Bahkan, Yudo turut membeberkan 5 poin penting yang harus dijaga para prajurit dari ketiga Matra.        https://news.okezone.com/read/2023/05/25/337/2820094/tegaskan-prajurit-wajib-netral-di-pemilu-2024-ini-poin-penting-dari-panglima-tniidhttps://news.okezone.com/read/2023/05/25/337/2820094/tegaskan-prajurit-wajib-netral-di-pemilu-2024-ini-poin-penting-dari-panglima-tnihttps://news.okezone.com/read/2023/05/25/337/2820094/tegaskan-prajurit-wajib-netral-di-pemilu-2024-ini-poin-penting-dari-panglima-tniKamis 25 Mei 2023 19:20 WIBBachtiar RojabPanglima TNI Yudo Margono/Foto: Isthttps://img.okezone.com/content/2023/05/25/337/2820094/tegaskan-prajurit-wajib-netral-di-pemilu-2024-ini-poin-penting-dari-panglima-tni-SFBhb75GZN.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wNS8xMi8xLzE2NjEwOC81L3g4a3Z0aDQ=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menegaskan jajarannya agar menjaga netralitas jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Bahkan, Yudo turut membeberkan 5 poin penting yang harus dijaga para prajurit dari ketiga Matra. Pertama, Yudo meminta agar prajurit tidak memihak partai politik (Parpol) maupun pasangan calon (Paslon) yang diusung oleh parpol tertentu. BACA JUGA: Cawapres Potensial, Erick Thohir Dinilai Bisa Tarik Suara Pendukung Jokowi di Pilpres 2024 "Satu, tidak memihak dan tidak memberi dukungan kepada partai politik manapun beserta Paslon yang diusung serta tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis," ujar Yudo dalam keterangan yang diunggah Dinas Penerangan TNI, Kamis (25/5/2023). Yudo menegaskan agar jajarannya tidak memberikan ruang bagi kampanye parpol. Termasuk, memberi hasutan kepada sanak saudara untuk menentukan siapa Paslon maupun parpol yang bakal dipilih. BACA JUGA: Pencuri Spion Mobil Terekam CCTV di Tanjung Duren, Korban: Sudah Sering Kejadian "Dua, tidak memberikan fasilitas tempat atau sarana dan prasarana milik TNI kepada Paslon dan Parpol untuk digunakan sebagai sarana kampanye," tuturnya. "Tiga, keluarga prajurit TNI yang memiliki hak pilih (hak individu sebagai warga negara), dilarang memberikan dalam menentukan hak pilih," sambung Yudo. Keempat, lanjut Yudo, tidak memberikan tanggapan, komentar dan meng-upload apapun terhadap hasil quick count sementara yang dikeluarkan oleh lembaga survei. "Lima, menindak tegas prajurit TNI dan PNS yang terbukti terlibat politik praktis, memihak dan memberi dukungan partai politik beserta Paslon yang diusung," pungkasnya. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wNS8xMi8xLzE2NjEwOC81L3g4a3Z0aDQ=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menegaskan jajarannya agar menjaga netralitas jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Bahkan, Yudo turut membeberkan 5 poin penting yang harus dijaga para prajurit dari ketiga Matra. Pertama, Yudo meminta agar prajurit tidak memihak partai politik (Parpol) maupun pasangan calon (Paslon) yang diusung oleh parpol tertentu. BACA JUGA: Cawapres Potensial, Erick Thohir Dinilai Bisa Tarik Suara Pendukung Jokowi di Pilpres 2024 "Satu, tidak memihak dan tidak memberi dukungan kepada partai politik manapun beserta Paslon yang diusung serta tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis," ujar Yudo dalam keterangan yang diunggah Dinas Penerangan TNI, Kamis (25/5/2023). Yudo menegaskan agar jajarannya tidak memberikan ruang bagi kampanye parpol. Termasuk, memberi hasutan kepada sanak saudara untuk menentukan siapa Paslon maupun parpol yang bakal dipilih. BACA JUGA: Pencuri Spion Mobil Terekam CCTV di Tanjung Duren, Korban: Sudah Sering Kejadian "Dua, tidak memberikan fasilitas tempat atau sarana dan prasarana milik TNI kepada Paslon dan Parpol untuk digunakan sebagai sarana kampanye," tuturnya. "Tiga, keluarga prajurit TNI yang memiliki hak pilih (hak individu sebagai warga negara), dilarang memberikan dalam menentukan hak pilih," sambung Yudo. Keempat, lanjut Yudo, tidak memberikan tanggapan, komentar dan meng-upload apapun terhadap hasil quick count sementara yang dikeluarkan oleh lembaga survei. "Lima, menindak tegas prajurit TNI dan PNS yang terbukti terlibat politik praktis, memihak dan memberi dukungan partai politik beserta Paslon yang diusung," pungkasnya.