Uang yang berhasil diamankan tersebut berjumlah sekira miliaran rupiah dan ribuan dollar Amerika Serikat.https://news.okezone.com/read/2023/04/12/337/2797599/kpk-amankan-fulus-miliaran-rupiah-terkait-korupsi-proyek-jalur-kereta-trans-sulawesiidhttps://news.okezone.com/read/2023/04/12/337/2797599/kpk-amankan-fulus-miliaran-rupiah-terkait-korupsi-proyek-jalur-kereta-trans-sulawesihttps://news.okezone.com/read/2023/04/12/337/2797599/kpk-amankan-fulus-miliaran-rupiah-terkait-korupsi-proyek-jalur-kereta-trans-sulawesiRabu 12 April 2023 19:11 WIBArie Dwi SatrioIlustrasi (Foto: Dok Okezone)https://img.okezone.com/content/2023/04/12/337/2797599/kpk-amankan-fulus-miliaran-rupiah-terkait-korupsi-proyek-jalur-kereta-trans-sulawesi-gwbEGYQZ9l.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wNC8xMi80LzE2NTE4MS81L3g4azBodWE=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan sejumlah uang yang diduga terkait dengan dugaan korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Trans Sulawesi. Uang yang berhasil diamankan tersebut berjumlah sekira miliaran rupiah dan ribuan dollar Amerika Serikat. "Benar, sejauh ini turut diamankan uang sebagai barang bukti. Sebagai bukti permulaan sekitar miliaran rupiah. Ada juga uang sebanyak sekitar ribuan dollar Amerika Serikat," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Rabu (12/4/2023). Ali mengatakan, uang tersebut diamankan dari hasil rangkaian Operasi Tangkap Tangan (OTT) di empat daerah yakni, Semarang, Jakarta, Jawa Barat, dan Surabaya. OTT tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi proyek jalur kereta api. BACA JUGA: Dewas Rampung Klarifikasi Pimpinan KPK, Firli dan Johanis Tanak Datang Sembunyi-sembunyi    "Dugaan korupsinya terkait pembangunan jalur kereta api Trans Sulawesi dan proyek-proyek perbaikan perlintasan kereta api lainnya di DJKA Kemenhub," beber Ali. BACA JUGA: OTT Pejabat Kemenhub, KPK: Korupsi Pembangunan Jalur Kereta Trans Sulawesi Selain mengamankan uang, KPK juga berhasil menangkap 25 orang dari empat daerah tersebut. Salah satu penyelenggara negara yang diamankan dalam OTT tersebut yakni, Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Semarang, Putu Sumarjaya. Sejauh ini, KPK masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap para pihak yang diamankan dalam OTT tersebut. KPK mempunyai waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan tersebut.<div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wNC8xMi80LzE2NTE4MS81L3g4azBodWE=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan sejumlah uang yang diduga terkait dengan dugaan korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Trans Sulawesi. Uang yang berhasil diamankan tersebut berjumlah sekira miliaran rupiah dan ribuan dollar Amerika Serikat. "Benar, sejauh ini turut diamankan uang sebagai barang bukti. Sebagai bukti permulaan sekitar miliaran rupiah. Ada juga uang sebanyak sekitar ribuan dollar Amerika Serikat," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Rabu (12/4/2023). Ali mengatakan, uang tersebut diamankan dari hasil rangkaian Operasi Tangkap Tangan (OTT) di empat daerah yakni, Semarang, Jakarta, Jawa Barat, dan Surabaya. OTT tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi proyek jalur kereta api. BACA JUGA: Dewas Rampung Klarifikasi Pimpinan KPK, Firli dan Johanis Tanak Datang Sembunyi-sembunyi    "Dugaan korupsinya terkait pembangunan jalur kereta api Trans Sulawesi dan proyek-proyek perbaikan perlintasan kereta api lainnya di DJKA Kemenhub," beber Ali. BACA JUGA: OTT Pejabat Kemenhub, KPK: Korupsi Pembangunan Jalur Kereta Trans Sulawesi Selain mengamankan uang, KPK juga berhasil menangkap 25 orang dari empat daerah tersebut. Salah satu penyelenggara negara yang diamankan dalam OTT tersebut yakni, Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Semarang, Putu Sumarjaya. Sejauh ini, KPK masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap para pihak yang diamankan dalam OTT tersebut. KPK mempunyai waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan tersebut.