jika indikasi adanya dugaan kasus korupsi hanya berdasarkan aktivitas flexing di media sosial sangat mudah dihindari.    https://news.okezone.com/read/2023/05/10/337/2811227/kadinkes-lampung-pamer-kekayaan-perindo-aparat-harus-maksimalkan-early-warning-system-terhadap-penyimpanganidhttps://news.okezone.com/read/2023/05/10/337/2811227/kadinkes-lampung-pamer-kekayaan-perindo-aparat-harus-maksimalkan-early-warning-system-terhadap-penyimpanganhttps://news.okezone.com/read/2023/05/10/337/2811227/kadinkes-lampung-pamer-kekayaan-perindo-aparat-harus-maksimalkan-early-warning-system-terhadap-penyimpanganRabu 10 Mei 2023 08:15 WIBNur KhabibiIlustrasi/ Doc: Okezonehttps://img.okezone.com/content/2023/05/10/337/2811227/kadinkes-lampung-pamer-kekayaan-perindo-aparat-harus-maksimalkan-early-warning-system-terhadap-penyimpangan-oUvEIdT6V2.jpg <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wNS8wOC8xLzE2NTk0MS81L3g4a3JmaWw=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Ketua Bidang Hukum Internal DPP Partai Perindo Christophorus Taufik menilai ada yang menarik dalam pengungkapan kasus dugaan korupsi di Tanah Air merujuk pada pemeriksaan KPK terhadap Kadinkes Lampung Reihana yang kerap kali pamer kekayaan atau flexing. Politisi Partai Perindo, yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu, menyebutkan, jika indikasi adanya dugaan kasus korupsi hanya berdasarkan aktivitas flexing di media sosial sangat mudah dihindari.  BACA JUGA: Panglima TNI Bilang Pengamanan KTT ASEAN Harus Ketat tapi Jangan Mencekam "Jadi sebenarnya gampang saja tidak usah keseringan upload barang-barang mewah kalau tidak mau ada masalah atau menimbulkan kecemburuan nasional," kaya Chris saat dihubungi, Selasa (9/5/2023). "Tapi dalam satu tarikan nafas yang sama, instansi-instansi Pemerintah dan aparat-aparat penegak hukum harus bisa memaksimalkan lagi early warning system terhadap berbagai penyimpangan yang terjadi dalam kaitannya dengan keuangan," sambungnya.  BACA JUGA: Effendi Syahputra: Kursi Ruang Ganti Sea Games Kamboja 2023 Tak Sesuai Standar Ia menegaskan, berkaitan dengan persoalan tersebut bukan berarti jika sudah tidak ada orang yang melakukan flexing lagi di media sosial dan tidak ada permasalahan penyalahgunaan keuangan oleh pejabat. "Harus diakui medsos sudah menjadi alat kontrol masyarakat terhadap perilaku pejabat. Tetapi sepertinya lebih substansial lagi jika alat kontrol tersebut tidak sebatas medsos tetapi bisa mewujud pada paparan kertas kerja atau paparan SOP dan standard audit yang memang auditable dan accountable," papar Chris.  <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wNS8wOC8xLzE2NTk0MS81L3g4a3JmaWw=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Ketua Bidang Hukum Internal DPP Partai Perindo Christophorus Taufik menilai ada yang menarik dalam pengungkapan kasus dugaan korupsi di Tanah Air merujuk pada pemeriksaan KPK terhadap Kadinkes Lampung Reihana yang kerap kali pamer kekayaan atau flexing. Politisi Partai Perindo, yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu, menyebutkan, jika indikasi adanya dugaan kasus korupsi hanya berdasarkan aktivitas flexing di media sosial sangat mudah dihindari.  BACA JUGA: Panglima TNI Bilang Pengamanan KTT ASEAN Harus Ketat tapi Jangan Mencekam "Jadi sebenarnya gampang saja tidak usah keseringan upload barang-barang mewah kalau tidak mau ada masalah atau menimbulkan kecemburuan nasional," kaya Chris saat dihubungi, Selasa (9/5/2023). "Tapi dalam satu tarikan nafas yang sama, instansi-instansi Pemerintah dan aparat-aparat penegak hukum harus bisa memaksimalkan lagi early warning system terhadap berbagai penyimpangan yang terjadi dalam kaitannya dengan keuangan," sambungnya.  BACA JUGA: Effendi Syahputra: Kursi Ruang Ganti Sea Games Kamboja 2023 Tak Sesuai Standar Ia menegaskan, berkaitan dengan persoalan tersebut bukan berarti jika sudah tidak ada orang yang melakukan flexing lagi di media sosial dan tidak ada permasalahan penyalahgunaan keuangan oleh pejabat. "Harus diakui medsos sudah menjadi alat kontrol masyarakat terhadap perilaku pejabat. Tetapi sepertinya lebih substansial lagi jika alat kontrol tersebut tidak sebatas medsos tetapi bisa mewujud pada paparan kertas kerja atau paparan SOP dan standard audit yang memang auditable dan accountable," papar Chris.