Ketua Partai Buruh, Said Iqbal mengungkapkan, sebanyak 100 ribu buruh akan menyemarakkan peringatan Hari Buruhhttps://news.okezone.com/read/2023/04/29/337/2805459/100-ribu-buruh-bakal-hadiri-aksi-may-day-fiesta-di-senayan-ada-calon-presiden-yang-hadiridhttps://news.okezone.com/read/2023/04/29/337/2805459/100-ribu-buruh-bakal-hadiri-aksi-may-day-fiesta-di-senayan-ada-calon-presiden-yang-hadirhttps://news.okezone.com/read/2023/04/29/337/2805459/100-ribu-buruh-bakal-hadiri-aksi-may-day-fiesta-di-senayan-ada-calon-presiden-yang-hadirSabtu 29 April 2023 08:16 WIB Muhammad FarhanIllustrasi (foto: dok Okezone)https://img.okezone.com/content/2023/04/29/337/2805459/100-ribu-buruh-bakal-hadiri-aksi-may-day-fiesta-di-senayan-ada-calon-presiden-yang-hadir-cBuly8uoTt.jpg JAKARTA - Ketua Partai Buruh, Said Iqbal mengungkapkan, sebanyak 100 ribu buruh akan menyemarakkan peringatan Hari Buruh Internasional di depan Istana Negara dan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) pada hari Senin besok, 1 Mei 2023. Said menjelaskan aksi 100 ribu buruh tersebut juga akan dimeriahkan oleh kedatangan Calon Presiden. Said mengungkapkan, aksi 100 ribu buruh se-Jabodetabek yang itu nantinya akan berkumpul di Istora Senayan, Jakarta Selatan. Momen perayaan yang disebut May Day Fiesta ini, tegas Said, dimeriahkan dengan kehadiran Calon Presiden RI disana. BACA JUGA: Polda Metro Kerahkan 4.200 Personel untuk Pengamanan Hari Buruh "(Nantinya) akan ada calon presiden (Capres) yang akan jadir dalam May Day Fiesta di Istora Senayan untuk memberikan ucapan selamat Hari Buruh Internasional," tegas Said melalui keterangannya, Sabtu (29/4/2023). Said menuturkan, adapun tuntutan yang dibawa Partai Buruh dan organisasi serikat buruh yakni 6 tuntutan: Cabut Omnibus Law UU Cipta Kerja; Cabut Parliamentary Trheshold 4 persen; Sahkan RUU Pekerja Rumah Tangga (PRT); Tolak Rancangan Undang Undang (RUU) Kesehatan; Reformasi Agraria dan Kedaulatan Pangan; dan Pilih Presiden 2024 yang Pro Buruh dan Kelas Pekerja. BACA JUGA: 50 Ribu Buruh Bakal Ikut Aksi May Day 2023 Selain itu, Said Iqbal juga mengatakan, terkait dengan buruh, ada 9 isu yang dipersoalkan dalam UU Cipta Kerja. Kesembilan isu tersebut, meliputi upah murah. Karena upah minimum tidak dirundingkan dengan serikat buruh, dan adanya ketentuan mengenai indeks tertentu yang membuat kenaikan upah lebih rendah. "Isu selanjutnya di klaster ketenagakerjaan adalah buruh kasar tenaga kerja asing mudah masuk, dan adanya sanksi pidana yang dihapus," tutup Said Iqbal. JAKARTA - Ketua Partai Buruh, Said Iqbal mengungkapkan, sebanyak 100 ribu buruh akan menyemarakkan peringatan Hari Buruh Internasional di depan Istana Negara dan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) pada hari Senin besok, 1 Mei 2023. Said menjelaskan aksi 100 ribu buruh tersebut juga akan dimeriahkan oleh kedatangan Calon Presiden. Said mengungkapkan, aksi 100 ribu buruh se-Jabodetabek yang itu nantinya akan berkumpul di Istora Senayan, Jakarta Selatan. Momen perayaan yang disebut May Day Fiesta ini, tegas Said, dimeriahkan dengan kehadiran Calon Presiden RI disana. BACA JUGA: Polda Metro Kerahkan 4.200 Personel untuk Pengamanan Hari Buruh "(Nantinya) akan ada calon presiden (Capres) yang akan jadir dalam May Day Fiesta di Istora Senayan untuk memberikan ucapan selamat Hari Buruh Internasional," tegas Said melalui keterangannya, Sabtu (29/4/2023). Said menuturkan, adapun tuntutan yang dibawa Partai Buruh dan organisasi serikat buruh yakni 6 tuntutan: Cabut Omnibus Law UU Cipta Kerja; Cabut Parliamentary Trheshold 4 persen; Sahkan RUU Pekerja Rumah Tangga (PRT); Tolak Rancangan Undang Undang (RUU) Kesehatan; Reformasi Agraria dan Kedaulatan Pangan; dan Pilih Presiden 2024 yang Pro Buruh dan Kelas Pekerja. BACA JUGA: 50 Ribu Buruh Bakal Ikut Aksi May Day 2023 Selain itu, Said Iqbal juga mengatakan, terkait dengan buruh, ada 9 isu yang dipersoalkan dalam UU Cipta Kerja. Kesembilan isu tersebut, meliputi upah murah. Karena upah minimum tidak dirundingkan dengan serikat buruh, dan adanya ketentuan mengenai indeks tertentu yang membuat kenaikan upah lebih rendah. "Isu selanjutnya di klaster ketenagakerjaan adalah buruh kasar tenaga kerja asing mudah masuk, dan adanya sanksi pidana yang dihapus," tutup Said Iqbal.