Presiden Jokowi segera mencabut status kedaruratan kesehatan di Indonesia dan peralihan status pandemi menjadi endemi.https://news.okezone.com/read/2023/06/14/337/2830382/satgas-covid-19-akan-dibubarkan-saat-status-pandemi-dicabutidhttps://news.okezone.com/read/2023/06/14/337/2830382/satgas-covid-19-akan-dibubarkan-saat-status-pandemi-dicabuthttps://news.okezone.com/read/2023/06/14/337/2830382/satgas-covid-19-akan-dibubarkan-saat-status-pandemi-dicabutRabu 14 Juni 2023 02:00 WIBFakhrizal Fakhri Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)https://img.okezone.com/content/2023/06/14/337/2830382/satgas-covid-19-akan-dibubarkan-saat-status-pandemi-dicabut-JUKabTb64K.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wNi8xMy8yLzE2NzE1MS81L3g4bHFnOXU=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menyebut Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 akan dibubarkan setelah pemerintah resmi mencabut status kedaruratan pandemi di Indonesia. Hal itu disampaikan Menko Muhadjir usai menghadiri rapat terbatas (ratas) terkait kondisi terkini pandemi Covid-19 di Istana Negara, Jakarta, Selasa 13 Juni 2023. "Satgas otomatis bubar," kata Menko PMK Muhadjir Effendy dilansir Antara, Rabu (14/6/2023). Ia menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mencabut status kedaruratan kesehatan di Indonesia dan peralihan status pandemi menjadi endemi. BACA JUGA: Viral Penganiayaan Plt Kasatpol PP Madina, Polisi Belum Tetapkan Tersangka Aturan yang nantinya akan dicabut oleh Presiden Jokowi adalah Keppres Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19. BACA JUGA: Siva Aprilia Pamer Foto Selfie Pakai Baju Transparan Pink, Netizen: Tambah Wow DJ! Keputusan pencabutan status kedaruratan kesehatan ini sejalan dengan Badan Kesehatan Dunia (WHO) yang telah lebih dahulu mencabut status Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) untuk Covid-19 pada 5 Mei 2023. "Covid-19 ini kan masih terus ada, tetapi sudah akan diputuskan Bapak Presiden nanti akan segera dicabut, waktunya tunggu pengumuman beliau," katanya.Dengan ketentuan baru, lanjut dia, nantinya vaksin akan masuk dalam skema pelayanan normal dan termasuk dalam penyakit menular biasa.  BACA JUGA: BMKG: Waspadai Peningkatan Kecepatan Angin di Laut Bali Vaksinasi Covid-19 juga akan ditanggung oleh pemerintah melalui BPJS Kesehatan, terutama kepada masyarakat tidak mampu Penerima Bantuan Iuran (PBI).<div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wNi8xMy8yLzE2NzE1MS81L3g4bHFnOXU=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menyebut Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 akan dibubarkan setelah pemerintah resmi mencabut status kedaruratan pandemi di Indonesia. Hal itu disampaikan Menko Muhadjir usai menghadiri rapat terbatas (ratas) terkait kondisi terkini pandemi Covid-19 di Istana Negara, Jakarta, Selasa 13 Juni 2023. "Satgas otomatis bubar," kata Menko PMK Muhadjir Effendy dilansir Antara, Rabu (14/6/2023). Ia menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mencabut status kedaruratan kesehatan di Indonesia dan peralihan status pandemi menjadi endemi. BACA JUGA: Viral Penganiayaan Plt Kasatpol PP Madina, Polisi Belum Tetapkan Tersangka Aturan yang nantinya akan dicabut oleh Presiden Jokowi adalah Keppres Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19. BACA JUGA: Siva Aprilia Pamer Foto Selfie Pakai Baju Transparan Pink, Netizen: Tambah Wow DJ! Keputusan pencabutan status kedaruratan kesehatan ini sejalan dengan Badan Kesehatan Dunia (WHO) yang telah lebih dahulu mencabut status Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) untuk Covid-19 pada 5 Mei 2023. "Covid-19 ini kan masih terus ada, tetapi sudah akan diputuskan Bapak Presiden nanti akan segera dicabut, waktunya tunggu pengumuman beliau," katanya.Dengan ketentuan baru, lanjut dia, nantinya vaksin akan masuk dalam skema pelayanan normal dan termasuk dalam penyakit menular biasa.  BACA JUGA: BMKG: Waspadai Peningkatan Kecepatan Angin di Laut Bali Vaksinasi Covid-19 juga akan ditanggung oleh pemerintah melalui BPJS Kesehatan, terutama kepada masyarakat tidak mampu Penerima Bantuan Iuran (PBI).