Wapres mengatakan penurunan angka kemiskinan saat ini menjadi prioritas pemerintahhttps://news.okezone.com/read/2023/06/08/337/2827608/wapres-sebut-daerah-dengan-tingkat-kemiskinan-tinggi-rawan-perdagangan-orangidhttps://news.okezone.com/read/2023/06/08/337/2827608/wapres-sebut-daerah-dengan-tingkat-kemiskinan-tinggi-rawan-perdagangan-oranghttps://news.okezone.com/read/2023/06/08/337/2827608/wapres-sebut-daerah-dengan-tingkat-kemiskinan-tinggi-rawan-perdagangan-orangKamis 08 Juni 2023 20:37 WIBBinti Mufaridahttps://img.okezone.com/content/2023/06/08/337/2827608/wapres-sebut-daerah-dengan-tingkat-kemiskinan-tinggi-rawan-perdagangan-orang-CmE8xZvMts.JPGJAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menyebut bahwa tingkat kemiskinan tinggi rawan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal ke luar negeri. “Satu sisi ada pencegahan PMI ilegal, tapi disisi lain kita sudah terus mengarahkan daerah-daerah potensial yang terjadinya PMI ilegal, daerah yang tingkat kemiskinan (tinggi),” ungkap Wapres saat ditanya awak media di Kepulauan Riau, Kamis (8/6/2023). Oleh karena itu, Wapres mengatakan penurunan angka kemiskinan saat ini menjadi prioritas pemerintah khususnya di wilayah Pulau Jawa, juga di Nusa Tenggara Timur (NTT). “Karena itu ini jadi perhatian salah satunya selain di Jawa juga di NTT, ini akan kita coba untuk penurunan kemiskinannya itu kita prioritaskan.” BACA JUGA: Polri Bakal Tindak Tegas Pihak yang Bekingi Kasus TPPO Wapres pun memastikan bahwa pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md, termasuk Kepolisian melakukan pengawasan ketat untuk mencegah adanya PMI ilegal. “Ya sekarang ini kan yang kita cegah adanya PMI yang ilegal melalui perdagangan orang, karena itu Menkopolhukam termasuk Kepolisian itu melakukan pengawasan yang ketat untuk menekan jangan sampai terjadi sehingga tidak terjadi korban itu,” tambah Wapres. Wapres pun memastikan telah ada koordinasi maupun perjanjian dengan negara lain untuk mencegah TPPO. Apalagi, permasalahan TPPO juga mendapat perhatian dari negara-negara ASEAN. “Ya itu pasti lah kita adakan perjanjian-perjanjian untuk tidak menerima yang ilegal-ilegal ini, ini harus dicegah kalau yang ilegal ini kan bisa diawasi biasanya korban ilegal, di samping kita cegah dari luar tapi kita dari dalam kita ketatkan di seluruh provinsi,” tandasnya. Sebelumnya, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani kepada Presiden bahwa jenazah warga Indonesia yang kembali karena TPPO dalam satu tahun mencapai lebih dari 1.900 orang. JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menyebut bahwa tingkat kemiskinan tinggi rawan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal ke luar negeri. “Satu sisi ada pencegahan PMI ilegal, tapi disisi lain kita sudah terus mengarahkan daerah-daerah potensial yang terjadinya PMI ilegal, daerah yang tingkat kemiskinan (tinggi),” ungkap Wapres saat ditanya awak media di Kepulauan Riau, Kamis (8/6/2023). Oleh karena itu, Wapres mengatakan penurunan angka kemiskinan saat ini menjadi prioritas pemerintah khususnya di wilayah Pulau Jawa, juga di Nusa Tenggara Timur (NTT). “Karena itu ini jadi perhatian salah satunya selain di Jawa juga di NTT, ini akan kita coba untuk penurunan kemiskinannya itu kita prioritaskan.” BACA JUGA: Polri Bakal Tindak Tegas Pihak yang Bekingi Kasus TPPO Wapres pun memastikan bahwa pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md, termasuk Kepolisian melakukan pengawasan ketat untuk mencegah adanya PMI ilegal. “Ya sekarang ini kan yang kita cegah adanya PMI yang ilegal melalui perdagangan orang, karena itu Menkopolhukam termasuk Kepolisian itu melakukan pengawasan yang ketat untuk menekan jangan sampai terjadi sehingga tidak terjadi korban itu,” tambah Wapres. Wapres pun memastikan telah ada koordinasi maupun perjanjian dengan negara lain untuk mencegah TPPO. Apalagi, permasalahan TPPO juga mendapat perhatian dari negara-negara ASEAN. “Ya itu pasti lah kita adakan perjanjian-perjanjian untuk tidak menerima yang ilegal-ilegal ini, ini harus dicegah kalau yang ilegal ini kan bisa diawasi biasanya korban ilegal, di samping kita cegah dari luar tapi kita dari dalam kita ketatkan di seluruh provinsi,” tandasnya. Sebelumnya, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani kepada Presiden bahwa jenazah warga Indonesia yang kembali karena TPPO dalam satu tahun mencapai lebih dari 1.900 orang.