Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan M Syahrirhttps://news.okezone.com/read/2023/04/14/337/2798421/terjerat-kasus-korupsi-eks-kakanwil-bpn-riau-segera-diseret-ke-meja-hijauidhttps://news.okezone.com/read/2023/04/14/337/2798421/terjerat-kasus-korupsi-eks-kakanwil-bpn-riau-segera-diseret-ke-meja-hijauhttps://news.okezone.com/read/2023/04/14/337/2798421/terjerat-kasus-korupsi-eks-kakanwil-bpn-riau-segera-diseret-ke-meja-hijauJum'at 14 April 2023 07:48 WIBAchmad Al FiqriIllustrasi (foto: Freepick)https://img.okezone.com/content/2023/04/14/337/2798421/terjerat-kasus-korupsi-eks-kakanwil-bpn-riau-segera-diseret-ke-meja-hijau-GGTbNLLqda.jpg JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan M Syahrir, terdakwa kasus dugaan suap dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). "Jaksa KPK Rio Frandy, telah selesai melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan Terdakwa M. Syahrir ke Pengadilan Tipikor pada PN Pekanbaru," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri dalam keterangannya yang dikutip Jumat (14/4/2023). BACA JUGA: Soal Aset Hasil Korupsi Mantan Kakanwil BPN Riau, KPK Periksa 16 Saksi Dengan pelimpahan itu, Ali berkata, status penahanan eks Kepala Kakanwil BPN Riau itu telah beralih ke Pengadilan Tipikor. "Terkait jadwal persidangan perdana untuk pembacaan surat dakwaan oleh Tim Jaksa, masih menunggu informasi lanjutan dari Panmud Tipikor," terang Ali. Sebelumnya, KPK menjerat Syahrir dengan kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengurusan dan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) di Kanwil BPN Provinsi Riau. Dalam perkara itu, M Syahrir diduga pernah meminta uang Rp3,5 miliar ke petinggi PT Adimulia Agrolestari, Sudarso. Uang Rp3,5 miliar tersebut diduga sebagai 'pelicin' untuk memuluskan pengurusan HGU. BACA JUGA: Korupsi Mantan Kepala Kanwil BPN Riau, KPK Sita Mobil Sport Dalam proses penyidikan, lembaga antirasuah itu menemukan bukti permulaan yang cukup adanya TPPU yang diduga dilakukan Syahrir. KPK menduga M Syahrir telah mengalihkan, membelanjakan, mengubah bentuk hingga menyembunyikan harta kekayaan yang berasal dari suap. Atas perbiatannya, Syahrir disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan M Syahrir, terdakwa kasus dugaan suap dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). "Jaksa KPK Rio Frandy, telah selesai melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan Terdakwa M. Syahrir ke Pengadilan Tipikor pada PN Pekanbaru," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri dalam keterangannya yang dikutip Jumat (14/4/2023). BACA JUGA: Soal Aset Hasil Korupsi Mantan Kakanwil BPN Riau, KPK Periksa 16 Saksi Dengan pelimpahan itu, Ali berkata, status penahanan eks Kepala Kakanwil BPN Riau itu telah beralih ke Pengadilan Tipikor. "Terkait jadwal persidangan perdana untuk pembacaan surat dakwaan oleh Tim Jaksa, masih menunggu informasi lanjutan dari Panmud Tipikor," terang Ali. Sebelumnya, KPK menjerat Syahrir dengan kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengurusan dan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) di Kanwil BPN Provinsi Riau. Dalam perkara itu, M Syahrir diduga pernah meminta uang Rp3,5 miliar ke petinggi PT Adimulia Agrolestari, Sudarso. Uang Rp3,5 miliar tersebut diduga sebagai 'pelicin' untuk memuluskan pengurusan HGU. BACA JUGA: Korupsi Mantan Kepala Kanwil BPN Riau, KPK Sita Mobil Sport Dalam proses penyidikan, lembaga antirasuah itu menemukan bukti permulaan yang cukup adanya TPPU yang diduga dilakukan Syahrir. KPK menduga M Syahrir telah mengalihkan, membelanjakan, mengubah bentuk hingga menyembunyikan harta kekayaan yang berasal dari suap. Atas perbiatannya, Syahrir disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.