Meski masih terbalut suasana mudik lebaran 2023. Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) akan tetap dilaksanakan https://news.okezone.com/read/2023/04/30/338/2805801/may-day-20-ribu-massa-buruh-bekasi-siap-geruduk-istanaidhttps://news.okezone.com/read/2023/04/30/338/2805801/may-day-20-ribu-massa-buruh-bekasi-siap-geruduk-istanahttps://news.okezone.com/read/2023/04/30/338/2805801/may-day-20-ribu-massa-buruh-bekasi-siap-geruduk-istanaMinggu 30 April 2023 02:55 WIBDanandaya Arya putraIlustrasi/ Doc: Istimewahttps://img.okezone.com/content/2023/04/30/338/2805801/may-day-20-ribu-massa-buruh-bekasi-siap-geruduk-istana-aUvMG60dqS.jpg  <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wNC8yOS8xLzE2NTY4MC81L3g4a2l5Z3g=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> BEKASI - Meski masih terbalut suasana mudik lebaran 2023. Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) akan tetap dilaksanakan pada Senin (1/5/2023). Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPW FSPMI) Provinsi Jawa Barat, Suparno mengatakan meski mayoritas buruh saat ini sedang pulang kampung, ia yakin mereka telah kembali pada minggu (30/04). Pihaknya tetap berangkat menuju Istana Negara untuk melakukan aksi unjuk rasa.  BACA JUGA: Usai Silaturahmi, Pedagang di Pasar Bogor Ditemukan Tewas di Kiosnya "Jadi ini kan rata-rata teman-teman masuk kerja Selasa tanggal 2 Mei. Jadi hari Minggu itu mayoritas mereka semua sudah pada sampai sini dan kita tetap akan berangkat," kata Suparno saat dikonfirmasi, Sabtu (29/4/2023). Ia menduga akan ada 30 ribu masa buruh dari FSPMI Jawa Barat yang berangkat aksi di Istana Negara. Sedangkan masa aksi dari Kota dan Kabupaten Bekasi diprediksi sekitar 20 ribu orang.  BACA JUGA: Ganjar Belajar Jejak Perjuangan Bung Karno di Museum Multatuli "Rombongan dari Jawa Barat kurang lebih ada 30 ribu. Kebanyakan dari Kabupaten dan Kota Bekasi, ada 20 ribu. Sisanya ada yang dari Bogor, Karawang, Bandung, Cianjur, Depok," katanya. Aksi kali ini Suparno akan menyuarakan penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR. Selain itu pihaknya juga akan membawa permasalah ini ke mahkamah konstitusi (MK) untuk uji materil, karena UU tersebut dianggap merugikan kaum buruh. "Jadi tahun ini adalah bagaimana kita kaum buruh melakukan perlawanan terhadap Omnibus Law yang sudah berdiri ketok palu oleh DPR. Kita masih meminta untuk dicabut kebijakannya, dengan satu kita melakukan unjuk rasa, kedua kita mengajukan judicial review ke MK secara formil, bahwa ketok palu Perppu itu tidak sesuai dengan prosedur," pungkas Suparno.  <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wNC8yOS8xLzE2NTY4MC81L3g4a2l5Z3g=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> BEKASI - Meski masih terbalut suasana mudik lebaran 2023. Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) akan tetap dilaksanakan pada Senin (1/5/2023). Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPW FSPMI) Provinsi Jawa Barat, Suparno mengatakan meski mayoritas buruh saat ini sedang pulang kampung, ia yakin mereka telah kembali pada minggu (30/04). Pihaknya tetap berangkat menuju Istana Negara untuk melakukan aksi unjuk rasa.  BACA JUGA: Usai Silaturahmi, Pedagang di Pasar Bogor Ditemukan Tewas di Kiosnya "Jadi ini kan rata-rata teman-teman masuk kerja Selasa tanggal 2 Mei. Jadi hari Minggu itu mayoritas mereka semua sudah pada sampai sini dan kita tetap akan berangkat," kata Suparno saat dikonfirmasi, Sabtu (29/4/2023). Ia menduga akan ada 30 ribu masa buruh dari FSPMI Jawa Barat yang berangkat aksi di Istana Negara. Sedangkan masa aksi dari Kota dan Kabupaten Bekasi diprediksi sekitar 20 ribu orang.  BACA JUGA: Ganjar Belajar Jejak Perjuangan Bung Karno di Museum Multatuli "Rombongan dari Jawa Barat kurang lebih ada 30 ribu. Kebanyakan dari Kabupaten dan Kota Bekasi, ada 20 ribu. Sisanya ada yang dari Bogor, Karawang, Bandung, Cianjur, Depok," katanya. Aksi kali ini Suparno akan menyuarakan penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR. Selain itu pihaknya juga akan membawa permasalah ini ke mahkamah konstitusi (MK) untuk uji materil, karena UU tersebut dianggap merugikan kaum buruh. "Jadi tahun ini adalah bagaimana kita kaum buruh melakukan perlawanan terhadap Omnibus Law yang sudah berdiri ketok palu oleh DPR. Kita masih meminta untuk dicabut kebijakannya, dengan satu kita melakukan unjuk rasa, kedua kita mengajukan judicial review ke MK secara formil, bahwa ketok palu Perppu itu tidak sesuai dengan prosedur," pungkas Suparno.