KBRI Khartoum mencatat ada sekitar 1.209 Warga Negara Indonesia (WNI) yang menetap di Sudanhttps://news.okezone.com/read/2023/04/16/18/2799632/kudeta-mematikan-kbri-sudan-tidak-ada-korban-wni-dalam-baku-tembak-perebutan-kekuasaanidhttps://news.okezone.com/read/2023/04/16/18/2799632/kudeta-mematikan-kbri-sudan-tidak-ada-korban-wni-dalam-baku-tembak-perebutan-kekuasaanhttps://news.okezone.com/read/2023/04/16/18/2799632/kudeta-mematikan-kbri-sudan-tidak-ada-korban-wni-dalam-baku-tembak-perebutan-kekuasaanMinggu 16 April 2023 16:41 WIBSusi SusantiKudeta mematikan di Sudan menewaskan 27 orang dan 200 terluka (Foto: AFP)https://img.okezone.com/content/2023/04/16/18/2799632/kudeta-mematikan-kbri-sudan-tidak-ada-korban-wni-dalam-baku-tembak-perebutan-kekuasaan-5nKEdKx3pF.jpgJAKARTA - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Khartoum, Sudan menyatakan tidak ada warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban dalam perebutan kekuasaan yang terjadi di Khartoum, Sudan. Pada Sabtu, telah terjadi tembak-menembak antara Angkatan Bersenjata Sudan dengan milisi Pasukan Pendukung Cepat (RSF) di beberapa titik di Ibu Kota Khartoum. BACA JUGA: Kudeta Mematikan, Mahasiswa Indonesia di Sudan Diungsikan ke Lokasi Aman Menurut siaran pers yang diterima dari KBRI Khartoum, pada Sabtu (15/4/2023), peristiwa itu diduga disebabkan perbedaan pendapat antara militer dan RSF terkait proses reformasi keamanan dan integrasi RSF ke dalam militer Sudan sebagai bagian dari proses politik yang sedang berlangsung saat ini. BACA JUGA: Kudeta Mematikan di Sudan, Warga Takut dan Panik Kendaraan Lapis Baja di Jalanan hingga Pesawat Terbakar Dikutip Antara, KBRI Khartoum mencatat ada sekitar 1.209 Warga Negara Indonesia (WNI) yang menetap di Sudan. KBRI Khartoum mengeluarkan imbauan agar seluruh WNI yang bermukim di Sudan untuk tetap tenang dan senantiasa meningkatkan kewaspadaan dan menghindari titik-titik rawan, serta tidak keluar dari tempat tinggal dan menjauhi jendela. KBRI Khartoum juga menghimbau untuk saling menjaga komunikasi antar sesama WNI dan melaporkan hal-hal yang terjadi di sekitarnya pada KBRI. Kontak KBRI yang bisa dihubungi WNI dalam keadaan darurat adalah +249 90 797 8701 dan +249 90 007 9060. Sebelumnya, menurut laporan Reuters, pertikaian antara dua pihak muncul ke permukaan pada Kamis (13/4), ketika militer mengatakan bahwa pergerakan RSF baru-baru ini dilakukan tanpa koordinasi dan ilegal. Dilaporkan juga pada Sabtu (15/4/2023), bahwa RSF menyebut tindakan tentara sebagai “serangan brutal” dan menyerukan untuk mengutuk tindakan tersebut. JAKARTA - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Khartoum, Sudan menyatakan tidak ada warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban dalam perebutan kekuasaan yang terjadi di Khartoum, Sudan. Pada Sabtu, telah terjadi tembak-menembak antara Angkatan Bersenjata Sudan dengan milisi Pasukan Pendukung Cepat (RSF) di beberapa titik di Ibu Kota Khartoum. BACA JUGA: Kudeta Mematikan, Mahasiswa Indonesia di Sudan Diungsikan ke Lokasi Aman Menurut siaran pers yang diterima dari KBRI Khartoum, pada Sabtu (15/4/2023), peristiwa itu diduga disebabkan perbedaan pendapat antara militer dan RSF terkait proses reformasi keamanan dan integrasi RSF ke dalam militer Sudan sebagai bagian dari proses politik yang sedang berlangsung saat ini. BACA JUGA: Kudeta Mematikan di Sudan, Warga Takut dan Panik Kendaraan Lapis Baja di Jalanan hingga Pesawat Terbakar Dikutip Antara, KBRI Khartoum mencatat ada sekitar 1.209 Warga Negara Indonesia (WNI) yang menetap di Sudan. KBRI Khartoum mengeluarkan imbauan agar seluruh WNI yang bermukim di Sudan untuk tetap tenang dan senantiasa meningkatkan kewaspadaan dan menghindari titik-titik rawan, serta tidak keluar dari tempat tinggal dan menjauhi jendela. KBRI Khartoum juga menghimbau untuk saling menjaga komunikasi antar sesama WNI dan melaporkan hal-hal yang terjadi di sekitarnya pada KBRI. Kontak KBRI yang bisa dihubungi WNI dalam keadaan darurat adalah +249 90 797 8701 dan +249 90 007 9060. Sebelumnya, menurut laporan Reuters, pertikaian antara dua pihak muncul ke permukaan pada Kamis (13/4), ketika militer mengatakan bahwa pergerakan RSF baru-baru ini dilakukan tanpa koordinasi dan ilegal. Dilaporkan juga pada Sabtu (15/4/2023), bahwa RSF menyebut tindakan tentara sebagai “serangan brutal” dan menyerukan untuk mengutuk tindakan tersebut.