Cita-cita penyatuan wilayah nusantara di berbagai kerajaan lain menjadi bahan tertawaan dan candaan para pejabat.https://news.okezone.com/read/2023/05/31/337/2822844/kala-pemikiran-visioner-gajah-mada-jadi-bahan-tertawaan-pejabat-majapahitidhttps://news.okezone.com/read/2023/05/31/337/2822844/kala-pemikiran-visioner-gajah-mada-jadi-bahan-tertawaan-pejabat-majapahithttps://news.okezone.com/read/2023/05/31/337/2822844/kala-pemikiran-visioner-gajah-mada-jadi-bahan-tertawaan-pejabat-majapahitRabu 31 Mei 2023 06:47 WIBAvirista MidaadaGajah Mada. (Foto: Dok Ist)https://img.okezone.com/content/2023/05/31/337/2822844/kala-pemikiran-visioner-gajah-mada-jadi-bahan-tertawaan-pejabat-majapahit-7DGojDfgrC.jpegKERAJAAN Majapahit menjadi sebuah kerajaan besar di masanya berkat kegemilangan dan gagasan dari Gajah Mada. Bagaimana tidak, Gajah Mada yang dilantik menjadi Mahapatih Amangkubhumi ini mencetuskan gagasan politik berbeda dari pendahulunya sekaligus cukup kontroversial di masanya. Cita-cita penyatuan wilayah nusantara di berbagai kerajaan lain menjadi bahan tertawaan dan candaan para pejabat internal Majapahit, ketika Gajah Mada baru saja dilantik. Alhasil suatu peristiwa pertama terjadi yakni pembunuhan Kembar dan Warak karena tidak sejalan dengan keinginan Gajah Mada. Apa yang dilakukan oleh Gajah Mada ini sejalan dengan apa yang dilakukan Kertanagara ketika bertahta di Kerajaan Singasari, yang juga langsung melakukan tindakan tegas terhadap para pembesar yang tidak mendukung pandangan politiknya.  BACA JUGA: Kehidupan Wilayah Tuban di Akhir Masa Majapahit Berkuasa Mereka itu digantikan dengan tenaga-tenaga baru, yang menerima pandangan politiknya. Semua pembesar yang menertawakan program politik nusantara Gajah Mada, dianggap sebagai penghalang pelaksanaan program politik nusantara. Oleh karena itu perlu disingkirkan. Slamet Muljana mencatat pada "Pemugaran Persada Sejarah Leluhur Majapahit", ketika Kerajaan Majapahit di bawah pimpinan Sri Kertarajasa atau Raden Wijaya hingga Jayanagara raja keduanya, para patih amangkubhumi dari Mpu Nambi sampai Mpu Krewes alias Aria Tadah, tidak ada yang melancarkan program politik nusantara.  BACA JUGA: Fenomena Alam Tandai Dua Peristiwa Penting di Kerajaan Majapahit Mereka itu mengikuti pola politik Airlangga yang berkisar pada penyatuan Janggala dan Kediri. Pola politik penyatuan Janggala dan Kediri dinyatakan pada prasasti Wurare tahun 1289, diterapkan secara nyata oleh Sri Jayawisnuwardhana pada tahun 1250 sepeninggal Nararya Tohjaya. Penyatuan kembali Kediri dengan Tumapel oleh Sri Jayawisnuwardhana merupakan peristiwa sejarah yang sangat diagung-agungkan. Oleh karena pola politik Sri Jayawisnuwardhana yang tercantum pada prasasti Wurare berbeda arahnya dengan program politik nusantara yang akan diterapkan oleh Gajah Mada, maka prasasti Wurare itu perlu disingkirkan.Apalagi padaNagarakretagama pupuh LVI-LVII menguraikan tentang hilangnya arca Mahaksobhya tahun 1331 dari candi makam Jajawa di Pandakan di kaki Gunung Welirang, tempat Sri Kertanagara dicandikan. Arca Mahaksobhya yang biasa disebut arca Jaka Dolog, adalah arca Sri Kertanagara. Pada arca itu dipahat prasasti Wurare yang menyatakan penyatuan Janggala dan Panjalu oleh Sri Jayawisnuwardhana. Penyingkiran arca