Hal tersebut karena Majelis Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan vonis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan https://news.okezone.com/read/2023/04/12/337/2797600/ferdy-sambo-tetap-divonis-mati-ini-kata-mahfud-mdidhttps://news.okezone.com/read/2023/04/12/337/2797600/ferdy-sambo-tetap-divonis-mati-ini-kata-mahfud-mdhttps://news.okezone.com/read/2023/04/12/337/2797600/ferdy-sambo-tetap-divonis-mati-ini-kata-mahfud-mdRabu 12 April 2023 19:12 WIBRiana RizkiaMahfud MD/Foto: Okezonehttps://img.okezone.com/content/2023/04/12/337/2797600/ferdy-sambo-tetap-divonis-mati-ini-kata-mahfud-md-v1xjtIxUfI.jpg <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wNC8xMi8xLzE2NTE3Ni81L3g4azA0NHY=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Terdakwa kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J, Ferdy Sambo tetap dijatuhi hukuman mati. Hal tersebut karena Majelis Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan vonis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) terhadap Sambo. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, bahwa putusan tersebut merupakan independensi dan keyakinan Majelis Hakim.  BACA JUGA: Peringatan Nuzulul Quran, Airlangga Sebut Semangat Golkar Seperti Surah Al Alaq Ayat Pertama "Itu sepenuhnya adalah independensi dan keyakinan Majelis Hakim di PT DKI Jakarta," kata Mahfud saat dikonfirmasi, Rabu (12/4/2023). Mahfud menilai apa yang dilakukan Pengadilan Tinggi justru menguatkan putusan pada tingkat pertama.  BACA JUGA: Instruksi Khusus Airlangga ke Ridwan Kamil: Menangkan Golkar di Jawa Barat! "Jika PT menguatkan putusan PN (Pengadilan Negeri), maka berarti judex facti selama persidangan di PN sudah benar," ujarnya. Diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta meyakini, Ferdy Sambo telah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan membunuh Brigadir J. "Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 13 Februari 2023," ujar Ketua Majelis Hakim Singgih Budi Prakoso, saat bacakan amar putusan di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Rabu (12/4/2023). Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai, hukuman pidana mati masih dibutuhkan di tanah air. Apalagi, vonis mati tak dikenal di dalam konstitusi. "Pidana mati masih dibutuhkan untuk shock therapy atau efek jera," kata Hakim Singgih. Dengan demikian, Hakim Singgih tak sependapat dengan memori banding yang dilayangkan oleh kuasa hukum Ferdy Sambo. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wNC8xMi8xLzE2NTE3Ni81L3g4azA0NHY=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Terdakwa kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J, Ferdy Sambo tetap dijatuhi hukuman mati. Hal tersebut karena Majelis Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan vonis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) terhadap Sambo. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, bahwa putusan tersebut merupakan independensi dan keyakinan Majelis Hakim.  BACA JUGA: Peringatan Nuzulul Quran, Airlangga Sebut Semangat Golkar Seperti Surah Al Alaq Ayat Pertama "Itu sepenuhnya adalah independensi dan keyakinan Majelis Hakim di PT DKI Jakarta," kata Mahfud saat dikonfirmasi, Rabu (12/4/2023). Mahfud menilai apa yang dilakukan Pengadilan Tinggi justru menguatkan putusan pada tingkat pertama.  BACA JUGA: Instruksi Khusus Airlangga ke Ridwan Kamil: Menangkan Golkar di Jawa Barat! "Jika PT menguatkan putusan PN (Pengadilan Negeri), maka berarti judex facti selama persidangan di PN sudah benar," ujarnya. Diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta meyakini, Ferdy Sambo telah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan membunuh Brigadir J. "Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 13 Februari 2023," ujar Ketua Majelis Hakim Singgih Budi Prakoso, saat bacakan amar putusan di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Rabu (12/4/2023). Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai, hukuman pidana mati masih dibutuhkan di tanah air. Apalagi, vonis mati tak dikenal di dalam konstitusi. "Pidana mati masih dibutuhkan untuk shock therapy atau efek jera," kata Hakim Singgih. Dengan demikian, Hakim Singgih tak sependapat dengan memori banding yang dilayangkan oleh kuasa hukum Ferdy Sambo.