KPK gencar mengkampanyekan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 untuk bersih dari korupsi.https://news.okezone.com/read/2023/05/21/337/2817555/kampanye-kpk-soal-pemilu-2024-tolak-serangan-fajaridhttps://news.okezone.com/read/2023/05/21/337/2817555/kampanye-kpk-soal-pemilu-2024-tolak-serangan-fajarhttps://news.okezone.com/read/2023/05/21/337/2817555/kampanye-kpk-soal-pemilu-2024-tolak-serangan-fajarMinggu 21 Mei 2023 22:01 WIBArie Dwi SatrioIlustrasi (Foto : Freepik)https://img.okezone.com/content/2023/05/21/337/2817555/kampanye-kpk-soal-pemilu-2024-tolak-serangan-fajar-gKbrKqdBOE.jpgJAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gencar mengkampanyekan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 untuk bersih dari korupsi. Salah satunya, dengan menolak adanya kampanye bagi-bagi uang alias serangan fajar dari para calon legislatif hingga kepala daerah. "Kalau ada serangan fajar tolak. Selama masih menerima atau menunggu serangan fajar pasti pemerintahannya tidak akan bersih," ujar Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron melalui keterangan resmi KPK, Minggu (21/5/2023). BACA JUGA: Perkumpulan Driver Ojol di Surabaya Berharap Perindo Menang di Pemilu 2024    "Kalau menentukan dalam memilih karena amplop jangan bermimpi kotanya memiliki pemimpin yang akan membuat makmur dan adil," sambungnya. Ghufron berpandangan pesta demokrasi lima tahunan sangat rentan dengan politik uang. Oleh karenanya, ia berharap agar seluruh masyarakat menolak iming-iming hadiah atau apapun pada saat hari pemilihan pada Pemilu 2024. BACA JUGA: Penyidik KPK Telusuri Aset, Kadiskes Lampung Reihana Tak Berada di Rumah Dirinya menjelaskan, serangan fajar merupakan salah satu praktik buruk yang seringkali terjadi di pagi hari pada hari pemilihan. Di mana banyak tim sukses (timses) yang sengaja membagi uang kepada pemilih untuk memilih calon tertentu. "Pada akhirnya jika pemimpin tersebut terpilih maka kualitas pemerintahannya tentu tidak akan baik, bersih, dan akuntabel," ungkapnya.Menurut Ghufron, dalam mencari pemimpin yang adil, bermartabat, dan mampu memberikan kesejahteraan bagi rakyat, masyarakat harus memastikan para calon pemimpin memiliki integritas dan budaya antikorupsi. Dua poin tersebut, kata dia, menjadi landasan penting untuk menjalankan pemerintahan pasca terpilih. "Kami berharap antikorupsi menjadi budaya bagi pemerintahan dan rakyatnya. Pemimpin yang adil itu tidak menyuap untuk dipilih. Kenapa? Karena kalau dia menang dengan cara itu maka saat duduk memimpin dia akan minta kembali modalnya," ungkap Ghufron.JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gencar mengkampanyekan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 untuk bersih dari korupsi. Salah satunya, dengan menolak adanya kampanye bagi-bagi uang alias serangan fajar dari para calon legislatif hingga kepala daerah. "Kalau ada serangan fajar tolak. Selama masih menerima atau menunggu serangan fajar pasti pemerintahannya tidak akan bersih," ujar Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron melalui keterangan resmi KPK, Minggu (21/5/2023). BACA JUGA: Perkumpulan Driver Ojol di Surabaya Berharap Perindo Menang di Pemilu 2024    "Kalau menentukan dalam memilih karena amplop jangan bermimpi kotanya memiliki pemimpin yang akan membuat makmur dan adil," sambungnya. Ghufron berpandangan pesta demokrasi lima tahunan sangat rentan dengan politik uang. Oleh karenanya, ia berharap agar seluruh masyarakat menolak iming-iming hadiah atau apapun pada saat hari pemilihan pada Pemilu 2024. BACA JUGA: Penyidik KPK Telusuri Aset, Kadiskes Lampung Reihana Tak Berada di Rumah Dirinya menjelaskan, serangan fajar merupakan salah satu praktik buruk yang seringkali terjadi di pagi hari pada hari pemilihan. Di mana banyak tim sukses (timses) yang sengaja membagi uang kepada pemilih untuk memilih calon tertentu. "Pada akhirnya jika pemimpin tersebut terpilih maka kualitas pemerintahannya tentu tidak akan baik, bersih, dan akuntabel," ungkapnya.Menurut Ghufron, dalam mencari pemimpin yang adil, bermartabat, dan mampu memberikan kesejahteraan bagi rakyat, masyarakat harus memastikan para calon pemimpin memiliki integritas dan budaya antikorupsi. Dua poin tersebut, kata dia, menjadi landasan penting untuk menjalankan pemerintahan pasca terpilih. "Kami berharap antikorupsi menjadi budaya bagi pemerintahan dan rakyatnya. Pemimpin yang adil itu tidak menyuap untuk dipilih. Kenapa? Karena kalau dia menang dengan cara itu maka saat duduk memimpin dia akan minta kembali modalnya," ungkap Ghufron.