Mahfud pun meminta Jusuf Hamka untuk langsung menagih ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) langsung.    https://news.okezone.com/read/2023/06/11/337/2828837/jusuf-hamka-ngaku-pemerintah-berutang-padanya-mahfud-md-kalau-ada-tagih-ke-kemenkeuidhttps://news.okezone.com/read/2023/06/11/337/2828837/jusuf-hamka-ngaku-pemerintah-berutang-padanya-mahfud-md-kalau-ada-tagih-ke-kemenkeuhttps://news.okezone.com/read/2023/06/11/337/2828837/jusuf-hamka-ngaku-pemerintah-berutang-padanya-mahfud-md-kalau-ada-tagih-ke-kemenkeuMinggu 11 Juni 2023 14:26 WIBJonathan SimanjuntakMenkopolhukam Mahfud MD/ Doc: MPIhttps://img.okezone.com/content/2023/06/11/337/2828837/jusuf-hamka-ngaku-pemerintah-berutang-padanya-mahfud-md-kalau-ada-tagih-ke-kemenkeu-CoWRtMVEmH.jpg <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wNi8xMS8xLzE2NzA1OC8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD meminta Bos PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) Tbk Jusuf Hamka untuk menagih piutang dari pemerintah terhadapnya. Mahfud pun meminta Jusuf Hamka untuk langsung menagih ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) langsung. "Akan halnya utang kepada Pak Jusuf Hamka itu mungkin saja ada, karena daftar utang yang kami analisis banyak, dan kalau memang ada, berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan presiden dalam dua kali rapat resmi, itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan dan Kemenkeu memang wajib membayar," kata Mahfud MD dikutip dari YouTube Kemenko Polhukam RI, Minggu (11/6/2023).  BACA JUGA: Kasus Pria Serang Pengunjung Warkop di Bekasi, Polisi Periksa 4 Saksi Menurutnya pembayaran utang merupakan kewajiban dari negara terhadap rakyat atau pihak swasta yang melakukan usaha dan transaksi secara sah. Mahfud pun membuka diri untuk memberikan bantuan teknis apabila diperlukan. "Silakan Pak Jusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan, nanti kalau butuh bantuan teknis, saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan jika bapak membutuhkan itu," ungkapnya.  BACA JUGA: Dua Motor Adu Banteng di Klapanunggal Bogor, Satu Orang Tewas Mahfud memastikan pemerintah akan membayar segala jenis utang terhadap swasta ataupun rakyat. Hal itu merupakan arahan langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mahfud bahkan mengaku mendapat mandat untuk mengkoordinir pembayaran utang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat. Dalam hal ini pun pemerintah juga sudah membuat tim gabungan yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian dan lain-lain termasuk dari Menkumham. "Itu sudah ada di situ memutuskan untuk membayar dan berdasar laporan kami tentang itu pada tanggal 13 Januari 2023 Presiden Indonesia kembali memerintahkan melalui rapat internal kabinet yang menyatakan supaya utang kepada swasta dan kepada rakyat yang sudah menjadi kekuatan hukum tetap supaya dibayar," jelasnya. "Presiden menyampaikan selama ini kalau rakyat atau swasta punya utang, kita menagih dengan disiplin tetapi kita juga harus konsekuen kalau kita yang punya utang juga harus membayar, itu perintah Presiden," sambungnya. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wNi8xMS8xLzE2NzA1OC8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD meminta Bos PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) Tbk Jusuf Hamka untuk menagih piutang dari pemerintah terhadapnya. Mahfud pun meminta Jusuf Hamka untuk langsung menagih ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) langsung. "Akan halnya utang kepada Pak Jusuf Hamka itu mungkin saja ada, karena daftar utang yang kami analisis banyak, dan kalau memang ada, berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan presiden dalam dua kali rapat resmi, itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan dan Kemenkeu memang wajib membayar," kata Mahfud MD dikutip dari YouTube Kemenko Polhukam RI, Minggu (11/6/2023).  BACA JUGA: Kasus Pria Serang Pengunjung Warkop di Bekasi, Polisi Periksa 4 Saksi Menurutnya pembayaran utang merupakan kewajiban dari negara terhadap rakyat atau pihak swasta yang melakukan usaha dan transaksi secara sah. Mahfud pun membuka diri untuk memberikan bantuan teknis apabila diperlukan. "Silakan Pak Jusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan, nanti kalau butuh bantuan teknis, saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan jika bapak membutuhkan itu," ungkapnya.  BACA JUGA: Dua Motor Adu Banteng di Klapanunggal Bogor, Satu Orang Tewas Mahfud memastikan pemerintah akan membayar segala jenis utang terhadap swasta ataupun rakyat. Hal itu merupakan arahan langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mahfud bahkan mengaku mendapat mandat untuk mengkoordinir pembayaran utang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat. Dalam hal ini pun pemerintah juga sudah membuat tim gabungan yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian dan lain-lain termasuk dari Menkumham. "Itu sudah ada di situ memutuskan untuk membayar dan berdasar laporan kami tentang itu pada tanggal 13 Januari 2023 Presiden Indonesia kembali memerintahkan melalui rapat internal kabinet yang menyatakan supaya utang kepada swasta dan kepada rakyat yang sudah menjadi kekuatan hukum tetap supaya dibayar," jelasnya. "Presiden menyampaikan selama ini kalau rakyat atau swasta punya utang, kita menagih dengan disiplin tetapi kita juga harus konsekuen kalau kita yang punya utang juga harus membayar, itu perintah Presiden," sambungnya.