MUI tengah menganalisis rekomendasi pencabutan izin Pondok Pesantren Al Zaytun di Indramayu, Jawa Barat.https://news.okezone.com/read/2023/06/22/337/2835036/mui-kaji-rekomendasi-pencabutan-izin-ponpes-al-zaytunidhttps://news.okezone.com/read/2023/06/22/337/2835036/mui-kaji-rekomendasi-pencabutan-izin-ponpes-al-zaytunhttps://news.okezone.com/read/2023/06/22/337/2835036/mui-kaji-rekomendasi-pencabutan-izin-ponpes-al-zaytunKamis 22 Juni 2023 06:22 WIBRiana RizkiaPonpes Al Zaytun (Foto: Dok Al Zaytun)https://img.okezone.com/content/2023/06/22/337/2835036/mui-kaji-rekomendasi-pencabutan-izin-ponpes-al-zaytun-jICupAFuSt.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wNi8xNi8xLzE2NzIzOC81L3g4bHQ3MHA=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hukum dan HAM, Ikhsan Abdullah mengatakan, tengah menganalisis rekomendasi pencabutan izin Pondok Pesantren Al Zaytun di Indramayu, Jawa Barat. Rekomendasi itu seiring dengan polemik yang terjadi di pondok pesantren tersebut. Salah satunya ialah dugaaan penyimpangan ajaran agama. Bahkan, berdasarkan hasil penelitian MUI, Al-Zaytun sudah jelas terafiliasi dengan gerakan Negara Islam Indonesia (NII). "Ya, itu (soal pencabutan izin) lagi dianalisis. Semuanya sedang dikaji," kata Ikhsan usai menghadiri rapat koordinasi di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (21/6/2023). BACA JUGA: MUI Ternyata Pernah Lakukan Penelitian ke Ponpes Al Zaytun, Hasilnya Mengejutkan Namun, Ikhsan mengatakan, pihaknya lebih merekomendasikan penindakan hukum kepada pimpinan pondok pesantren yakni Panji Gumilang karena diduga melakukan ajaran sesat, dan menghina agama islam. Sebab, jika izin ponpes dicabut, maka akan menganggu hajat hidup orang banyak, terutama para pekerja di yayasan. Saran lain di luar pencabutan izin, kata Ikhsan, ialah pergantian kepengurusan. "Panji Gumilang yang harus dilakukan penindakan hukum ya cukup. Selanjutnya, yayasan dan pendidikannya dilakukan mungkin penggantian pengurus, discreening ulang lagi," katanya. "Dan karena menyangkut banyak orang di sana yang bekerja di yayasan dan sebagainya, ya tetap berlanjut dan pendidikannya nanti dibina oleh Kementerian Agama bersama MUI," sambungnya. BACA JUGA: Amankan Demo Ponpes Al Zaytun, Polisi Terjunkan 1.200 Personel Sebagai informasi, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) menggelar rapat bersama Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Agung, Mabes Polri, dan Badan Intelijen Negara pada Rabu 21 Juni 2023. Rapat tersebut dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam untuk menindaklanjuti arahan Menko Polhukam Mahfud MD terkait dengan perkembangan isu Pondok Pesantren Al-Zaytun.<div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wNi8xNi8xLzE2NzIzOC81L3g4bHQ3MHA=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hukum dan HAM, Ikhsan Abdullah mengatakan, tengah menganalisis rekomendasi pencabutan izin Pondok Pesantren Al Zaytun di Indramayu, Jawa Barat. Rekomendasi itu seiring dengan polemik yang terjadi di pondok pesantren tersebut. Salah satunya ialah dugaaan penyimpangan ajaran agama. Bahkan, berdasarkan hasil penelitian MUI, Al-Zaytun sudah jelas terafiliasi dengan gerakan Negara Islam Indonesia (NII). "Ya, itu (soal pencabutan izin) lagi dianalisis. Semuanya sedang dikaji," kata Ikhsan usai menghadiri rapat koordinasi di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (21/6/2023). BACA JUGA: MUI Ternyata Pernah Lakukan Penelitian ke Ponpes Al Zaytun, Hasilnya Mengejutkan Namun, Ikhsan mengatakan, pihaknya lebih merekomendasikan penindakan hukum kepada pimpinan pondok pesantren yakni Panji Gumilang karena diduga melakukan ajaran sesat, dan menghina agama islam. Sebab, jika izin ponpes dicabut, maka akan menganggu hajat hidup orang banyak, terutama para pekerja di yayasan. Saran lain di luar pencabutan izin, kata Ikhsan, ialah pergantian kepengurusan. "Panji Gumilang yang harus dilakukan penindakan hukum ya cukup. Selanjutnya, yayasan dan pendidikannya dilakukan mungkin penggantian pengurus, discreening ulang lagi," katanya. "Dan karena menyangkut banyak orang di sana yang bekerja di yayasan dan sebagainya, ya tetap berlanjut dan pendidikannya nanti dibina oleh Kementerian Agama bersama MUI," sambungnya. BACA JUGA: Amankan Demo Ponpes Al Zaytun, Polisi Terjunkan 1.200 Personel Sebagai informasi, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) menggelar rapat bersama Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Agung, Mabes Polri, dan Badan Intelijen Negara pada Rabu 21 Juni 2023. Rapat tersebut dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam untuk menindaklanjuti arahan Menko Polhukam Mahfud MD terkait dengan perkembangan isu Pondok Pesantren Al-Zaytun.