yang masih melekat di masyarakat, 'masuk polisi pakai uang', 'masuk bintara sekian ratus (juta rupiah)', '(masuk) taruna sekian ratus juta atau sekian miliar (rupiah)'. Image ini harus kita rubah,' ucap Dedi. Mantan Kadiv Humas Polri ini juga memperingatkan agar pelanggaran dalam proses rekrutmen anggota Polri dihindari. Para pejabat kepolisian, baik di tingkat pusat maupun daerah, diminta memiliki upaya mitigasi kecurangan dalam penerimaan anggota Polri ini. "Kita harus ubah image tersebut. Contoh kasus di Jawa Tengah ini sudah cukup memukul kita. Jangan sampai terulang kembali. Mitigasi sedari awal sampai selesai proses rekrutmen," tutur Dedi. Dedi juga memerintahkan jajarannya, baik panitia pusat maupun daerah, untuk menggandeng pihak eksternal untuk pengawasan proses rekrutmen anggota. "Selain pengawasan internal, (pengawasan) eksternal diperkuat. Silakan yang di wilayah gandeng pengawas eksternal lainnya," papar Dedi. Kembali ke sarana pengaduan terkait proses rekrutmen, Dedi menegaskan hanya satu nomor hotline yang resmi dipakai SSDM Polri. Dia pun menegaskan kepada operator hotline untuk proaktif menanggapi masyarakat. "Operator hotline juga harus proaktif, harus menjawab apa saja yang jadi pertanyaan masyarakat terkait rekrutmen ini," ujar Dedi. Dedi pun mengingatkan masyarakat bila menerima pesan atau panggilan dari nomor selain hotline SSDM Polri dan hotline masing-masing panitia daerah, lalu mengaku sebagai pihak panitia penerima anggota Polri, jangan lekas percaya. "Kalau ada nomor-nomor lain, itu oknum yang memanfaatkan proses rekrutmen untuk mencari keuntungan sendiri," tutup Dedi.