Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan Surpres RUU Perampasan Aset pada 4 Mei 2023.    https://news.okezone.com/read/2023/05/05/337/2808922/mahfud-md-ungkap-presiden-sudah-kirim-surpres-ruu-perampasan-aset-ke-dpridhttps://news.okezone.com/read/2023/05/05/337/2808922/mahfud-md-ungkap-presiden-sudah-kirim-surpres-ruu-perampasan-aset-ke-dprhttps://news.okezone.com/read/2023/05/05/337/2808922/mahfud-md-ungkap-presiden-sudah-kirim-surpres-ruu-perampasan-aset-ke-dprJum'at 05 Mei 2023 15:15 WIBRiana RizkiaMahfud MD ungkap Jokowi telah kirim Surpres RUU Perampasan Aset ke DPR RI/Foto: Riana Rizkiahttps://img.okezone.com/content/2023/05/05/337/2808922/mahfud-md-ungkap-presiden-sudah-kirim-surpres-ruu-perampasan-aset-ke-dpr-ypZl37dRUE.jpg <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wNS8wNS8xLzE2NTg2NS81L3g4a29mcHY=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengungkap, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan Surpres RUU Perampasan Aset pada 4 Mei 2023. Surpres tersebut, kata Mahfud, juga telah dikirim ke DPR RI bersamaan dengan surat tugas bagi empat pejabat pemerintah setingkat menteri yang nantinya bakal terlibat dalam pembahasan RUU tersebut.  BACA JUGA: Jokowi Tunjuk Empat Pembantunya Kawal RUU Perampasan Aset di DPR "Prioritas tahun 2023 maka sekarang pemerintah per tanggal 4 Mei tahun 2023 presiden sudah mengeluarkan 2 surat. Satu surat presiden kepada DPR yang dilampiri dengan rancangan UU Perampasan Aset dalam tindak pidana. Itu surat supresnya sudah dikirim, sudah dikeluarkan," kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (5/5/2023). "Kemudian ada surat tugas, siapa pemerintah yang ditugaskan untuk membahas ini bersama DPR," sambungnya.  BACA JUGA: Korban Pencabulan Anak di Sukabumi Bertambah, Pelaku Guru Ngaji Private Mahfud menjelaskan, ada empat pejabat setingkat menteri yang terlibat, yakni Menko Polhukam, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. "Itu berdasarkan surat tugas dari presiden untuk membahas ini secara sungguh-sungguh dengan DPR dan agar segera dibahas dengan serius," katanya. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wNS8wNS8xLzE2NTg2NS81L3g4a29mcHY=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengungkap, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan Surpres RUU Perampasan Aset pada 4 Mei 2023. Surpres tersebut, kata Mahfud, juga telah dikirim ke DPR RI bersamaan dengan surat tugas bagi empat pejabat pemerintah setingkat menteri yang nantinya bakal terlibat dalam pembahasan RUU tersebut.  BACA JUGA: Jokowi Tunjuk Empat Pembantunya Kawal RUU Perampasan Aset di DPR "Prioritas tahun 2023 maka sekarang pemerintah per tanggal 4 Mei tahun 2023 presiden sudah mengeluarkan 2 surat. Satu surat presiden kepada DPR yang dilampiri dengan rancangan UU Perampasan Aset dalam tindak pidana. Itu surat supresnya sudah dikirim, sudah dikeluarkan," kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (5/5/2023). "Kemudian ada surat tugas, siapa pemerintah yang ditugaskan untuk membahas ini bersama DPR," sambungnya.  BACA JUGA: Korban Pencabulan Anak di Sukabumi Bertambah, Pelaku Guru Ngaji Private Mahfud menjelaskan, ada empat pejabat setingkat menteri yang terlibat, yakni Menko Polhukam, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. "Itu berdasarkan surat tugas dari presiden untuk membahas ini secara sungguh-sungguh dengan DPR dan agar segera dibahas dengan serius," katanya.