Mahaksobhya dari Candi Jawi tidak didorong oleh keinginan untuk menjauhkan Sri Kertanagara dari pandangan masyarakat Majapahit, tetapi oleh keinginan menjauhkan prasasti tentang pola-politik penyatuan Janggala dan Kediri. Gajah Mada menganut pola politik Sri Kertanagara, jadi tidak ada alasan untuk mengurangi penghargaannya terhadap Sri Kertanagara.KERAJAAN Majapahit menjadi sebuah kerajaan besar di masanya berkat kegemilangan dan gagasan dari Gajah Mada. Bagaimana tidak, Gajah Mada yang dilantik menjadi Mahapatih Amangkubhumi ini mencetuskan gagasan politik berbeda dari pendahulunya sekaligus cukup kontroversial di masanya. Cita-cita penyatuan wilayah nusantara di berbagai kerajaan lain menjadi bahan tertawaan dan candaan para pejabat internal Majapahit, ketika Gajah Mada baru saja dilantik. Alhasil suatu peristiwa pertama terjadi yakni pembunuhan Kembar dan Warak karena tidak sejalan dengan keinginan Gajah Mada. Apa yang dilakukan oleh Gajah Mada ini sejalan dengan apa yang dilakukan Kertanagara ketika bertahta di Kerajaan Singasari, yang juga langsung melakukan tindakan tegas terhadap para pembesar yang tidak mendukung pandangan politiknya.  BACA JUGA: Kehidupan Wilayah Tuban di Akhir Masa Majapahit Berkuasa Mereka itu digantikan dengan tenaga-tenaga baru, yang menerima pandangan politiknya. Semua pembesar yang menertawakan program politik nusantara Gajah Mada, dianggap sebagai penghalang pelaksanaan program politik nusantara. Oleh karena itu perlu disingkirkan. Slamet Muljana mencatat pada "Pemugaran Persada Sejarah Leluhur Majapahit", ketika Kerajaan Majapahit di bawah pimpinan Sri Kertarajasa atau Raden Wijaya hingga Jayanagara raja keduanya, para patih amangkubhumi dari Mpu Nambi sampai Mpu Krewes alias Aria Tadah, tidak ada yang melancarkan program politik nusantara.  BACA JUGA: Fenomena Alam Tandai Dua Peristiwa Penting di Kerajaan Majapahit Mereka itu mengikuti pola politik Airlangga yang berkisar pada penyatuan Janggala dan Kediri. Pola politik penyatuan Janggala dan Kediri dinyatakan pada prasasti Wurare tahun 1289, diterapkan secara nyata oleh Sri Jayawisnuwardhana pada tahun 1250 sepeninggal Nararya Tohjaya. Penyatuan kembali Kediri dengan Tumapel oleh Sri Jayawisnuwardhana merupakan peristiwa sejarah yang sangat diagung-agungkan. Oleh karena pola politik Sri Jayawisnuwardhana yang tercantum pada prasasti Wurare berbeda arahnya dengan program politik nusantara yang akan diterapkan oleh Gajah Mada, maka prasasti Wurare itu perlu disingkirkan.Apalagi padaNagarakretagama pupuh LVI-LVII menguraikan tentang hilangnya arca Mahaksobhya tahun 1331 dari candi makam Jajawa di Pandakan di kaki Gunung Welirang, tempat Sri Kertanagara dicandikan. Arca Mahaksobhya yang biasa disebut arca Jaka Dolog, adalah arca Sri Kertanagara. Pada arca itu dipahat prasasti Wurare yang menyatakan penyatuan Janggala dan Panjalu oleh Sri Jayawisnuwardhana. Penyingkiran arca Mahaksobhya dari Candi Jawi tidak didorong oleh keinginan untuk menjauhkan Sri Kertanagara dari pandangan masyarakat Majapahit, tetapi oleh keinginan menjauhkan prasasti tentang pola-politik penyatuan Janggala dan Kediri. Gajah Mada menganut pola politik Sri Kertanagara, jadi tidak ada alasan untuk mengurangi penghargaannya terhadap Sri Kertanagara.