Wapres Ingatkan Isu Hukum dan Keamanan di Papua Harus Ditangani secara Bijak    https://news.okezone.com/read/2023/05/29/337/2821843/wapres-ingatkan-isu-hukum-dan-keamanan-di-papua-harus-ditangani-secara-bijakidhttps://news.okezone.com/read/2023/05/29/337/2821843/wapres-ingatkan-isu-hukum-dan-keamanan-di-papua-harus-ditangani-secara-bijakhttps://news.okezone.com/read/2023/05/29/337/2821843/wapres-ingatkan-isu-hukum-dan-keamanan-di-papua-harus-ditangani-secara-bijakSenin 29 Mei 2023 15:36 WIBBinti MufaridaWapres KH Ma'ruf Amin. (Dok Setwapres)https://img.okezone.com/content/2023/05/29/337/2821843/wapres-ingatkan-isu-hukum-dan-keamanan-di-papua-harus-ditangani-secara-bijak-dflNckSUQ5.jpg JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin mengingatkan isu-isu di Papua, seperti hukum dan keamanan perlu ditangani secara bijak dan saksama. Hal itu terutama untuk percepatan pembangunan dan kesejahteraan di Papua. “Kita tidak boleh mengabaikan tantangan yang ada, seperti masih adanya kesenjangan pembangunan, keterbatasan infrastruktur, serta isu-isu sosial, politik, hukum dan keamanan (di Papua) yang perlu ditangani secara bijak dan saksama,” kata Wapres saat pengukuhan 6 anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan No 6, Jakarta Pusat, Senin (29/5/2023). BACA JUGA: Wapres Kukuhkan 6 Anggota BP3OKP Asli Papua, Ini Nama-namanya    Beberapa waktu lalu, Wapres mengungkapkan, ada enam daerah rawan di Papua, yaitu tiga di Provinsi Papua Pegunungan (Nduga, Yahukimo, dan Pegunungan Bintang/di batas RI-PNG). Kemudian tiga di Provinsi Papua Tengah, yaitu di Puncak, Puncak Jaya, dan Intan Jaya. Wapres melanjutkan, sebagai Ketua BP3OKP yang melantik 6 anggota asli dari Papua mendorong agar melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan otonomi khusus dan pembangunan di wilayah Papua. BACA JUGA: Wapres Ajak Anggota BP3OKP Bangun Papua Berdasarkan Keadilan, Kesetaraan, dan Keberlanjutan “Saudara-saudara terpilih atas dasar kemampuan dan komitmen terhadap Papua. Saudara sekalian memiliki tanggung jawab yang besar dalam membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat Papua,” kata Wapres. Selain itu, Wapres mengatakan pada 17 April 2023, telah disahkan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022–2041 atau disebut juga dengan RIPPP. Di dalamnya telah ditetapkan 3 misi besar untuk percepatan pembangunan Papua, yaitu Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif. “Saya harap para Anggota BP3OKP dapat betul-betul mengawal ketuntasan program yang diatur dalam RIPPP dan RAPPP sebagai rencana aksi 5 tahunan. Saya meyakini Sekretaris Eksekutif, juga jajaran Sekretariat Badan Pengarah Papua siap untuk bersinergi serta mendukung pelaksanaan tugas saudara sekalian,” tuturnya. JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin mengingatkan isu-isu di Papua, seperti hukum dan keamanan perlu ditangani secara bijak dan saksama. Hal itu terutama untuk percepatan pembangunan dan kesejahteraan di Papua. “Kita tidak boleh mengabaikan tantangan yang ada, seperti masih adanya kesenjangan pembangunan, keterbatasan infrastruktur, serta isu-isu sosial, politik, hukum dan keamanan (di Papua) yang perlu ditangani secara bijak dan saksama,” kata Wapres saat pengukuhan 6 anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan No 6, Jakarta Pusat, Senin (29/5/2023). BACA JUGA: Wapres Kukuhkan 6 Anggota BP3OKP Asli Papua, Ini Nama-namanya    Beberapa waktu lalu, Wapres mengungkapkan, ada enam daerah rawan di Papua, yaitu tiga di Provinsi Papua Pegunungan (Nduga, Yahukimo, dan Pegunungan Bintang/di batas RI-PNG). Kemudian tiga di Provinsi Papua Tengah, yaitu di Puncak, Puncak Jaya, dan Intan Jaya. Wapres melanjutkan, sebagai Ketua BP3OKP yang melantik 6 anggota asli dari Papua mendorong agar melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan otonomi khusus dan pembangunan di wilayah Papua. BACA JUGA: Wapres Ajak Anggota BP3OKP Bangun Papua Berdasarkan Keadilan, Kesetaraan, dan Keberlanjutan “Saudara-saudara terpilih atas dasar kemampuan dan komitmen terhadap Papua. Saudara sekalian memiliki tanggung jawab yang besar dalam membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat Papua,” kata Wapres. Selain itu, Wapres mengatakan pada 17 April 2023, telah disahkan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022–2041 atau disebut juga dengan RIPPP. Di dalamnya telah ditetapkan 3 misi besar untuk percepatan pembangunan Papua, yaitu Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif. “Saya harap para Anggota BP3OKP dapat betul-betul mengawal ketuntasan program yang diatur dalam RIPPP dan RAPPP sebagai rencana aksi 5 tahunan. Saya meyakini Sekretaris Eksekutif, juga jajaran Sekretariat Badan Pengarah Papua siap untuk bersinergi serta mendukung pelaksanaan tugas saudara sekalian,” tuturnya.